Ref: Untuk penjelasan tambahan, dapat dicatat bahwa sesuai sensus BPS 2010 
terdapat 10 propinsi termiskin di NKRI yaitu : Papua Barat, Papua, Maluku, 
Sulawesi Barat, NTT, NTB, Aceh, Bangka Bilitung, Gorontalo, Sumatera Selatan.( 
http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/173118-10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia
 ) Mengapa “perkembangan kesejahteraan” tidak merata selama 60 tahun 
merdeka-merdeka?


http://www.gatra.com/nasional/1-nasional/16349-tak-semua-rakyat-nikmati-qkue-kemerdekaanq
Tak Semua Rakyat Nikmati "Kue Kemerdekaan" 
Saturday, 18 August 2012 02:41 
Jakarta - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, menyebutkan, 
Indonesia boleh berbangga dapat memperingati 67 tahun kemerdekaannya.

"Namun satu hal yang penting dicatat, bahwa kemerdekaan yang diraih belum 
sepenuhnya dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia," ujarnya di Jakarta, Jumat 
(17/8).

Atas dasar itu, imbuh Saleh, tugas utama bangsa dan negara Indonesia ke depan 
adalah bagaimana menciptakan pemerataan nikmat kemerdekaan.

Menurutnya, pemerataan nikmat kemerdekaan yang diperlukan setidaknya meliputi 
tiga bidang fundamental: pertama, pemerataan dalam bidang ekonomi. Saat ini, 
kesenjangan sosial masih cukup besar di tengah masyarakat. Akses terhadap modal 
dan kesempatan berusaha hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.

"Mereka yang dapat dikategorikan sejahtera secara ekonomi, jumlahnya sangat 
terbatas. Belum lagi, akses terhadap kepemilikan tanah sangat tidak adil," 
ungkapnya.

Bayangkan, kata Saleh yang juga Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah itu, 
ada satu keluarga atau korporasi yang memiliki lahan seluas dua juta hektar. 
Sementara di lain pihak, terdapat puluhan juta rakyat yang tidak memiliki tanah 
sejengkal pun.

"Ini adalah bentuk kesenjangan yang paling menyedihkan. Seolah pemilik negeri 
ini hanya sekitar 200 sampai 300 orang saja," tandasnya.

Kedua, pemerataan dalam bidang partisipasi politik. Berkembangnya demokrasi di 
Indonesia ternyata tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Para 
politisi dan pengambil kebijakan kelihatannya masih berkutat pada pemenuhan 
kepentingan pribadi dan partai politik masing-masing.

Di lain pihak, otonomi daerah justru memicu lahirnya raja-raja kecil dan 
segenap kroninya di daerah-daerah. Akibatnya, kesempatan untuk tampil dan 
terlibat dalam panggung politik hanyalah milik segelintir orang saja. 
Ironisnya, penyelenggaraan pemerintahan ternyata masih sarat dengan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme.

Ketiga, pemerataan dalam bidang pembangunan. Setelah 67 merdeka, kue 
pembangunan ternyata masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang hidup di 
kawasan Barat Indonesia. Sementara, rakyat yang hidup di kawasan Timur, 
kelihatannya masih tertatih-tatih dalam membangun daerahnya. Walau persoalan 
ini adalah persoalan lama, namun kelihatannya pemerintah belum serius membagi 
kue pembangunan secara merata.

Menurutnya, omentum peringatan hari kemerdekaan yang dirayakan hari ini, 
semestinya dijadikan momentum pemerataan nikmat kemerdekaan. Para politisi dan 
pengambil kebijakan negeri ini sudah sepatutnya memikirkan bagaimana agar 
setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.

Selain itu, jika ada aturan perundang-undangan yang melanggengkan praktik 
ketimpangan, harus segera diamandemen demi kepentingan rakyat yang lebih luas.

"Kalau mau jujur, terdapat puluhan aturan perundang-undangan yang tidak adil. 
Sebagian diantaranya justru didesain untuk kepentingan kelompok-kelompok 
tertentu. Aturan perundangan-undangan seperti ini harus dihapuskan karena 
bertentangan dengan tujuan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia," 
pungkasnya. [IS]

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke