http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/304106/284/1/Pemerintah-Meraba-raba-Ada-Potensi-Makar


Pemerintah Meraba-raba Ada Potensi Makar 
Penulis : Nurulia Juwita Sari
Jumat, 09 Maret 2012 02:03 WIB a.. JAKARTA--MICOM: Pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) harus bisa menjelaskan kepada masyarakat secara 
transparan terkait rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga 
bisa meminimalisir potensi makar atau kudeta. 

Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 
Wiranto dalam dialektika bertajuk Menolak Kenaikan BBM= Makar yang digelar di 
Kompleks Parlemen, Kamis (8/3). 

"Kenaikan harga BBM berpeluang (menimbulkan) makar. Saya bukan menganjurkan 
(makar), saya justru memperingatkan, ayo pemerintah mencari solusi yang lebih 
cerdas," tutur mantan orang nomor satu di Tentara Nasional Indonesia itu. 

Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan secara transparan kepada rakyat 
mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, agar bisa ditanggulangi bersama-sama. 
"Ini lebih baik ketimbang melakukan tuduhan ke sana kemari. Kalau ini terjadi 
tidak akan ada demo. Karena merupakan solusi bersama. Kecenderungan kudeta 
dapat diminimalisir bahkan dihapuskan sama sekali. Saya berharap ini bisa 
segera diselesaikan," jelasnya. 

Dalam jejak rekam sejarah, potensi makar dapat terjadi dari dua lini. Yakni 
dari militer dan sipil. "Yang mampu melakukan kudeta atau makar itu biasanya 
militer. Karena organisasinya kuat dan disiplinnya bagus. Sehingga kalau 
seorang petinggi militer ingin kudeta, lebih mudah dari organisasi lain," 
tuturnya. 

Namun, lanjut Wiranto, potensi kudeta melalui jalur militer di Indonesia tidak 
akan terjadi. Karena Presiden menjadi panglima tertinggi. 

Jalur lainnya melalui sipil, yakni tokoh yang berani berhadap-hadapan langsung 
dengan pemerintah yang sedang berkuasa. "Dia oposan yang kuat sehingga mampu 
menggerakkan massa secara massif. Di Indonesia belum ada pemimpin yang head to 
head dengan pemerintah. Artinya kudeta itu butuh persiapan panjang, tidak bisa 
sembunyi-sembunyi, harus terbuka." 

Ia menekankan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang prorakyat untuk 
mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Misalnya saja, mengurangi pemborosan 
belanja pegawai yang belakangan angkanya terus meningkat. 

"Lebih baik mengurangi sedikit kemewahan para pegawai, kalau ini bisa 
dilaksanakan lebih mudah diterima oleh penalaran rakyat. Sehingga demonstrasi 
yang mengarah pada penjatuhan pemerintah bisa dieliminir," jelas Wiranto lagi. 
(Wta/OL-2) 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    proletar-dig...@yahoogroups.com 
    proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Reply via email to