REFLEKSI: Apakah dengan mundurnya direktur utama Widya Purnama akan lebih
merugikan sapi perahan bernama Pertamina?
RIAU POS
Dirut Pertamina Ancam Mundur
Senin, 13 Pebruari 2006
JAKARTA (RP)-Perebutan rezeki menjadi operator Blok Cepu antara Pertamina
dan ExxonMobile memasuki babak baru. Dirut Pertamina Widya Purnama mengancam
mundur bila Blok Cepu sampai jatuh ke tangan Exxon Mobil. Persoalan ruwet itu
kini menjadi beban yang harus digendong Menteri Koordinator Perekonomian
Boediono.
Siapakah yang berhak menjadi operator dalam pengerjaan proyek yang
terletak di perbatasan Cepu (Jateng) dan Bojonegoro (Jatim) itu? Lagi-lagi,
Pertamina dan ExxonMobil sama-sama ngotot. Melihat besarnya cadangan minyak
yang tersimpan dalam Blok Cepu, wajarlah apabila banyak yang ingin.
Estimasinya, sebanyak 150 ribu barel minyak mentah per hari, bisa dihasilkan
Blok Cepu. Atau setara dengan Rp2 triliun.
Guna menentukan siapakah yang berhak menjadi operator, pemerintah melalui
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro membentuk
komite khusus. Komite ini beranggotakan wakil dari Pertamina, ExxonMobil dan
BUMD. Nampaknya, komite yang dibentuk lebih condong ke ExxonMobil. Walhasil,
peluang ExxonMobil untuk berkuasa di Blok Cepu terbuka lebar.
Melihat perkembangan itu, Dirut Pertamina Widya Purnama mulai panik. Di
depan anggota Komisi VII DPR-membidangi energi, dia sempat curhat. Apabila
Pertamina gagal menjadi operator ExxonMobil, Widya berencana mengakhiri
kariernya di Pertamina.
Mendengar niat tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farial, tidak
percaya begitu saja. Dia bahkan menilainya sebagai pepesan kosong. Karena,
bukan kali ini saja, bekas Dirut Indosat itu bicara soal rencana mundur.
"Yang, logis-logis sajalah. Karena yang menentukan kan pemerintah.
Sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya dirut Pertamina ngikuti sajalah.
Kalau nanti bener-bener kalah, kami bisa tagih janji Pak Dirut Pertamina.
Konsekuensi sebagai pemimpin dong," kata Ahmad Faria.
Menurut catatan anak buah Hamzah Haz itu, Widya boleh dibilang
"langganan" bicara mundur. Ketika mengawali kariernya sebagai dirut Pertamina,
Widya sesumbar akan mundur apabila gagal membrantas mafia minyak selama seratus
hari pertama. Kemudian, hal yang sama dilakukan Widya dalam kasus Karaha Bodas
Company (KBC).
Widya juga berniat mundur apabila pemerintah membayar klaim KBC sebesar
300 juta dolar AS. "Kita lihat saja, bagaimana perkembangan. Kalau gagal,
pemimpin harus konsisten. Silakan mundur," tukasnya. Selain itu, Farial juga
mengkritik Pertamina yang terkadang kurang fokus. Misalnya, upaya membuka
pengeboran minyak di Libya, sebenarnya belum perlu. Sebaiknya Pertamina
konsentrasi dalam memperjuangkan Blok Cepu.
"Saya heran, Pertamina mau ngebor di Libya, duitnya dari mana. Sulit bank
berikan kredit karena kandungan minyaknya belum jelas. Lebih baik Pertamina
konsentrasi saja di Blok Cepu," tegasnya. Menurut sumber JPNN, lemahnya tim
negosiasi Blok Cepu sudah diduga sejak awal. Seperti diungkapkan anggota Komisi
VII dari F-PAN Tjatur Sapto Edy yang mempertanyakan munculnya Lin Che Wei dalam
proses negosiasinya.
"Sudah jelas Blok Cepu menguntungkan pemerintah, kandungan minyaknya
bahkan sangat besar. Yang nemuin orang Indonsia, kok maunya diberikan ke asing.
Saya malah sempat menanyakan soal Lin Che Wei. Ngerti apa soal minyak dia itu,"
ujarnya.
Keanehan lainnya, ucap Tjatur, tim negosiasi lebih "disetir" oleh tiga
orang yaitu Roes Aryawijaya, Martiono, dan Lin Che Wei. Khabar yang beredar,
keputusan tim negosiasi sangat ditentukan ketiganya. "Saya kira, posisi tim
negosiasi Blok Cepu, sangatlah strategis. Karena merekalah yang paling tahu dan
ikut menentukan prosesnya. Kalau salah, konsekuensinya tidak main-main bung.
Karena menyangkut masalah bangsa dan negara," tegasnya.
Dalam shearing kepemilikan Blok Cepu, lanjutnya, ditentukan adanya
komposisi saham yang aneh. Karena, Pertamina hanya kebagian jatah 45 persen
saham, setara dengan ExxonMobil. Sisanya sebanyak 10 persen menjadi hak dua
Pemda yaitu Cepu dan Bojonegoro
Akibat rebutan Blok Cepu yang tak kunjung berakhir itu justru menciptakan
kerugian terhadap pemerintah. Karena, kapan operasional Blok Cepu dimulai,
semakin tidak jelas. Saat ini, pemerintah memang sudah membentuk komite
penyelesaian Blok Cepu yang beranggotan dari PT Pertamina dan PT ExxonMobil Oil
Indonesia.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah sudah mengajukan
saran pada kedua pihak agar membentuk joint operation committee. Melihat
alotnya perundingan soal operator Blok Cepu, kemungkinan bakal memerlukan waktu
lama.
Saat ini, ExxonMobil tetap bersikkuh bahwa operator di ladang minyak
Cepu, haknya sampai 2010. Sementara Pertamina menginginkan menjadi operator
dibagi per lima tahun. Untuk periode pertama, Pertamina sangat menginginkannya.
"Komite tersebut yang akan menentukan operator Blok Cepu dan menentukan besaran
anggaran. Mereka yang putuskan karena komite merupakan institusi tertinggi,"
paparnya.
Di kesempatan terpisah, Ketua Tim Perunding Cepu Roes Aryawijaya telah
mengusulkan pembentukan perusahaan bersama yang akan mengelola Blok Cepu.
Keduanya membentuk perusahaan bersama yang sahamnya dimiliki kedua pihak untuk
mengelola Blok Cepu.
Kata Akhir di Tangan Presiden
Upaya pmerintah dalam mengelola seluruh potensi migas di Blok Cepu
sangatlah bergantung kepada Presiden. Prinsipnya hanya satu yaitu konstitusi
yang tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Anggota Komisi VII dari F-PDIP Ramson S menyatakan keputusan akhir di
tangan presiden. Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono sudah waktunya untuk turun
tangan dalam memutuskan soal Blok Cepu sehingga Blok Cepu bisa secepatnya
dioperasikan.
"Karena semakin lama Blok Cepu tidak diputus, potensial loss-nya semakin
gede. Data saya, Blok Cepu bisa hasilkan crude oil sebanyak 180 ribu barel per
hari. Sekarang sudah mangkrak 3 bulanan. Tinggal menghitung saja, berapa
potensial loss yang terjadi," ucapnya.
Namun, dia mengingatkan bahwa apapun keputusan yang ditetapkan presiden,
memiliki risiko yang berbeda-beda. Yang paling tepat adalah tetap mengedepankan
kepentingan rakyat. "Saat ini, kita sudah nett import crude oil. Jadi, kalau
Blok Cepu beroperasi, banyak manfaatnya. Bisa menambah kas negara, pendapatan
daerah dan mengurangi subsidi BBM," ucapnya.
Menanggapi niatan Dirut Pertamina Widya Purnama bakal mundur kalau kalah
lagi dengan ExxonMobil, Ramson hanya tertawa. Dia menyarankan agar Widya fokus
kepada penyelesaian Blok Cepu secara proporsional dan professional. Bukan malah
bertingkah yang aneh-aneh. "Yah, seharusnya Pertamina tunjukkan kepiawaian
dalam bernegosiasi. Bukan cengeng begitu dong. Lagian, kita sudah sering dengar
beliau mau mundur kok," ucapnya.
Meski demikian, lanjutnya, keinginan Pertamina untuk menjadi operator
Blok Cepu harus dihargai. Ditinjau dari persepktif single project, posisi
Pertamina sebagai operator Blok Cepu memang menguntungkan. "Tetapi, kita lihat
saja. Kalau memutuskan masalah memang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Banyak faktor yang berorientasi kepada kepentingan rakyat," ungkapnya.
(jpnn/ril)
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/