KH. Abdurrahman Wahid: Jangan Bikin Aturan Berdasarkan Islam Saja! 10/04/2006
Pola pandang dan sikap yang terus menghargai perbedaan dalam kerangka
keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, masih tetap manjadi ciri khas
KH. Abdurrahman Wahid, mantan orang nomor satu di negeri ini. Kyai nyentrik
yang akrab disapa Gus Dur itu, kembali mengingatkan pentingnya menolak
penyeragaman cara pandang, sikap, maupun perilaku dalam beragama dan bernegara
di negeri ini. Berikut petikan wawancara M. Guntur Romli dan Alif Nurlambang
(JIL) dengan Gus Dur tentang pelbagai persoalan mutakhir negeri ini pekan lalu.
JIL: Gus Dur, akhir-akhir ini ada polemik tentang Perda Tangerang tentang
pelacuran dan rencana UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Apa komentar
Gus Dur tentang Perda yang melarang pelacuran tanpa pandang bulu itu?
KH. ABDURRAHMAN WAHID: Menurut saya, baik Perda Tangerang maupun RUU APP yang
kini diributkan, harus jelas dulu siapa yang merumuskan dan menentukannya.
Pelacuran memang dilarang agama, tapi siapakah pelacur itu?! Jangan-jangan,
yang kita tuduh pelacur justru bukan pelacur. Dari dulu memang ada dua hal yang
perlu kita perhatikan sebelum menetapkan undang-undang. Pertama tentang siapa
yang merumuskan. Dan kedua tentang apakah dia memiliki hak antara pelaksana dan
pihak lain. Contoh paling jelas adalah soal definisi pornografi. Ketika tidak
jelas ini dan itu pornonya, yang berhak menentukannya adalah Mahkamah Agung.
Tapi di luar itu, masih banyak masalah-masalah yang mendera negara kita yang
lebih butuh penyelesaian, seperti persoalan ekonomi. Jadi prioritas kita bukan
membikin aturan macam-macam. Contohnya, isu pelacuran itu juga sangat terkait
dengan soal ekonomi. Meski kita mau bikin seribu peraturan, tapi tidak ada
peningkatan taraf kehidupan, pelacuran tidak akan pernah bisa tersentuh,
boro-boro bisa dihilangkan. Jika hal ini terjadi, maka aturan tidak akan
berfungsi apa-apa, kecuali untuk selalu dilanggar.
JIL: Salah satu dasar munculnya perda-perda seperti itu adalah alasan otonomi
daerah. Menurut Gus Dur bagaimana?
Otonomi daerah tidak mesti sedemikian jauh. Dia harus spesifik. Seperti salah
satu negara bagian Amerika Serikat, Louisiana, yang masih melandaskan diri pada
undang-undang Napoleon dari Perancis, walaupun negara-negara bagian lain
menggunakan undang-undang Anglo-Saxon. Perbedaan tersebut sudah dijelaskan
dalam undang-undang dasar mereka di sana semenjak awal, bukan ditetapkan
belakangan dan secara serampangan. Untuk Indonesia, daerah-daerah mestinya
tidak bisa memakai dan menetapkan undang-udang secara sendiri-sendiri. Itu bisa
kacau.
JIL: Bagaimana kalau otonomi daerah juga hendak mengatur persoalan agama?
Otonomi daerah itu perlu dipahami sebagai kebebasan untuk melaksanakan aturan
yang sudah ada, bukan kebebasan untuk menetapkan undang-undang sendiri.
Pengertian otonomi daerah itu bukan seperti yang terjadi sekarang ini; daerah
mau merdeka di mana-mana dan dalam segala hal. Sikap itu tidak benar.
JIL: Apakah beberapa daerah yang mayoritas non-muslim seperti NTT, Papua,
Bali, dan lain-lain, dibolehkan menerapkan aturan agama mereka masing-masing
dengan alasan otonomi daerah?
Iya nggak apa-apa. Itu konsekuensinya kan? Makanya, kita tidak usah
ribut-ribut soal perda dan aturan yang berasal dari satu agama. Dulu di tahun
1935, kakek saya dari ayah, Almarhum KH. Hasyim Asyari, sudah ngotot-ngotot
berpendapat bahwa kita tidak butuh negara Islam untuk menerapkan syariat Islam.
