Ref: Papua adalah sapi perahan yang paling baik, kalau referendum dan rakyat Papua tidak mau karena selama ini ditipu dan dimarginalisasikan, maka upeti yang biasa disetor ke kas kerajaan akan hilang. Bayangkan saja kalau untuk tahun 2010 dari tambang emas di Grasberg, sesuai Ramdani Sirait , jurubicara PT Freeport pada tanggal 21 Freburari 2012, mengatakan, bahwa untuk tahun 2011, telah diserahkan 2,4 miliar dollar kepada pemerintah Indonesia. Jadi berapa banyak miliar dollar telah NKRI terima dari Freeport selama ini? Bagaimana kehidupan rakyat Papua? Apakah rakyat Papua harus menerima kehidupan yang memburuk terus menerus?
http://www.suarapembaruan.com/nasional/sby-tolak-dialog-referendum-untuk-papua/21856 SBY Tolak Dialog Referendum untuk Papua Jumat, 29 Juni 2012 | 11:07 Presiden SBY [google] Berita Terkait a.. Polisi Ungkap Mako Tabuni Pelaku Penembakan Misterius b.. Penyelesaian Papua Jangan Sebatas Seremonial c.. IPW Desak SBY Evaluasi Polda Papua d.. Pelaku Penembakan di Papua Ingin Ciptakan Kekacauan e.. Waspadai ‘Gerakan Tanpa Bentuk’ di Papua [BANDUNG] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak akan membuka ruang untuk dialog dengan pihak manapun yang berniat mendorong terjadinya referendum atau jajak pendapat di Papua. “Tidak ada ruang untuk dialog terkait keutuhan wilayah. Kalau untuk keadilan, kesejahteraan saya siap berdialog. Tapi tidak referendum,” tegasnya saat memberikan pengarahan kepada sekitar 1.000 siswa Sekolah Komando TNI, Sekolah Komando Angkatan dan Sekolah Perwira Menengah Kepolisian RI di Markas Komando Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/6). Pernyataan SBY itu menjawab pertanyaan dari seorang perwira siswa terkait sikap pemerintah pada masalah di Papua yang kerap mengaitkan tugas tentara dan polisi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. SBY mengatakan, seluruh penugasan yang dilakukan oleh TNI dan Polri di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk menegakan keamanan dan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Penugasan TNI dan Polri di Papua untuk jaga keamanan lokal, memproteksi penduduk, memerangi kejahatan, menegakan hukum itu sah. Menjalankan tugas negara,” kata dia. Pada kesempatan itu, SBY juga menanggapi pernyataan dan komentar dari berbagai pihak yang menyatakan berbagai konflik yang terjadi di Papua itu akibat adanya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. “Kalau ada gerakan memisahkan diri, separatisme bukan freedom of speech. Berbeda dengan tujuan menjaga kedaulatan,” ujarnya. Menurut SBY, sejak awal menduduki jabatan Presiden, dirinya sudah aktif menggalang diplomasi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasific barat seperti Australia, Selandia Baru, Papua New Guini, hingga Amerika Serikat terkait keutuhan wilayah Indonesia. “Kami buat memorandum of understanding dan selalu ada pernyataan eksplisit dari negara-negara sahabat mendukung keutuhan dan teritorial Indonesia.” SBY mengatakan jajak pendapat yang sudah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1960-an di Papua sudah jelas menyatakan bahwa wilayah itu termasuk bagian dari Indonesia. Hasil dari jajak pendapat itu sudah final. “Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan PBB,” tambahnya. Terkait dengan kemungkinan adanya kekerasan atau perbuatan yang melanggar hak asasi manusia oleh prajurit TNI atau anggota polisi, SBY menegaskan, semua pihak yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan. “Saya sampaikan berulang kali pada prajurit TNI dan Polri jangan melakukan melebihi kepatutan, melanggar hukum dan hak asasi. Kalau ada yang melanggar sebagaimana tentara profesional lain di Timur Tengah, mereka dapat sanksi, kita juga dapat sanksi. Tidak boleh negara ini memberikan tugas kepada tentara dan polisi lantas dianggap tidak sah dan berpotensi melanggar hak asasi manusia,” kata dia. Bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap Papua, sambung SBY, sudah jelas dilakukan dalam bentuk kebijakan. Sejak tahun 2005, kata dia, pendekatan militer untuk meredam konflik sudah diganti dengan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat. “Kita sudah berikan otonomi khusus. Tahun 2011 saja ada Rp 26 triliun yang mana Rp 6 triliun itu langung masuk ke bidang pendidikan. Sisanya untuk Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggar Timur. Kita serius mau memajukan saudara kita di Papua,” kata dia. [153] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
