Astaga yang pertama! Selang belum lagi 2 mingguan titisannya Nostradamus yang
manggon sekarang di luar Indo yang namanya Harry Adinegara sempat memberikan
nujumannya dengan membaca crystal ball-nya dan memberikan nujumannya bahwa Mbah
Harto bakalan jadi pahlawan bangsa. Ternyata ngak lama lagi akan kesampaian
nujuman ini! Hayo siapa yang perlu ingin tahu masa depan boleh sampeyan kontak
Harry Nostradamus Adinegara dengan melampirkan duit sepersepuluh dari bayaran
sampeyan, kan per puluhan boleh di kitab2 suci bukan?
Astaga yang ke 2X-nya, inilah hebatnya Mbah Harto setelah diduga ngemplang
duit rakyat (yang ketahuan) berjumlah beberapa triljun-an rupiah (sidikan
yayasan2nya) pemerintah sedia juga mau mengangkat Mbah Harto jadi pahlawan
bangsa. Berapa tuh nanti ongkos pemakaman Mbah Harto?Sampai mau masuk liang
lahatpun Mbah Harto begitu digjayo masih bisa juga orang lain mesti nanggu-in
dia punya pemakaman. Hebat bener ini!
Astaga yang ke 3X-nya: Eeeeeeehhhh, memang digjoyo koq Mbah Harto ini,
walaupun nanti setelah dia ngadep Khaliknya dia sempat tuh kasih teka teki ama
pemerintah dan rakyat Indo, gimana mo nerusin ato tutup buku aja perkara
disembelihnya jutaan orang? Khaliknya akan kasih vonnis apa sama Mbah Harto ya?
Pasti ada analisa lagi nih, ada yang bilang pasti dia akan disambut ama
Khaliknya dan dilain pihak ada yang bilang ngak mungkin dia masuk sorga.
Jadilah perdebatan sengit dan achirnya debat2 terus sampai achirnya tambah
banyak orang yang makan nasi aking tanpa ada penyelesaian perkaranya.
Oooooh Mbah Harto gimana koq sampeyan bisa demikian digjoyo-nya ya, mbok aku
si orang awam ini diberi sedikit "kepandaian" sampeyan bisa bikin teka teki
yang rumit yang bikin orang enjoy sampeyan punya kehadiran di dunia fana ini.
Alhamdulilah orang ini hebatnya.
Salam dari orang yang simple,
Harry Adinegara
RIAU POS
Disiapkan, Upacara Pemakaman Kenegaraan
Sabtu, 20 Mei 2006
Pulang Bezuk Soeharto, SBY Rapat Mendadak
Laporan JPNN, Jakarta
Pemerintah mulai mengantisipasi memburuknya kondisi kesehatan mantan Presiden
Soeharto. Pagi kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil empat
pejabat tinggi untuk membahas kondisi terakhir Soeharto, termasuk upacara
pemakaman kenegaraan. Rapat di Kantor Presiden itu digelar mendadak usai
Presiden SBY menjenguk Pak Harto yang dirawat di RSPP (Rumah Sakit Pusat
Pertamina) sejak 4 Mei lalu. Hadir dalam rapat tersebut Menko Polhukam Widodo
AS, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan
Seskab Sudi Silalahi.
Wapres Jusuf Kalla menolak berkomentar mengenai persiapan upacara pemakaman
Soeharto itu. Namun, dia mengakui bahwa pemerintah telah menyiapkan antisipasi
ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan Pak Harto meninggal dunia.
''Presiden sudah panggil panglima TNI, Menko Polhukam, dan Menteri Agama untuk
membicarakan semua kemungkinan yang ada,'' kata Wapres usai Salat Jumat di
Kantor Wakil Presiden kemarin.
Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng mengatakan, ketika bezuk ke
RSPP, Presiden SBY sulit berkomunikasi dengan Pak Harto meski telah dibantu
Mbak Tutut.
SBY akhirnya lebih banyak berbicara dengan pihak keluarga dan tim dokter
kepresidenan tentang kondisi Pak Harto. ''Tidak sempat bicarakan soal
pengendapan (kasus Pak Harto), di sana cuma 20 menit,'' ujar Andi.
Berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh
Kejaksaan Agung, Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah
tepat dari segi hukum.
Lagi pula, penerbitan SKPP adalah keputusan hukum Kejaksaan Agung, bukan
keputusan politik pemerintah.
SKPP diterbitkan setelah pengadilan mengembalikan berkas perkara karena
penuntut umum tidak bisa menghadirkan Pak Harto yang menderita kerusakan otak
permanen. ''Kita boleh suka atau tidak suka kepada Pak Harto, tetapi posisinya
seperti itu (sakit permanen). Dan pemerintah taat asas (hukum) tentang hal
itu,'' ujar Kalla.
