Ref: Alasan utama Otda dan Otsus adalah tidak lain dari pada menciptakan raja-raja kecil di berbagai pelosok Nusantara, agar supaya ekspolatasi dan penghisapan ekonomi berjalan lancar dan dengan begitu upeti bisa mudah langsung mengalir masuk tanpa rintangan kepada para petinggi berkuasa dan konco-konconya di pusat kekuasaan mau pun di luarnegeri. Bumi dicukur dan perutnya dikosongkan dalam puluhan tahun, apakah hasilnya membangunan kesejahteraan yang merubah dsar-dasar kehidupan penduduk setempat pemilik harta angurah Illahi menjadi baik dari miskin lebih baik atau kaya? Salah satu contoh jelas ialah pengambilan emas di Papua yang berpenduduk kurang lebih 3 juta. Apakah dengan mliar dollar dari Freeport tiap tahun ke kas NKRI untuk puluhan tahun, telah memberi perubahan signifikan bagi kehidupan penduduk setempat? Gelaja ini bukan saja terdapat di Papua, tetapi juga di berbagai tempat di Nusantra” yang disebut propinsi berkekayaan alam yang diesksplotasi selama puluhan tahun, mereka menjadi miskin dan termiskin, lihat saja pada hasil sensus BPS 2010. Di tempat-tempat tsb sering pula terjadi kekerasan bersifat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kekuasaan negara dan ada kalanya juga kekerasan berlambang agama. Pada waktu ada kekayaan alam sedang diambil rakyat miskin, lantas apakah rakyat akan kaya dan sejahtera, jika kekayaan alam mereka sudah habis diambil?
http://www.shnews.co/detile-2285-otda-belum-sejahterakan-masyarakat.html Otda Belum Sejahterakan Masyarakat Deytri Aritonang | Jumat, 25 Mei 2012 - 15:30:00 WIB Daerah otonom baru terbentuk sampai 205 kabupaten/kota selama 10 tahun ini. JAKARTA - Otonomi daerah (otda) telah berjalan hingga 13 tahun. Sayang, dampak nyata hanya terlihat pada keriuhan politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara kesejahteraan masyarakat tidak bertumbuh seiring perkembangan politik. “Kesejahteraan masyarakat tidak tumbuh seiring perkembangan demokrasi. Mestinya ketika daerah otonomi berkembang, demokrasi berkembang, dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam Seminar Nasional “Refleksi 11 Tahun Otonomi Daerah”, Kamis (24/5). Birokrat yang akrab disapa Djo itu mengatakan, salah satu indikator keberhasilan otda adalah pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat. Tetapi, keriaan pesta demokrasi itu tidak sejalan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pascapenerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ungkapnya, secara politik, demokrasi berkembang secara masif. Disampaikannya, hingga saat ini, sudah terselenggara sekitar 800 pemilihan kepala daerah langsung. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tidak membaik. Pada 2008, Indonesia menduduki peringkat 109 dari 179 negara. Pada 2009, peringkat IPM Indonesia bahkan menurun menjadi 111. Pada 2010, Indonesia menduduki posisi 108, namun peringkat kembali merosot pada 2011 menjadi 124. Dia menjelaskan, beberapa masalah terkait kebijakan otda dan desentralisasi, antara lain benturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah koordinasi juga terjadi antara pemerintah antardaerah. Penyebab lain, kata Djo, adalah banyak peraturan yang tidak diharmonisasi, serta politik uang. Hal senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Iberamsjah. Dia mengatakan, pilkada langsung saat ini hanya menjadi demokrasi prosedural. Dia menilai proses demokrasi yang hanya mengutamakan kekuasaan dan menghalalkan segala cara, termasuk politik, yang membuat tatanan politik tidak sehat. Dia menegaskan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) semestinya membuat terobosan supaya kesejahteraan rakyat terwujud. Pemerintah daerah, ujar dia, semestinya bukan sekadar memaknai otda dengan pilkada langsung dan kewenangan kepala daerah. Ketua Apkasi Isran Noor mengaku gelisah lantaran para kepala daerah takut berinovasi dan berinisiatif dalam membangun wilayahnya. Disampaikannya, ketakutan itu muncul karena khawatir inovasi dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang. “Nanti malah dituduh korupsi,” kata Isran. (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
