Ref: : Jembatan ambruk, sekolah ambruk, bangunan ambruk, duit negara dimakan rayap penguasa, bukan kejangkalan atau keanehan di NKRI.
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/31/ArticleHtmls/8-KEJANGGALAN-PROYEK-HAMBALANG-31052012001006.shtml?Mode=0 8 KEJANGGALAN PROYEK HAMBALANG JAKARTA Panitia Kerja Proyek Hambalang Komisi Olahraga DPR tadi malam batal meminta penjelasan Kementerian Pemuda dan Olahraga perihal penganggaran proyek Hambalang dan ambruknya dua gedung dalam proyek senilai Rp 1,2 triliun itu. Pertemuan tersebut dibatalkan karena Menteri Andi Alifian Mallarangeng berhalangan hadir. “(Padahal) Saya akan menanyakan surat persetujuan Menteri Keuangan soal pembiayaan multiyears kontrak itu, yang dari awal tidak pernah dibicarakan pemerintah kepada kami,“ kata anggota Panitia Kerja dari PDI Perjuangan, Dedi Gumilar. Anggota Panitia lainnya, Oelfah A. Syahrullah Harmanto, menilai perencanaan dan pembangunan proyek di atas tanah seluas 32 hektare itu terkesan kurang matang. Bukan cuma itu yang janggal di proyek yang tengah ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Berikut ini delapan di antaranya. IRA GUSLINA S | JOBPIE SUGIHARTO SEDERET KEANEHAN ITU 1 Peningkatan skala proyek Ham balang dibikin tergesa-gesa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Diketahui, APBN-P lebih rawan dikorupsi ketimbang APBN dan, menurut ICW, sekitar 80 persen korupsi anggaran dilakukan melalui APBN-P. Sebagian anggota Komisi Olah 2 raga DPR mengaku tak mengetahui peningkatan skala proyek Hambalang dari sekolah atlet senilai Rp 125 miliar menjadi pusat olahraga bernilai Rp 1,2 triliun dengan anggaran tahun jamak. 3 Ada pembicaraan soal Hamba lang antara Menteri Andi Alifian Mallarangeng dan terpidana Wisma Atlet M. Nazaruddin, Koordinator Anggaran Komisi Olahraga Angelina Sondakh, serta Ketua Komisi Olahraga Mahyudin pada 10 Januari 2010. Namun pengakuan Nazar ini telah dibantah oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut. 4 Lahan Hambalang yang labil di paksakan menopang proyek besar. 5 Pengurusan sertifikat melibat kan Anas Urbaningrum--kala itu Ketua Fraksi Demokrat--yang meminta bantuan anggota Komisi Pemerintahan Ignatius Mulyono, yang dekat dengan Kepala BPN Joyo Winoto. Hasilnya, dalam waktu kurang dari sebulan, sertifikat kelar, padahal surat tanah ini tak kelar diurus sejak 2004. 6 Diduga ada kolusi dalam sub kontrak pemegang proyek, PT Adhi Karya, dengan PT Dutasari Citralaras karena Dutasari dimiliki kader Demokrat Munadi Herlambang, Atthiyah Laila (istri Anas), dan orang dekat Anas, Machfud Suroso. 7 Adhi Karya mensubkontrakkan sebagian pekerjaan ke Dutasari untuk pekerjaan yang bukan keahlian Dutasari, sehingga Dutasari mensubkannya lagi ke PT Bestindo Aquatek Sejahtera dan PT Kurnia Mutu. 8 Nazar beberapa kali menyata kan ada fee Rp 100 miliar dari Adhi Karya yang mengalir ke DPR dan untuk membiayai pemenang an Anas dalam kongres Demokrat di Ban dung, Mei 2010. BERBAGAI SUMBER | JOBPIE S [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
