http://www.suarapembaruan.com/News/2005/07/29/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Megawati Soekarnoputri: 

Partai Lokal Pintu Masuk Pemisahan Diri
JAKARTA - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan, partainya menolak adanya 
partai lokal yang dituntut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perundingan di 
Helsinki, Finlandia. Menurut Megawati, partai lokal akan menjadi pintu masuk 
upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Megawati mengemukakan hal itu dalam ceramahnya di depan 86 peserta Kursus 
Reguler Angkatan XXXVIII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Gedung 
Lemhannas, Jakarta, Kamis (28/7). 

Ceramah yang juga dihadiri Gubernur Lemhannas Ermaya Suradinata dan Theo 
Syafei, Pramono Anung dan Agneta Singedikane dari DPP PDI-P serta putrinya Puan 
Maharani itu hampir sebagian besar memaparkan kebijakan politik PDI-P terhadap 
perundingan informal Indonesia-GAM. 

Dikatakan, partai lokal itu tidak sejalan dengan strategi pengembangan negara 
kebangsaan atau strategi integrasi nasional ke depan. Alasan Mega, partai lokal 
sangat bermuatan ideologis ketimbang muatan manajerial. 

Contohnya, di Spanyol dan Kanada, di mana partai lokal merupakan pintu masuk 
dari upaya pemisahan diri daerah yang bersangkutan. 

Soal pemberian kesempatan kepada GAM untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada), Megawati mengatakan, sikap partainya jelas. PDI-P akan memberikan 
prioritas kepada warga negara Indonesia yang lebih loyal baru kemudian bekas 
anggota GAM. 

Anggota GAM yang akan ikut Pilkada pun, harus memperoleh amnesti lebih dulu 
dari pemerintah lalu berproses selama beberapa waktu untuk dinilai, apakah 
benar loyal. Menurutnya, jangan sampai kompensasi tersebut membuat pemerintah 
terjebak dalam fenomena warga yang nakal dan warga yang baik, di mana pada 
warga nakal justru diberikan kompensasi yang berlebihan dengan harapan menjadi 
baik. 


Konsultasi 

Ketua Umum PDI-P itu mempertanyakan pula proses perundingan antara pemerintah 
RI dengan Gerakan Separatis Aceh Bersenjata/Gerakan Aceh Merdeka (GSAB/ GAM), 
yang tidak transparan, terutama menyangkut isi kesepakatan RI-GAM yang akan 
ditanda tangani 14 Agustus 2005 nanti. Megawati menyayangkan pemerintah 
menutup-nutupi masalah GAM yang begitu prinsip bagi negara. 

Dikatakan, persoalan sepenting itu sebenarnya diperlukan konsultasi publik atau 
setidak-tidaknya dengan DPR. ''Tidaklah patut kalau ada upaya fait accompli 
sepanjang menyangkut eksistensi NKRI serta kedaulatan sebagai bangsa dan 
negara. Rakyat perlu dan patut bahkan harus tahu. Itulah demokrasi. Itulah 
negara kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa atau pemerintah," tegasnya. 

Menurut Megawati, PDI-P tidak pernah menolak perundingan sebagai salah satu 
cara untuk menyelesaikan separatisme. Tetapi yang penting adalah perundingan 
seperti apa, dengan konsesi seperti apa dan sasaran seperti apa dan bagaimana. 

Penyelesaian Aceh adalah untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang, bukan 
perdamaian simbolis dan berjangka pendek. (M-15) 


Last modified: 29/7/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke