Refleksi: Kalau harga impor "di-mark up" dan mungkin juga kualitas beras rendah berarti kemungkinan besar bagi saudagar maupun distributor terdapat laba berlipat ganda.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/14/sh01.html Tim Investigasi FPKS: Harga Beras Impor Di-"Mark Up" Oleh Naomi Siagian/Inno Jemabut/Krisman Kaban Jakarta - Tim Investigasi Impor Beras Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menemukan adanya indikasi mark up (penggelembungan) harga impor beras yang dilakukan Bulog. Tim menemukan harga beras yang diimpor dari Vietnam lewat perusahaan Vietnam Southern Food Coorporatin (Vina Food) kurang dari US$ 257 per ton, sementara Bulog melaporkan harganya US$ 281 per ton ketika tiba di Indonesia. "Namun semua temuan tim tersebut masih perlu diklarifikasi ke Bulog sebab merupakan informasi awal," kata Ketua Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS, Tamsil Linrung di Jakarta, Senin (13/2) siang. Direktur Utama Perum Bulog, Widjarnarko Puspoyo ketika dihubungi SH melalui telepon selulernya Selasa (14/2) pagi belum bersedia memberikan penjelasan. "Saya sedang rapat. Nanti saja," katanya singkat. Tamsil Linrung juga mengungkapkan, tim menemukan bukti adanya keterlibatan pihak ketiga atau agen untuk melakukan impor. Padahal selama ini Bulog selalu menyatakan mereka yang melakukan impor. "Temuan kami menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain," ungkapnya. Bahkan, menurutnya, tim menemukan keterlibatan perorangan dalam memuluskan impor beras. Orang tersebut, tambahnya, mendapat fee dari importasi yang dilakukan Bulog. "Kebiasaan Bulog memberi fee kepada pihak-pihak yang terlibat sudah terjadi sejak dulu. Malah Bulog pernah memberikan fee sebesar US$ 772.000 kepada pihak lain pada tahun 2003. Selain itu, Bulog juga pernah memberikan fee kepada agen sekitar US$ 45.000," ujarnya. Tamsil menegaskan, impor beras yang sebenarnya merupakan kesepakatan antarpemerintah (G to G). Namun, lanjutnya, ternyata tidak melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vietnam yang justru tidak tahu adanya impor beras tersebut. Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS melakukan investigasi sejak pemerintah membuat kontrak impor dengan Vietnam pada 2001 sebanyak 500.000 ton per tahun. Kontrak tersebut telah diperbaharui pemerintah dengan membuat kontrak baru untuk tahun 2005 - 2007. Tim tidak hanya menginvestigasi dua kali impor beras yang dilakukan Bulog terakhir ini. Dua kali izin impor beras yakni sebanyak 70.050 ton dan 110.000 ton kepada Perum Bulog dalam kurun waktu terakhir. Pengoplosan Beras Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Hasto Kristyanto yang dihubungi SH secara terpisah menjelaskan indikasi mark up harga beras oleh Bulog merupakan salah satu kecurigaan inisiator pengusul hak angket dan interpeleasi impor beras sejak lama. Selain itu, impor beras dari Vietnam juga dicurigai melibatkan pihak ketiga yang merupakan konsesi politik akibat tekanan tertentu yang dialami pemerintah. "Jika dibilang ada temuan Bulog melakukan mark up harga beras, kami memang tidak heran. Tetapi pembuktian atas hal itu yang mau kita selidiki lewat hak angket waktu itu," ujar Hasto yang juga anggota Komisi VI DPR. Menurut Hasto, FPDIP saat ini lebih berkonsentrasi pada mekanisme pemerintah mengambil keputusan untuk mengimpor beras, sedikit berbeda dengan Fraksi PKS yang mencari bukti penyimpangan di lapangan. "Tapi kami akan saling melengkapi. Kita juga menyelidiki berbagai kemungkinan penyimpangan di lapangan. Saat ini ada kemungkinan terjadinya pengoplosan beras di Indramayu, Jawa Barat oleh Bulog," jelas Hasto. Rekan sefraksinya, Aria Bima mengatakan saat ini di pasaran sudah beredar beras impor dan beras hasil pengoplosan, padahal sebelumnya pemerintah menegaskan beras impor hanya untuk stok. "Sangat berbedalah dengan apa yang terjadi di pasaran saat ini," ungkap Aria Bima. Tetapi ia menjelaskan kegagalan hak angket impor beras DPR mengakibatkan pihaknya belum dapat menggugat pemerintah. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga dalam impor beras, ia berpendapat hal tersebut akibat digunakannya lobi politik oleh pemerintah untuk menggagalkan hak angket dan interpelasi di DPR. "Itu konsesi politik yang memang ditanggung oleh presiden!" tegas Hasto. (*) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/