Biar masyarakat yang melaksanakan (ajaran Islam, Red), bukan karena diatur oleh
negara. Alasan kakek saya berpulang pada perbedaan-perbedaan kepenganutan agama
dalam masyarakat kita. Kita ini bukan negara Islam, jadi jangan bikin
aturan-aturan yang berdasarkan pada agama Islam saja.
JIL: Gus, ada yang berpendapat dengan adanya RUU APP dan sejumlah perda-perda
syariat, Indonesia akan diarabkan. Apa Gus Dur setuju dengan pendapat itu?
Iya betul, saya setuju dengan pendapat itu. Ada apa sih sekarang ini? Ngapain
kita ngelakuin gituan. Saya juga bingung; mereka menyamakan Islam dengan Arab.
Padahal menurut saya, Islam itu beda dengan Arab. Tidak setiap yang Arab itu
mesti Islam. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Semua orang tahu bahwa pesantren
itu lembaga Islam, tapi kata pesantren itu sendiri bukan dari Arab kan? Ia
berasal dari bahasa Pali, bahasa Tripitaka, dari kitab agama Buddha.
JIL: Kalau syariat Islam diterapkan di Indonesia secara penuh, bagaimana
kira-kira nasib masyarakat non-muslim?
Ya itulah
Kita tidak bisa menerapkan syariat Islam di Indonesia kalau
bertentangan dengan UUD 45. Dan pihak yang berhak menetapkan aturan ini adalah
Mahkamah Agung. Hal ini menjadi prinsip yang harus kita jaga bersama-sama.
Tujuannya agar negeri kita aman. Jangan sampai kita ini, dalam istilah bahasa
Jawa, usrek (Red: ribut) terus. Kalau kita usrek, gimana mau membangun bangsa?
Ribut mulu sih... Dan persoalannya itu-itu saja.
JIL: Bagaimana dengan barang dan tayangan erotis yang kini dianggap sudah
akrab dalam masyarakat kita?
Erotisme merupakan sesuatu yang selalu mendampingi manusia, dari dulu hingga
sekarang. Untuk mewaspadai dampak dari erotisme itu dibuatlah pandangan tentang
moral. Dan moralitas berganti dari waktu ke waktu. Dulu pada zaman ibu saya,
perempuan yang pakai rok pendek itu dianggap cabul. Perempuan mesti pakai kain
sarung panjang yang menutupi hingga matakaki. Sekarang standar moralitas memang
sudah berubah. Memakai rok pendek bukan cabul lagi. Oleh karena itu, kalau kita
mau menerapkan suatu ukuran atau standar untuk semua, itu sudah merupakan
pemaksaan. Sikap ini harus ditolak. Sebab, ukuran satu pihak bisa tidak cocok
untuk pihak yang lain. Contoh lain adalah tradisi tari perut di Mesir yang
tentu saja perutnya terbuka lebar dan bahkan kelihatan puser. Mungkin bagi
sebagian orang, tari perut itu cabul. Tapi di Mesir, itu adalah tarian rakyat;
tidak ada sangkut-pautnya dengan kecabulan.
JIL: Jadi erotisme itu tidak mesti cabul, Gus?
Iya, tidak bisa. Anda tahu, kitab Rawdlatul Mu`aththar (The Perfumed Garden,
Kebun Wewangian) itu merupakan kitab bahasa Arab yang isinya tatacara
bersetubuh dengan 189 gaya, ha-ha-ha.. Kalau gitu, kitab itu cabul, dong?
ha-ha-ha
Kemudian juga ada kitab Kamasutra. Masak semua kitab-kitab itu
dibilang cabul? Kadang-kadang saya geli, mengapa kiai-kiai kita, kalau dengerin
lagu-lagu Ummi Kultsumpenyanyi legendaris Mesirbisa sambil teriak-teriak
Allah
Allah
Padahal isi lagunya kadang ngajak orang minum arak, ha-ha-ha..
Sangat saya sayangkan, kita mudah sekali menuding dan memberi cap sana-sini;
kitab ini cabul dan tidak sesuai dengan Islam serta tidak boleh dibaca.
