Refleksi: Pak Presiden, apa politik ekonomi Anda untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia?
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=141415 SBY, MDGs dan Negara Berkembang Oleh Zaenal A. Budiyono Rabu, 19 April 2006 Pada Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik PBB (UN - ESCAP) yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kembali kesungguhan dan komitmen negara-negara maju dalam membantu peningkatan negara-negara miskin di dunia melalui program Millenium Development Goals (MDGs). Menurut SBY, proyek MDGs hanya bisa direalisasikan dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, khususnya antara negara maju dan berkembang. MDGs merupakan proyek pembangunan global yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB tahun 2000, menandai awal milenium baru. Dalam proyek ini, negara maju diwajibkan menyisihkan 0,7 persen dari PDB-nya guna membantu mengatasi kemiskinan di seluruh dunia. Tujuan utama proyek global ini adalah untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di seluruh dunia. Parameter dari target MDGs adalah mereka yang hidup dengan biaya kurang dari 2 dolar AS per hari. Diperkirakan, saat ini ada sekitar 1,3 miliar orang yang masuk ketegori tersebut. Dari jumlah ini, 800 juta penduduk dunia menderita kelaparan dan kekurangan gizi, 600 juta tidak memiliki akses air bersih dan sebanyak 115 juta tidak mampu mengakses pendidikan. Nah, MDGs diharapkan dapat mengusir "hantu" kemiskinan global, dengan target tahun 2015 nanti jumlah penyandang kemiskinan dapat berkurang menjadi setengahnya. Instrumen MDGs antara lain melalui bantuan langsung, pengurangan utang dan terbukanya akses perdagangan bagi negara miskin. Upaya tersebut dipandang oleh banyak kalangan sebagai proyek yang terlalu ambisius. Faktanya, sampai dengan tahun keenam sejak MDGs dideklarasikan, tak ada terobosan berarti dari negara-negara maju guna mengangkat harkat hidup dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Melihat kondisi demikian, pada momentum yang tepat pula, SBY selaku Presiden Indonesia (sekaligus mewakili suara negara berkembang) mengkritik komitmen negara maju yang ternyata hanya jargon semata. Sebagaimana dikatakan SBY, biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan pendidikan dasar --sebagai salah satu tujuan MDGs-- diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS per tahun. Jumlah tersebut setara dengan dana yang dikeluarkan Eropa untuk membeli es krim setiap tahunnya. Sementara untuk pemenuhan gizi negara berkembang dibutuhkan dana sekitar 13 miliar dolar AS per tahun. Angka ini setara dengan pengeluaran AS dan Eropa untuk makanan hewan peliharaannya. Secara general, dana yang dibutuhkan guna menyukseskan MDGs sekitar 100 miliar dolar AS per tahunnya. Jika MDGs dimulai tahun 2000, maka tahun ini seharusnya negara-negara maju sudah mencairkan tak kurang dari 600 miliar dolar AS ke negara berkembang. Sayangnya, komitmen di awal millenium tersebut sulit direalisasikan. Hingga saat ini dana yang terkumpul dari sumbangan negara maju hanya 50 miliar dolar AS. Kritik terhadap efektifvitas MGDs tak hanya dari SBY. Para akademisi di Barat juga meragukan upaya global dalam melawan kemiskinan ini. William Easterly dari New York University pernah mengatakan, upaya mengakhiri kemiskinan dunia melalui MDGs adalah utopia. Dia juga menyebut Jeffrey Sachs sebagai intelectual leader of utopian, dan mengkritik laporan Millennium Project yang merekomendasikan sejumlah intervensi untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara miskin sebagai easy solutions emerged as worry about terorist havens in poor states. Di mata Easterly pendekatan MDGs tak ubahnya sebagai suatu pendekatan top-down. Menurut dia, masalah yang terjadi di negara-negara miskin berakar dalam institusi di negara itu sendiri, di mana pasar tidak bekerja, dan politisi serta pelayan publik tidak bertanggung jawab kepada warga negaranya. Negara maju diminta melakukan investasi tidak saja di negara berkembang yang tergolong besar (dari segi jumlah penduduk atau wilayah), tetapi juga di negara berkembang berukuran relatif kecil dan terbelakang. Suara dari Afrika juga senada dengan aspirasi negara berkembang di belahan lain. Uni Afrika meminta agar konsensus yang sudah disepakati di Monterrey dilaksanakan. Lebih lanjut, Uni Afrika menekankan butir-butir Konsensus Monterrey, terutama mengenai sistem perdagangan yang tidak diskriminatif. Setelah enam tahun MGDs berjalan, hasil yang dicapai tak sesuai harapan. Sebagaimana laporan UNDP tahun lalu, yang mengungkapkan fakta bahwa sekitar 50 negara, dengan jumlah populasi 900 juta, terbukti gagal mencapai paling sedikit satu target yang ada dalam MDGs. Dari jumlah itu, sebanyak 24 negara adalah negara di sub-Sahara dan Afrika, sedangkan 65 negara lainnya berisiko untuk sama sekali gagal mencapai paling tidak satu MDGs hingga 2040. Mereka akan gagal mencapai MDGs hingga satu generasi ke depan. Adalah benar bahwa dalam upaya memerangi kemiskinan di dunia diperlukan komitmen global. Tetapi komitmen yang dibangun seharusnya mencerminkan pola hubungan yang sejajar antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju memiliki "utang" sejarah dengan negara-negara berkembang yang harus dilunasi. Utang tersebut adalah sumber daya alam yang telah dikeruk selama bertahun-tahun. Masalahnya, tak mudah menekan negara maju untuk mematuhi kewajibannya sebagaimana komitmen awal MDGs. Untuk itu negara-negara berkembang harus mampu mengatasi perbedaan satu sama lain guna meningkatkan posisi tawar terhadap negara maju. Selama ini negara maju relatif dominan terhadap negara berkembang karena negara berkembang berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, Kelompok 77 sebagai organisasi negara berkembang harus ditingkatkan perannya menjadi pressure group terhadap negara maju demi menggolkan kepentingan negara berkembang. Indonesia dengan populasi 220 juta penduduk merupakan negara berkembang yang memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih baik ke depan. Presiden SBY yang menjadi nominator Nobel Perdamaian tahun ini memiliki modal dan momentum untuk menaikkan posisi Indonesia di pergaulan internasional.*** Penulis adalah pengamat ekonomi. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
