http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=199618 Senin, 28 Nov 2005,
PKS Hanya Gembar-gembor Tidak Berani Cabut Koalisi dengan SBY-Kalla JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama saja dengan partai-partai besar lain. Mereka cuma bisa gembar-gembor saja. Meski terus-menerus mengobral ancaman untuk menarik dukungan terhadap SBY-Kalla, akhirnya ancaman itu sebatas gertakan. Keputusan untuk tetap mempertahankan koalisi dengan SBY-Kalla tersebut kemarin ditegaskan dalam musyawarah Majelis Syura DPP PKS di Jakarta. Menariknya, Presiden PKS Tifatul Sembiring juga mulai pandai bersilat lidah mengenai alasan partainya tetap di garis koalisi SBY-Kalla. "Meski sebagai mitra pemerintah, PKS akan tetap bersikap kritis dan konstruktif. Evaluasi tahunan tetap akan kita lakukan," ujarnya. Pernyataan Tifatul tersebut persis seperti pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono dalam penutupan Rapimnas Golkar Jumat lalu. Ketika itu, Agung mengatakan, "Golkar memang menjadi partai pendukung pemerintah, tetapi akan tetap kritis kalau pemerintah tidak aspiratif," katanya. Tifatul tak menampik bahwa keputusan majelis syura itu akan memicu kekecewaan di masyarakat. Terutama, kader dan simpatisan PKS yang selama ini meminta PKS segera menarik dukungan koalisinya dengan pemerintah. "Karena itu, kami sudah menyampaikan kepada majelis syura di daerah untuk memberi penjelasan soal latar belakang diambilnya keputusan ini," ujarnya. Khususnya, lanjut Tifatul, mereka yang berada di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), DKI Jakarta, dan Surakarta. Sebab, selama ini, merekalah yang paling getol meminta PKS menarik diri dari koalisi. Kendati rasa kecewa tidak bisa dimungkiri, Tifatul yakin bahwa kadernya bisa menerima penjelasan soal sikap tersebut. Apalagi, perbedaan pendapat dan sikap selama ini merupakan hal wajar di tubuh PKS. "Bagi kita, muncul wacana berbeda itu bentuk kekritisan kader dan itu biasa," tuturnya. Lantas, apa alasan PKS memilih untuk tetap berada dalam koalisi? Menurut Tifatul, kekurangan dari hasil evaluasi poin kontrak politik PKS dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih sebatas toleransi. Meski, PKS tidak bisa menutup mata bahwa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah begitu besar. "Kerja ini kan baru setahun. Tidak mungkin perubahan dilakukan secara cepat," tandasnya. Sementara itu, soal banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak populer tidak seharusnya ditimpakan kepada PKS saja. "Saya menyadari, harapan masyarakat terhadap kami begitu besar," ujarnya. Namun, kata dia, masyarakat juga harus sadar bahwa realitas politiknya, kekuatan politik PKS saat ini baru 7,34 persen. Secara proporsional, kata Tifatul, 92,66 persen parpol lain juga ikut bertanggung jawab terhadap harapan yang tidak terpenuhi tersebut. "Bukan kita mau mengambinghitamkan. Tapi, secara proporsional, kekuatan politik itu realitasnya memang seperti itu," katanya. Dengan demikian, untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah dan menyelesaikan persoalan nasional, PKS harus tetap duduk di koalisi sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan kontribusinya lewat koalisi. "Kami juga akan menyampaikan rekomendasi politik kami kepada presiden. Tapi, yang satu ini tertutup," ujarnya. Apakah soal meminta jatah kursi kabinet dan jaksa agung? "Bukan. Yang pasti, ini tertutup," ujar Tifatul sambil melempar senyum. Mengenai reshuffle kabinet sendiri, tegas Tifatul, keputusan majelis syura tidak mengarah ke nuansa meminta-minta jabatan. Namun, partainya lebih menitikberatkan pada kualitas Kabinet Indonesia Bersatu. Di antaranya, Presiden SBY harus menjadikan reshuffle kabinet yang berorientasi pada kemaslahatan bangsa dan negara. "Masukan-masukan dari partai dan berbagai kalangan harus didengar dan dipertimbangkan," katanya. Hanya, soal masukan apa yang dimaksud, Tifatul hanya bisa tertawa. "Sudah ah, terlalu banyak," imbuhnya. Selain menyatakan sikap politik PKS, musyawarah PKS kemarin juga menghasilkan sejumlah keputusan lain. Di antaranya sikap PKS terkait dengan isu terorisme, kenaikan harga BBM, impor beras, korupsi, pendidikan, dan otonomi daerah. Pembacaan keputusan itu dilakukan Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan didampingi sejumlah petinggi PKS, seperti Ketua Majelis Syura KH Hilmi Aminuddin dan Sekjen PKS Anis Matta. (abi) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/