Saya mau cerita. Dulu saya pernah ribut di Dewan Pustaka dan Bahasa di Kuala
Lumpur Malaysia. Waktu itu saya diundang Prof. Husein Al-Attas untuk
membicarakan tema Sastra Islam dan Pornografi. Nah, saya ributnya dengan Siddik
Baba. Dia sekarang menjadi pembantu rektor di Universitas Islam Internasional
Malaysia. Menurut dia, yang disebut karya sastra Islam itu harus sesuai dengan
syariat dan etika Islam. Karya-karya yang menurutnya cabul bukanlah karya
sastra Islam. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kemudian saya mengulas
novel sastrawan Mesir, Naguib Mahfouz, berjudul Zuqaq Midaq (Lorong Midaq),
yang mengisahkah pola kehidupan di gang-gang sempit di Mesir. Tokoh sentralnya
adalah seorang pelacur. Dan pelacur yang beragama Islam itu bisa dibaca
pergulatan batinnya dari novel itu. Apakah buku itu tidak bisa disebut sebuah
karya Islam hanya karena ia menceritakan kehidupan seorang pelacur? Ia jelas
produk seorang sastrawan brilian yang beragama Islam. Aneh kalau novel
itu tidak diakui sebagai sastra Islam.
JIL: Gus, ada yang bilang kalau kelompok-kelompok penentang RUU APP ini bukan
kelompok Islam, karena katanya kelompok ini memiliki kitab suci yang porno?
Sebaliknya menurut saya. Kitab suci yang paling porno di dunia adalah
Alquran, ha-ha-ha.. (tertawa terkekeh-kekeh).
JIL: Maksudnya?
Loh, jelas kelihatan sekali. Di Alquran itu ada ayat tentang menyusui anak
dua tahun berturut-turut. Cari dalam Injil kalau ada ayat seperti itu. Namanya
menyusui, ya mengeluarkan tetek kan?! Cabul dong ini. Banyaklah contoh lain,
ha-ha-ha
JIL: Bagaimana dengan soal tak boleh membuka dan melihat aurat dan karena itu
orang bikin aturan soal aurat perempuan lewat perda-perda?
Menutup aurat dalam arti semua tubuh tertutup itu baik saja. Namun belum
tentu kalau yang disebut aurat itu kelihatan, hal itu tidak baik. Aurat
memiliki batasan maksimal dan minimal. Nah bukan berarti batasan minimal itu
salah. Kesalahan RUU yang ingin mengatur itu adalah: menyamakan batasan
maksimal dan minimal dalam persoalan aurat. Sikap itu merupakan cara pandang
yang salah. Kemudian, yang disebut aurat itu juga perlu dirumuskan dulu sebagai
apa. Cara pandang seorang sufi berbeda dengan ahli syara tentang aurat,
demikian juga dengan cara pandang seorang budayawan. Tukang pakaian melihatnya
beda lagi; kalau dia tak bisa meraba-raba, bagaimana bisa jadi pakaian
ha-ha-ha.. Batasan dokter beda lagi. Kerjanya kan ngutak-ngutik, dan buka-buka
aurat, itu, he-he-he.
Saya juga heran, mengapa aurat selalu identik dengan perempuan. Itu tidak
benar. Katanya, perempuan bisa merangsang syahwat, karena itu tidak boleh
dekat-dekat, tidak patut salaman. Wah
saya tiap pagi selalu kedatangan tamu.
Kadang-kadang gadis-gadis dan ibu-ibu. Itu bisa sampai dua bis. Mereka semua
salaman dengan saya. Masak saya langsung terangsang dan ingin ngawinin mereka
semua?! Ha-ha-ha.. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Melihat perempuan
tidak boleh hanya sebagai objek seksual. Perempuan itu sama dengan laki-laki;
sosok makhluk yang utuh. Jangan melihatnya dari satu aspek saja, apalagi cuma
aspek seksualnya.
JIL: Sekarang tentang SKB pendirian rumah ibadah. SKB itu sudah disahkan.
Bagaimana tanggapan Gus Dur terhadap revisi SKB itu?
