Oleh: M Ilham A Hamudy Meski pemilu presiden masih dua tahun lagi, sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang menimang-nimang bakal calon presidennya (capres).
Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, sudah menyebutkan ketua umumnya, Hatta Radjasa, sebagai capres pada pemilu 2014. Begitu juga Partai Hanura yang mengusung ketua umumnya, Wiranto. Partai Golkar pun tidak ketinggalan. Meski awalnya akan memutuskan capres pada 2013, Partai Golkar mempercepat penetapan Aburizal Bakrie sebagai capres tunggal Partai Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Juli 2012 nanti. Fenomena ini sejatinya menandakan ketidakberesan kaderisasi di parpol. Seakan-akan tidak ada kader lain dalam parpol yang mumpuni selain ketua umum. Padahal, sosok ketua umum parpol tidak seharusnya otomatis menjadi capres. Di Amerika Serikat, capres tidak pernah berasal dari ketua umum Partai Republik atau Partai Demokrat. Mereka sudah punya pola yang ajeg, hampir semua capres AS adalah mantan senator atau pun anggota legislatif. Di republik kita, posisi capres seolah-olah menjadi jatah khusus ketua umum parpol. Sebagai pilar demokrasi, parpol harusnya bisa memainkan fungsi sebagai pabrik penghasil pemimpin nasional berkualitas dan berkarakter. Namun kenyataannya, fungsi kaderisasi pemimpin di parpol disumbat oleh budaya patronase dan oligarki. Akibatnya, parpol selalu gelagapan ketika dituntut melahirkan capres berkualitas yang lahir dari sistem kaderisasi. Bakal capres yang muncul hanyalah figur-figur usang atau figur karbitan. Sebaliknya, figur berkualitas gagal muncul karena terhalang sistem internal (oligarki) yang ada di hampir seluruh parpol. Konvensi Mestinya, untuk menetapkan seorang capres, parpol menyelenggarakan konvensi terlebih dahulu. Konvensi dirasa lebih adil buat semua pihak. Pasalnya, konvensi betujuan menjaring kader-kader terbaik parpol untuk bersaing secara sehat memperebutkan tiket pemimpin nasional secara demokratis. Konvensi secara objektif pasti mampu menjaring figur-figur yang betul-betul memiliki kapasitas dan integritas. Konvensi juga mendidik kompetisi yang sehat, mengurangi intrik konspirasi, dan bagian dari politik kader. Untuk itu, konvensi yang demokratis dan transparan perlu dilakukan dengan didahului pemilu pendahuluan di lingkup internal parpol. Tujuannya, mengurangi potensi politik uang, sekaligus memutuskan rantai oligarki elit parpol. Oleh karenanya, perlu dibuka kesempatan yang sama kepada kader untuk mendaftarkan diri menjadi bakal capres. Kader dan anggota sebagai pemilik “saham” terbesar parpol harus dilibatkan dalam konvensi. Bahkan, komposisi dan proporsi suara kader dan anggota semestinya lebih dominan ketimbang elit parpol. Caranya, pada tingkat desa/kelurahan, para anggota parpol memilih calon. Kemudian, calon terpilih ini diajukan kepada pengurus tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, para perwakilan desa/kelurahan melakukan pemilihan calon berdasarkan aspirasi anggota parpol di desa/kelurahan masing-masing. Lalu, hasilnya, pengurus kabupaten/kota mengajukan 2-3 calon ke pusat. Pada tingkat pusat, ditetapkan 2-3 calon. Selanjutnya, diadakan pemilihan oleh para delegasi kabupaten/kota. Calon dengan pemilih terbanyak ditetapkan sebagai bakal capres. Dengan begitu, konvensi capres pada gilirannya menguntungkan konstituen dan menyehatkan demokrasi. Seleksi capres melalui konvensi juga memiliki efek positif bagi parpol. Paling tidak, ada tiga keuntungan elektoral konvensi capres bagi parpol. Pertama, konvensi berpotensi mendongkrak citra parpol sebagai partai modern, demokratis, dan aspiratif. Hal ini sekaligus akan menjadi program pencitraan media secara gratis dan efektif, karena konvensi akan menyedot liputan media dan perhatian publik. Kedua, menggairahkan seluruh infrastruktur dan jaringan parpol. Konvensi akan menggerakkan seluruh pengurus dan kader parpol untuk turun ke daerah. Hal ini tentu berdampak positif bagi dinamisasi dan efektivitas kinerja elektoral parpol pada saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Ketiga, berpotensi meningkatkan soliditas internal parpol. Sebab, konvensi merupakan bentuk pelembagaan faksionalisme dan konflik internal. Karena itu, persaingan sehat dan terbuka justru perlu dilembagakan dalam konvensi capres. Utopia Tetapi, mekanisme konvensi itu agaknya hanya utopia bagi pelembagaan demokrasi parpol di Indonesia, setidaknya sampai Pemilu 2014 nanti. Sebab, mekanisme oligarkis masih mendominasi proses penetapan capres. Oligarki internal parpol saat ini kian menggurita. Hanya beberapa elite parpol yang dilibatkan dalam penentuan kandidat. Para kader hanya boleh menurut dan kebagian tugas untuk mengawal kebijakan tersebut. Sebagian besar kader parpol, terutama di tingkat bawah, hanya menjadi objek yang dikerahkan untuk mendukung keputusan oligarkis. Parpol sudah kehilangan orientasi perjuangan, bahkan hanya menjadi ladang mencari kekuasaan dan kekayaan. Kalau sistem di parpol masih oligarkis, sementara jabatan publik seperti capres, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif maju melalui parpol, sendi-sendi berbangsa dan bernegara bakal rusak satu demi satu. Kunci utama untuk membuang tradisi oligarki partai, di samping konvensi, adalah dengan membentuk basis kaderisasi yang mengakar hingga satuan masyarakat desa dan RT/RW. Kader potensial di daerah harus dimunculkan dan diberi ruang ekspresi yang luas. Pada saat bersamaan, partai juga harus terus membangun kekuatan berbasis gagasan, ide, serta idealisme untuk menangkal pragmatisme. Skema pembiayaan partai pun harus terhimpun dari iuran anggota tanpa mengandalkan kekuatan dana tokoh tertentu. Penulis, pegawai BPP Kementerian Dalam Negeri [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