Dia menjelaskan, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengendapkan
status hukum mantan Presiden Soeharto berkaitan dengan pertimbangan untuk
memberikan rehabilitasi kepada Soekarno dan Soeharto.
''Semula memang berpikir begitu (memberikan rehabilitasi). Tapi, setelah
diendapkan, dipikirkan, dan didiskusikan, apanya yang perlu direhabilitasi. Kan
Pak Harto tidak dalam posisi divonis. Kalau direhabilitasi, orang akan
bertambah bingung,'' terang Kalla.
Wapres juga mengatakan bahwa ketujuh yayasan yang dipimpin Pak Harto sudah
diserahkan kepada negara sejak masa kepemimpinan Presiden Habibie. Dengan
keppres tersebut, ketujuh yayasan itu tetap beroperasi, namun pengawasannya
dilakukan pemerintah.
''Pak Habibie sudah membuat keputusan presiden bahwa yayasan-yayasan itu berada
di bawah Menko Kesra. Jadi, sekarang tinggal ditata kembali. Itu (isi)
pernyataan resmi Pak Harto pada waktu itu,'' jelas Kalla.
Jaksa Agung Pastikan Gugat Perdata
Kejaksaan Agung terus mematangkan rencana menggugat secara perdata mantan
Presiden Soeharto. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sudah memerintahkan JAM Datun
(Perdata dan Tata Usaha Negara) mengumpulkan bukti-bukti untuk gugatan perdata
tersebut.
''JAM Datun mengumpulkan semua daftar file barang bukti, termasuk verifikasi
jumlah (aset) tanah. Nanti akan dipelajari dengan teliti,'' kata jaksa agung
yang biasa dipanggil Arman itu kemarin. JAM Datun dalam gugatan tersebut
berkapasitas sebagai pengacara negara untuk mengembalikan kerugian negara.
Menurut Arman, dari hasil audit menjelang persidangan pada 2000 silam,
kejaksaan meyakini negara dirugikan sekitar 419 juta dolar AS dan Rp1,3 triliun
dalam kasus korupsi tujuh yayasan Pak Harto.
''Kalau memang beliau sakit dan tidak bisa memulai proses (hukum), tentu
peluang perdata memungkinkan. Sebagai barang bukti tambahan, kita bisa minta
data (audit) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),'' jelasnya.
Arman juga mengomentari peluang kejaksaan memproses pelanggaran HAM berat yang
pernah dilakukan Pak Harto. Menurut dia, kejaksaan tidak bisa langsung
mengajukan proses hukum kasus tersebut karena pelaksanaannya secara retroaktif
(berlaku surut). Kejaksaan harus mendapat rekomendasi lebih dahulu dari DPR.
Ditanya apakah penerbitan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan)
merupakan bukti Kejagung mengampuni Soeharto, Arman menegaskan tidak.
''Nonsense kalau kejaksaan mengampuni Soeharto. Ini bukan permasalahan
ampun-mengampuni, adil tidak adil. Persoalannya, otaknya (Soeharto) menciut.
Nah, kalau orangnya sehat, tentu baru ngomong keadilan,'' ujar mantan pengurus
YLBHI itu.
Terkait rencana sejumlah LSM untuk mempraperadilankan SKPP, Arman menyilakan.
Dia justru mengaku senang. ''Saya justru gembira. Saya kira mereka belum
membaca berkas,'' ucapnya.
Sejumlah pengacara yang tergabung dalam TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia)
dan KPPI (Komite Pembaruan Peradilan Indonesia) kemarin mendatangi gedung
Kejagung. Mereka menemui jaksa agung untuk menyerahkan somasi tentang
penerbitan SKPP kasus Soeharto.
''Kami melihat SKPP itu merupakan bentuk deponering terselubung. Kami minta
dalam tempo 14 hari, berkas Soeharto harus dikembalikan lagi ke PN Jaksel untuk
digelar persidangan in absensia. Jika tidak, kami akan menggugat jaksa agung ke
MK (Mahkamah Konstitusi),'' kata Petrus Selestinus, salah satu perwakilan TPDI
dan KPPI, kemarin.
Pada bagian lain, Jaksa Agung Arman mengakui bahwa penerbitan SKPP Pak Harto
dilakukan tanpa konsultasi dengan Presiden SBY. ''SKPP saya putuskan malam
(11/5). Paginya (12/5), presiden berpidato (mengendapkan kasus Soeharto). Jadi,
saya memang tidak berkonsultasi,'' katanya.
Dia didampingi mantan JPU (jaksa penuntut umum) kasus Soeharto yang kini JAM
intelijen, Muchtar Arifin, dan JAM Pidsus Hendarman Supandji. Arman punya
alasan atas sikapnya tersebut. Menurut dia, kebijakan penuntutan yang menjadi
kewenangan jaksa agung tidak dapat diintervensi siapa pun, termasuk SBY.