Begini, kita harus hati-hati terhadap dua hal yang saling bertentangan. Di
satu pihak, ada keinginan mencegah dampak kegiatan beragama yang belum ada
aturannya. Karena itu, diperlukan persetujuan dari berbagai pihak soal
jumlahnya sekian-sekian (soal quota pengaju pembangunan rumah ibadah, Red).
Kedua, soal memberi hak kepada siapapun untuk melakukan ibadah. Di sini terjadi
persinggungan.
Tapi persoalan sesungguhnya saya lihat ada pada birokrasi. Selama ini, saya
menganggap birokrat-birokrat kita pilih kasih. Permintaan agama A akan
disetujui oleh birokrat yang beragama A saja. Kalau begini terus, negara kita
akan kacau-balau. Karena itu, sebelum menetapkan suatu keputusan, isu-isu perlu
dibicarakan bersama secara serius. Kita tahu sendirilah, Departemen Agama itu
adalah departemen yang paling brengsek. Hal lain, pemerintah tidak boleh campur
terlalu banyak dalam soal-soal agama, karena itu akan menggiring kita menjadi
negara agama.
JIL: Revisi SKB ini muncul dari ribut-ribut soal pendirian rumah ibadah yang
konon serampangan?
Pandangan itu muncul dari keadaan yang morat-marit, bukan keadaan yang benar.
Memang ada saja orang yang semau-maunya membangun rumah ibadah. Hal itu
sebetulnya bersifat teknis dan sumir. Dan soal itu mestinya bisa ditentukan dan
dimediasi oleh kepala daerah masing-masing, bukan oleh peraturan. Dan,
peraturan yang sudah ada saja yang dijalankan. Kalau ada pelanggaran aturan,
bawa ke pengadilan. Jangan diselesaian sendiri-sendiri. Kita ini hidup di
negara hukum.
JIL: Kalau diserahkan pada kepala daerah, nanti bisa mirip SK Gubernur Jawa
Barat yang tidak adil dong, Gus?
Kalau seperti itu, gubernurnya yang kita tuntut. Jangan peraturannya yang
dikorbankan. Masak jadi gubernur kaya gitu?!
JIL: Gus, saat ini marak konflik Sunni-Syiah di Irak. Banyak masjid dibom dan
antar muslim saling berseteru. Sebenarnya, bagaimana asal-muasal sejarah
konflik Syiah-Sunni?
Konflik itu muncul akibat doktrin agama yang dimanipulasi secara politis.
Sejarah mengabarkan pada kita, dulu muncul peristiwa penganiaan terhadap
menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Keluarga inilah yang
disebut Ahlul Bayt, dan mereka memiliki pendukung fanatik. Pendukung atau
pengikut di dalam bahasa Arab disebut syî`ah. Selanjutnya kata syî`ah ini
menjadi sebutan dan identitas bagi pengikut Ali yang pada akhirnya menjadi
salah satu firkah teologis dalam Islam. Sedangkan pihak yang menindas Ali dan
pengikutnya dikenal dengan sebutan Sunni.
Persoalan sesungguhnya waktu itu adalah tentang perebutan kekuasaan atau
persoalan politik. Namun doktrin agama dibawa-bawa. Maka dari itu, janganlah
bawa-bawa agama dalam masalah politik. Jadinya akan seperti itu; campur-aduk
tidak karuan. Kaum Syiah, tidak terima dengan penindasan itu, dan mereka
terus-menerus menyusun kekuatan dan ingin merebut kekuasaan. Dan waktu itu
pula, kekuasaan Islam dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Sunni yang sangat kejam
dan memusuhi Syiah, seperti Khalifah Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Contoh
dari kekejaman dia adalah melakukan pembantaian terhadap Husein bin Ali
berserta keluarga dan pengikutnya di Padang Karbala. Bayangkan, padahal Husein
adalah cucu Rasulullah dan putra Ali bin Abi Thalib.
Yazid juga mengangkat seorang gubernur Irak yang sangat kejam, namanya Yusuf
Hajjaj al-Tsaqafi. Nah, penindasan terhadap kaum Syiah berlangsung selama
berabad-abad, dan alasannya lebih karena soal kekuasaan. Salah satu jalan
keluar dari konflik ini adalah: jangan bawa-bawa agama dalam persoalan politik.
