<http://kompas.com/utama/news/0507/29/141834.htm> MUI Minta Perpres Nomor 36/2005 Ditinjau Ulang
Laporan : Erlangga Djumena Jakarta, KCM Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah meninjau ulang Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Dari perspektif fatwa tentang tanah, maka sangat jelas pandangan agama, maka Perpres Nomor 36 Tahun 2005 itu memang perlu ditinjau kembali, memerlukan revisi terutama pada hal pelaksanaannya yang tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat banyak," ungkap Wakil Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin, dalam jumpa pers usai penutupan Munas VII MUI oleh Wapres Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Jumat (29/7). Menurut Din, pihak MUI dalam munas mengeluarkan 11 fatwa. Salah satunya tentang fatwa pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum. Dalam fatwa tersebut, menurut Ketua Komisi Fatwa, Ma'ruf Amin, yang juga salah satu Ketua MUI hasil munas, hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara atau pemerintah dan dijamin hak-haknya secara penuh. "Maka tidak seorang pun, termasuk pemerintah boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya," katanya. Namun, lanjut Ma'ruf, bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, maka yang didahulukan adalah kepentingan umum, sehingga pemerintah dapat mencabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum dengan beberapa ketentuan. Pertama, ditempuh melalui musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa ada pemaksaan. Kedua, harus diberi ganti rugi yang layak. Ketiga, penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah. Keempat, penempatan kepentingan umum DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI, baik pusat maupun daerah. Kelima, kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain, terutama yang bersifat sosial. Pada kesempatan itu, Din menegaskan, agama dan para ulama sangat mendorong adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. "Jadi bukan sebaliknya, ada kebijakan yang hanya akan merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu sebenarnya fatwa ini merupakan respons dari permintaan masyarakat dan keresahan yang muncul dari masyarakat," paparnya. MUI sendiri mengeluarkan 11 fatwa pada Munas VII, antara lain mengenai aliran Ahmadiyah. MUI menegaskan, aliran tersebut berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Karenanya pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Fatwa lainnya adalah tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama, kriteria maslahat, perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, perdukunan dan peramalan, hukuman mati dalam tindak pidana tertentu, wanita menjadi imam shalat, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan fatwa mengenai doa bersama.[] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h0m38ge/M=362335.6886444.7839734.2575449/D=groups/S=1705796846:TM/Y=YAHOO/EXP=1122689455/A=2894362/R=0/SIG=138c78jl6/*http://www.networkforgood.org/topics/arts_culture/?source=YAHOO&cmpgn=GRP&RTP=http://groups.yahoo.com/";>What would our lives be like without music, dance, and theater?Donate or volunteer in the arts today at Network for Good</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