''Kalau Anda baca UU No 16/2004 (tentang kejaksaan), dalam menjalankan policy
penuntutan, jaksa agung bebas dari pengaruh siapa pun sekalipun sebagai anggota
kabinet bertanggung jawab kepada presiden,'' bebernya panjang lebar.
Lagi pula, lanjut Arman, penerbitan SKPP tidak melampaui kewenangan yang
dimiliki SBY. SBY selaku kepala negara dalam konstitusi berwenang mengeluarkan
amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi. ''Sedangkan jaksa agung berwenang
dalam tiga hal. Yakni, SP3, deponering, dan SKPP,'' jelasnya.
''Jadi, tidak ada yang dipertentangkan selama masih dalam koridor hukum
menjalankan kewenangannya. Tidak ada yang salah,'' sambung penegak hukum
kelahiran Pekalongan itu. Menurut dia, penerbitan SKPP hanya sebatas bahan yang
dijadikan pertimbangan SBY untuk mengeluarkan putusan final atas sebuah perkara.
Demonstran Demo Cendana
Aksi-aksi yang meminta proses hukum Soeharto dilanjutkan terus berlanjut.
Kemarin datang dari Aliansi Rakyat Adili Soeharto (ARAS). Pemerintah SBY diberi
waktu seminggu untuk mengadili Soeharto. Jika tidak, pengadilan ''jalanan''
akan digelar secara besar-besaran di Jakarta. Tuntutan ini disampaikan oleh
demonstran ARAS.
Mereka menggelar aksi dengan sasaran kediaman Soeharto di Jalan Cendana.
Demonstran terdiri dari berbagai elemen ini di antaranya LMND, HMI MPO, HMI,
PMII, FMN, PMII, GMNI, PMKRI, KM Jayabaya, YLBHI, Rahayu Movement dan
sebagainya.
Mereka berangkat dari depan bioskop Megaria di pertigaan Jalan Cikini-Jalan
Diponegoro, Jakarta Pusat. Sambil meneriakan yel-yel serta membawa spanduk yang
isinya meminta agar proses hukum Soeharto dilanjutkan, kemudian mereka
melakukan longmarch menunju rumah Mantan Presiden Soeharto di Kawasan Cendana.
Tak pelak, aksi tersebut membuat macet kawasan Jalan Raya Diponegoro.
Namun, aksi tersebut terhadang oleh barikade polisi di ujung Jalan Teuku Umar.
Meski begitu, hal tersebut tidak membuat para demonstran patah semangat, mereka
tetap melakukan orasi. Pengunjukrasa juga sempat mencoba menerobos barikade
polisi, namum gagal. Sebagian peserta membawa kentongan dan memakai kaos putih
bergambar wajah Soeharto dengan tulisan Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB).
''Polisi telah menjadi antek Cendana, buktinya kami tidak boleh masuk dan
dianggap mengganggu keamanan,'' ujar Lalu Hilman, salah satu koordinator aksi
dengan berapi-api. Dari pengamatan JPNN di lokasi, polisi dari Polres Jakarta
Pusat menurunkan 4 SSK (Satuan Setingkat Kompi).
Mereka bersiaga membentuk pagar betis dengan senapan dan gas air mata. Di ujung
Jalan Cendana, empat buah water cannon dan kendaraan taktis (rantis) disiapkan.
Selain itu, tampak pula tenaga pengamanan internal Cendana berseragam
hitam-hitam. Jumlahnya sekitar 30 orang. Mereka berambut cepak, berbadan tegap
dan kekar serta membawa tongkat kayu.
Beberapa kali demonstran berusaha melobi polisi agar bisa mendekat ke Jalan
Cendana, namun tidak digubris. Polisi bahkan memperketat barikade dengan
menghadirkan pasukan Unit Reaksi Cepat (URC) menggunakan sepeda motor. ''Hari
ini kami memang tidak bisa masuk, tapi ini baru permulaan, kami akan datang
lagi dengan massa yang lebih besar,'' teriak Lalu dengan megaphone.
Sekitar pukul 17.10 WIB massa membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, ARAS
menyampaikan pernyataan sikapnya. Yakni, SBY harus segera mengadili Soeharto
paling lambat dalam waktu seminggu. Pemerintah juga dituntut untuk menyita
kekayaan Soeharto dan mencabut SKPPP. ''Jika tidak kami akan menggelar sendiri
peradilan rakyat dengan hakim dan pakar hukum yang bersih di negeri ini,'' ujar
Lalu.(agm/rdl/yog/aka)
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
On Yahoo!7
Socceroos Central: Latest news, schedule, blogs and videos.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
You can search right from your browser? It's easy and it's free. See how.
http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
