http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/15/utama/1897550.htm
GAM Ditawari Posisi Politik
Dibuat Terobosan untuk Memecah Kebuntuan
Oleh:ABUN SANDA
Helsinki, Kompas - Delegasi Indonesia menawarkan rancangan persetujuan
bahwa 10 partai politik akan bersedia mendukung pencalonan orang-orang Gerakan
Aceh Merdeka pada pemilihan langsung posisi-posisi wali kota, bupati, dan wakil
gubernur di Nanggroe Aceh Darussalam.
Tawaran itu disampaikan dalam perundingan informal antara delegasi
Indonesia dan GAM di Helsinki, Kamis (14/7).
Ini adalah terobosan untuk menjauhkan perundingan dari ancaman kebuntuan
menyangkut tuntutan GAM tentang perlunya partai politik lokal. Delegasi
Indonesia tetap menolak kehadiran partai politik lokal. Jawaban dari GAM atas
terobosan ini kemungkinan disampaikan pada perundingan lanjutan hari Jumat ini.
Ada satu terobosan lain lagi yang ditawarkan kepada GAM, tetapi sumber
Kompas di perundingan itu belum berani mengungkapkannya.
Perundingan itu sendiri, menurut delegasi Indonesia, kemungkinan akan
berjalan sukses pada hari akhir, yang direncanakan Sabtu besok.
Ketua tim perunding Hamid Awaluddin membantah kalau dikatakan telah
terjadi kebuntuan.
Tim perunding masih mendiskusikan masalah ini secara sangat serius. Tapi
tidak ada istilah deadlock. Sebab baru bisa disebut deadlock apabila kedua
belah pihak sudah tidak berbicara tentang subyek, ujar Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia itu.
Menurut Hamid, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam perundingan ini.
GAM, katanya, menyatakan sudah tidak menuntut berbagai hal prinsip
seperti kemerdekaan dan referendum, tetapi meminta supaya permintaan
partisipasi di partai lokal dikabulkan. Sementara delegasi Indonesia secara
tegas menyatakan tidak bisa.
Tidak bergeser
Hamid menyatakan, sejak awal posisi Indonesia memang tidak pernah
bergeser, selalu menyatakan tidak untuk permintaan GAM ihwal partai lokal.
â?Dan pernyataan tidak tersebut merupakan suatu keharusan, bukan pilihan,â?
ujar Hamid.
Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Kalau ada partai lokal, itu berarti keluar dari koridor negara kesatuan.
Di sisi lain, ujar Hamid, bangsa ini sangat majemuk atau heterogen,
bangsa ini mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kemajemukan itu.
Dan, fenomena konflik horizontal yang sempat terjadi di beberapa daerah menjadi
bukti hal tersebut. Sekarang dengan kecenderungan baru, warga bisa konflik
karena batasan daerah. Ada yang mau bergabung dan ada yang tidak mau bergabung
ke dalam satu provinsi atau kabupaten tertentu. Ini aspek yang hendaknya sangat
dipahami, ujar Hamid.
Dalam perundingan, Hamid disertai empat anggota tim perunding, yakni
Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil; Direktur Jenderal Pelayanan
Medis dr Farid Wadjdi Husain; Deputi Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Usman
Basjah' dan Direktur HAM, Kemanusiaan, dan Sosbud Deplu I Gusti Agung Wesaka
Pudja.
Delegasi GAM dipimpin Malik Mahmud (PM GAM), dr Zaini Abdullah (Menlu dan
Menkes GAM), Bachtiar Abdullah (Menpen), serta dua anggota delegasi lainnya,
Nurjuli dan Nurdin.
Sofyan Djalil juga menyatakan bahwa perundingan ini sama sekali tidak
menemui jalan buntu. Sofyan menyatakan, kalau ada hal yang belum tuntas, akan
didiskusikan lebih dalam. Pembicaraan dalam perundingan informal babak kelima
ini tetap berjalan dalam iklim yang baik dan konstruktif.
Wajar kalau dalam sebuah perundingan ada topik yang tampak sangat maju
dan ada topik yang memang masih harus didiskusikan lebih jauh. Selalu ada jalan
untuk menyelesaikan masalah, katanya.
Dikontrol Jakarta
Juru bicara delegasi GAM, Bachtiar Abdullah, menegaskan kembali
komitmennya pada prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari penyelesaian
konflik berkepanjangan di Aceh.
GAM menolak pernyataan politisi di Indonesia bahwa anggota GAM bisa
ditawarkan posisi politik. GAM menolak sepenuhnya proses yang tidak transparan.
Bachtiar juga menyatakan bahwa GAM tidak mencari penghargaan bagi
anggotanya saja, tetapi bagaimana membangun proses yang terbuka, transparan,
dan menciptakan kerangka politik yang plural bagi seluruh rakyat Aceh.
Bachtiar menyinggung pernyataan bahwa Indonesia sekarang lebih
demokratis, tetapi masih ada pembatasan dalam berpartai, yang menyebutkan bahwa
parpol harus berpusat di Jakarta, memiliki perwakilan di 50 persen provinsi dan
50 persen kabupaten kota di tiap provinsi.
Itu, katanya, berarti partai politik dikontrol dari Jakarta. GAM menolak
kontrol yang terpusat itu, yang berarti juga tidak merefleksikan harapan rakyat
Aceh nantinya.
Dalam kaitan itu, GAM mengimbau pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2002 tentang Parpol dengan menghapuskan sejumlah pembatasan tersebut.
Namun, di Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan bahwa
konsep partai politik lokal tidak sejalan dengan kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintah sendiri tentu tetap berpendirian. Kita ini negara NKRI. Tentu
saja, secara politik, itu semua harus dibicarakan dalam kerangka NKRI tersebut,
ujar Wapres seusai membuka pertemuan ilmiah ke-15 Perhimpunan Dokter Spesialis
Bedah Indonesia.
Wapres menyatakan, meskipun sesi perundingan informal di Helsinki masih
membahas masalah partai politik lokal, pihaknya optimistis masalah yang
dianggapnya masih intensif itu bisa diselesaikan.
Tentunya kita semua mengharapkan ada kemajuan-kemajuan dan solusi yang
baik di hari- hari mendatang, katanya.
Ia menambahkan, jika perundingan informal ini bisa diselesaikan,
diharapkan nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM bisa
ditandatangani pada bulan Agustus. (HAR)
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
