Ref: Bagaimana dengan kekejaman aparat bersenjata terhadap penduduk setempat yang dimarginalisasikan dan sekalipun Papua memberikan sumbangan tidak sedikit kepada kas NKRI, tetapi setelah sekian lama menjadi salah satu wilayah termiskin dalam NKRI (Sensus 2010). Lebih dari itu, bukankah semut yang diinjak pun bisa juga mengigit?
http://www.shnews.co/detile-6724-jrg-djopari-ada-tiga-kelompok-yang-kecewa-di-papua.html JRG Djopari, Ada Tiga Kelompok yang Kecewa di Papua Daniel Tagukawi | Kamis, 23 Agustus 2012 - 16:01:08 WIB Dibaca : 23 Share (SH/Daniel Tagukawi)Persoalan Papua seolah tiada akhir. Masalah muncul silih berganti. Sudah banyak penelitian dan upaya yang dilakukan. Untuk itu, Sinar Harapan melakukan percakapan dengan mantan Wakil Gubernur Papua, JRG Djopari. Ia juga pernah menjadi Dubes RI untuk Papua Nugini dan kini aktif mengajar di STPDN Jatinangor. Masalah Papua seperti terus berlanjut. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada banyak penyebab. Salah satunya manajemen konflik yang sangat lemah. Kepala pemerintahan tidak memiliki kemampuan riil pemerintahan. Akibatnya, lebih cenderung sebagai kepala bukan sebagai pemimpin. Tidak mendengar dari bawah (masyarakat). Polanya satu arah dari atas ke bawah. Ini justru salah, harus dengar dari bawah. Bagaimana menurut rakyat. Berarti terkait juga dengan kualitas kepemimpinan di tingkat daerah? Iya, saya melihat sejarah pemimpin tidak jelas. Mereka bukan pamong praja, tapi politikus. Sebenarnya, kepentingan politik berakhir ketika dilantik sebagai pemimpin, yang harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Sebenarnya sebagai kepala pemerintahan itu sudah diberikan semua perangkat dan kewenangan untuk mengendalikan persoalan. Tapi, saya lihat semua aspek tidak bisa dikendalikan. Ini karena tidak bisa menggunakan kewenangan yang ada. Semua ini tidak lepas dari kelemahan sistem rekrutmen pemimpin daerah? Partai politik semestinya menyiapkan calon pemimpin pemerintahan. Bukan hanya kader-kaderan saja. Akibatnya tidak ada hasil. Dua kali jabatan tidak ada jaminan. Masalahnya sekarang ini, politik menjadi panglima. Padahal, politik hanya salah satu aspek dari pemerintahan. Sebenarnya apa akar masalah di Papua? Salah satunya sejarah integrasi yang belum tuntas. Banyak janji, kata dan tindakan yang menyakitkan. Semua itu tidak pernah diselesaikan dan tidak pernah ada rekonsiliasi, jadi ini terus berlanjut. Ada perasaan terjajah di orang Papua karena memang tidak pernah selesai. Begitu juga operasi militer yang mencari GPK, tapi bukan kepada GPK saja, tapi kepada rakyat. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua? Apa yang dilakukan di Papua hanya setengah hati. Pada tahun 1999, tim 100 datang menghadap presiden dan meminta merdeka. Kemudian diberikan otonomi khusus (otsus), tapi tidak dilakukan dengan baik. Masih berlangsung sampai sekarang kalau para bupati membeli uang dengan uang di Jakarta. Maksudnya pengawasan tidak efektif di berbagai tingkatan? Apa yang dilakukan pejabat di Jakarta, itu ditiru pejabat di Papua. Itu menjadi lengkap karena pengawasan terhadap semua kebijakan lemah. Penegakan hukum lemah. Kalau seperti itu maka keadilan tidak pernah ada. Akibatnya, masyarakat merasa tidak puas dan juga diperlakukan tidak adil. Kekecewaan ini juga menjadi penyebab pengembalian UU Otsus? Sudah dua kali masyarakat mengembalikan UU Otsus, karena pusat juga tidak jelas. Otsus diberikan, tapi peraturan pendukungnya tidak diberikan. Ini yang sering dibilang kebijakan setengah hati. Begitu juga petunjuk atau pedoman pembuatan perdasi dan perdasus lamban. Saya lihat ada keengganan pemerintah pusat, karena berkaitan dengan kehilangan kewenangan. Jadi, Papua dijadikan seperti objek? Semua menggunakan prinsip aji mumpung. Tidak bisa menyelesaikan Papua dengan cara seperti itu. Yang terjadi, bukan kesejahteraan yang diperoleh, tapi justru menambah masalah. Harus ada keikhlasan kalau mau menyelesaikan persoalan Papua. Bagaimana dengan kondisi Papua belakangan ini? Begini, secara garis besar setidaknya ada tiga kelompok yang kecewa di Papua. Pertama, kelompok yang tidak puas dengan pembangunan dan keadilan. Kedua, kelompok yang dari awal tidak tuntas, karena tidak ada rekonsiliasi dan ini yang terus berjuang di luar negeri dan makin kuat. Ketiga, TNI dan Polri yang desersi. Ketiga kelompok ini yang sebenarnya memengaruhi aman tidaknya Papua. Jadi, kalau pemimpin tidak memahami situasi, tidak mungkin bisa mengelola konflik. Nah, ada keinginan untuk menyelesaikan Papua dengan baik. Tapi, juga belum menunjukkan kemajuan? Ada upaya yang digagas Pastor Neles. Setidaknya ada tujuh kelompok yang perlu duduk bersama untuk menyelesaikan Papua, yakni tokoh masyarakat, pendatang, TNI, Polri, rohaniawan, intelektual, dan pengusaha. Tapi, masih sulit untuk mempertemukan semua kelompok untuk duduk bersama. Semua stakeholder harus bersama-sama mencari penyelesaian masalah Papua. Dari sisi pemerintah juga ada upaya termasuk membentuk desk Papua? Bagaimana mau menyelesaikan masalah, kalau anggota desk saja tidak pernah lengkap? Untuk koordinasi anggota saja tidak bisa, bagaimana mau koordinasi yang lain. Kemudian, sekarang pemerintah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat). Berdasarkan pengalaman, apakah UP4B akan menjadi solusi? UP4B itu seperti meniru Aceh. Padahal, Aceh dan Papua itu memiliki persoalan dan kultur yang berbeda. Badan di Aceh dibentuk karena tsunami, sedangkan yang terjadi di Papua karena persoalan integrasi yang tidak tuntas. Di Aceh itu bencana alam, di Papua itu bencana kemanusiaan. Saya lihat, UP4B sama saja dengan yang lainnya. Misalnya, soal apa? UP4B itu tidak memiliki anggaran. Kalau begitu ya sama saja. Karena persoalan kronis di negara ini antara pusat dan daerah itu soal koordinasi. Kemudian, kalau anggaran saja mengharap dari daerah, bagaimana mau berhasil. Ini semua kebijakan setengah hati dan tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan Papua. (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