Dan persoalan hubungan Syiah dan Sunni di Irak mestinya dilihat sebagai problem
politik, bukan problem agama.
JIL: Jadi konflik itu bisa dianggap konflik politik yang dijubahi agama?
Iya. Menurut saya, klaim teologis tidak bisa jadi klaim politik. Kalau ini
disepelekan, akan terjadi seperti yang kita saksikan saat ini. Misalnya, kaum
Syiah mengatakan bahwa garis kepemimpinan (politik) hanya ada pada keturunan
Nabi. Kalangan Syiah juga menganggap mereka maksum (tidak bisa salah). Di pihak
lain, ada pendapat yang berusaha menafikan keturunan nabi, bahkan memusuhi,
karena dianggap berpotensi merebut kekuasaan.
Kalau saya sih mudah-mudah saja; berada di antara dua pendapat di atas. Saya
cukup menghormati keturunan Nabi. Demikian juga sikap NU; dua pendapat ekstrem
itu tidak diikuti. Tegasnya, kami memiliki tradisi mencintai keturunan Nabi,
bukan semata-mata karena soal ketertundukan (the degree of obedience) politik.
Apakah harus tunduk secara politik pada keturunan Nabi itu menjadi kewajiban
agama atau tidak? Kelompok yang menganggap ketundukan itu bagian dari agama
disebut Syiah, sementara yang menganggapnya sebagai persoalan sosiologis,
disebut Sunni. Nah, dalam Sunni ini ada yang kadar sosiologisnya dalam melihat
persolan kuat, dan ada juga yang tidak.
JIL: Kita kembali ke persoalan negeri kita. Sekarang ada kelompok-kelompok
yang sangat rajin melakukan tindak kekerasan, ancaman, intimidasi, dan
lain-lain terhadap kelompok yang mereka tuding melakukan penodaan atau
penyimpangan agama. Gus Dur menanggapinya bagaimana?
Tidak bisa begitu. Cara itu tidak benar dan melanggar ajaran Islam. Tidak
bisa melakukan penghakiman dan kekerasan terhadap kelompok lain atas dasar
perbedaan keyakinan. Siapa yang tahu hati dan niat orang. Tidak ada itu yang
namanya pengadilan terhadap keyakinan. Keyakinan itu soal batin manusia,
sementara kita hanya mampu melihat sisi lahirnya. Nabi saja bersabda, nahnu
nahkum bil dlawâhir walLâh yatawalla al-sarâir (kami hanya melihat sisi
lahiriah saja, dan Allah saja yang berhak atas apa yang ada di batin orang,
Red). Sejak dulu, kelompok yang suka dengan cara kekerasan itu memang mengklaim
diri sedang membela Islam, membela Tuhan. Bagi saya, Tuhan itu tidak perlu
dibela!
JIL: Kalau orang muslim tidak melaksanakan syariat Islam seperti salat atau
ibadah wajib lain, diapakan, Gus?
Begini ya
Saya sudah lama mengenalkan beberapa istilah penting dalam melihat
persoalan keberagamaan dalam masyarakat kita. Golongan muslim yang taat pada
masalah ritual, biasanya kita sebut golongan santri. Namun ada golongan lain
yang kurang, bahkan tidak menjalankan ritual agama. Mereka ini biasanya disebut
kaum abangan, atau penganut agama Kejawen. Lantas, kita mau menyebut golongan
kedua ini kafir? Tidak benar itu!
Saya baru saja yakin bahwa Kejawen itu Islam. Baru setengah tahun ini. Saya
baru yakin ketika mendengarkan lagu-lagunya Slamet Gundono (seorang dalang
wayang suket kondang, Red). Saya baru paham betul; ooh, begitu toh Kejawen.
Inti ajarannya sama saja dengan Islam. Bedanya ada pada pelaksanaan ritual
keagamaan. Kesimpulannya begini: Kejawen dan Islam itu akidahnya sama, tapi
syariatnya berbeda. Penganut Kejawen itu Islam juga, cuma bukan Islam santri.
Gitu loh
selesai, kan? Gitu aja repot. []
---------------------------------
Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+
countries) for 2¢/min or less.
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
