Refleksi:  Korupsi di  berbagai perwakilan di luarnegeri seperti Stockholm, 
Kuala Lumpur etc  menunjukan wajah sebenarnya dari sang induk yaitu Departemen 
Luarnegeri RI. Bila Depag yang mengatur keluesan wahyu Allah di bumi Indonesia 
menjadi sangkar koruptor, maka tentunya  juga Deplu bukan tempat bercokolnya  
oknom-oknom suci nan alim. 



http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/11/24/brk,20051124-69670,id.html


Deplu Segera Usut Dugaan Korupsi KBRI di Malaysia
Kamis, 24 November 2005 | 22:02 WIB 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Luar Negeri akan mengusut korupsi di 
Kedutaan Besar RI di Malaysia, jika datanya lengkap. "Sebutkan namanya siapa, 
dan datanya yang lengkap. Sekarang juga, saya akan telpon ke KBRI di Kuala 
Lumpur,"ujar Juru Bicara Departemen Luar Nageri Yuri Thamrin. 

Anggota Komisi I DPR, Djoko Susilo mengaku mendengar adanya dugaan korupsi di 
KBRI Malaysia, dengan nilai antara Rp 20 milyar sampai Rp 28 milyar. Oknum yang 
melakukan korupsi itu diduga merupakan petugas imigrasi di kedutaan tersebut. 
Menurut Yuri, Departemen Luar Negeri, tidak akan memberikan toleransi 
sedikitpun kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. 
Yuri meminta kepada masyarakat, agar memahami juga struktur di kantor-kantor 
keduataan RI di seluruh dunia. "Tidak semuanya diurus oleh Deplu. Ada dari 
instansi lain yang mewakilkan anggotanya di kedutaan,"katanya.

Raden Rachmadi



++++

MEDIA INDONESIA
November 25, 2005


Dua Konjen Diduga Korupsi



JAKARTA (Media): Anggota Komisi I Djoko Susilo mengungkapkan diduga telah 
terjadi penyelewengan dana sebesar sekitar Rp28 miliar di dua Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, yang dilakukan oleh dua oknum pejabat di 
bagian Imigrasi.

Penjelasan itu disampaikan Djoko, kemarin, di sela-sela rapat dengar pendapat 
Komisi I dengan Badan Intelijen Negara (BIN), di gedung DPR RI Senayan, 
Jakarta. "Penyelewengan keuangan tersebut mula-mula terungkap di KJRI Penang, 
Malaysia Barat. Kemudian, disusul dengan temuan penyelewengan di KJRI Kuala 
Lumpur," katanya.

Menurut Djoko, dalam tindak penyelewengan dana yang terjadi di Penang itu, 
pelakunya diduga adalah oknum pejabat dari Imigrasi. Terkait dengan itu, 
sambung dia, pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) telah melakukan pengusutan.

"Dan hasil dari pengusutan di Deplu adalah ditemukannya penyelewengan dalam pos 
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi, yang terbongkar adalah 
penyelewengan keuangan PNBP, yang berasal dari visa, biaya-biaya konsuler, 
perpanjangan izin tinggal, dan semacamnya," katanya.

Lebih jauh, Djoko mengungkapkan, adanya dugaan kuat bahwa jumlahnya dana yang 
diselewengkan oleh oknum tersebut mencapai Rp20 hingga Rp28 miliar. Djoko juga 
menjelaskan, dalam melakukan aksinya, ada beberapa pola atau modus operandi 
yang diketahui dilakukan oleh si pelaku.

"Dari hasil pengusutan awal, diperoleh informasi bahwa penyelewengan itu 
menggunakan modus menarik pungutan liar terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
di Malaysia. Atau ada juga yang modusnya adalah melakukan penundaan penyetoran 
PNBP," katanya.

Terkait dengan jumlah uang yang diduga telah diselewengkan oleh oknum Imigrasi 
itu, Djoko menilai, angka 20-28 miliar itu cukuplah fantastis. Meningat, 
sambung dia, PNBP Deplu dari seluruh dunia tidak ada yang melebihi Rp400 miliar.

"Oleh karena itu, saya ingin tahu apakah jumlah tersebut adalah hasil dari satu 
periode saja atau penjumlahan dari beberapa periode," tuturnya.

Djoko yang saat ini juga menduduki posisi sebagai salah satu anggota Panitia 
Anggaran di Komisi I DPR mengatakan, dirinya akan meminta kepada Inspektorat 
Jenderal (Irjen) Deplu serta Menteri Hukum dan HAM untuk menuntaskan kasus 
tersebut. "Saya menyayangkan, selama ini pihak Deplu tidak pernah menuntaskan 
perkara hingga sampai di tingkat pengadilan. Biasanya, Deplu itu hanya akan 
menyelesaikan sebuah perkara secara internal. Misalnya, dengan melakukan mutasi 
atau tindakan sejenis, terhadap oknum yang ketahuan melakukan pelanggaran atau 
penyimpangan," katanya.

Lantaran itulah, Djoko pada kesempatan itu juga menegaskan bahwa pihaknya di 
legislatif akan segera mengambil tindakan untuk menindaklanjuti informasi 
tersebut. Hal itu, sambung dia, ditujukan demi menghindarkan adanya kemungkinan 
kasus itu dipetieskan.

"Dalam waktu dekat, kita akan membahas masalah tersebut dengan Menteri Luar 
Negeri. Kira-kira, itu akan dilakukan dalam rapat yang telah dijadwalkan 
berlangsung pada Selasa depan," tuturnya.

Dimintai konfirmasinya oleh Media per telepon, kemarin petang, Jubir Deplu Yuri 
Thamrin, malah mengaku bahwa tidak mengetahui adanya kasus penyelewengan yang 
terjadi di dua KJRI itu. Oleh karena itu pulalah, Yuri menegaskan, pihaknya 
juga belum melakukan pengecekan.

"Saya benar-benar belum tahu kasus itu. Berapa jumlahnya? Di bagian apa?" kata 
Yuri, yang malah balik bertanya. (*/HD/P-5).

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke