http://www.indomedia.com/bpost/052006/25/opini/opini2.htm
Desentralisasi Kekuasaan Atau Desentralisasi Korupsi? Oleh: Bierhasani R Wilady Koordinator eksekutif CSPS Kalsel Batu ujian bagi kesungguhan pemerintah untuk memberantas korupsi di dalam birokrasi, tidak hanya pada perumusan tindakan antikorupsi. Lebih dari itu, kredibilitasnya terletak pada pelaksanaan nyata tindakan tersebut serta dampaknya terhadap pegawai negeri dan masyarakat. (Dr Jon Quah) Korupsi merupakan salah satu masalah akut yang dihadapi Indonesia. Selain didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, korupsi dapat dilukiskan sebagai tidak memenuhi prinsip 'menjaga jarak'. Di mana, hubungan pribadi atau keluarga tidak boleh mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi, baik yang dilakukan agen perusahaan swasta maupun pejabat pemerintah. Prinsip 'menjaga jarak' dipandang sebagai sesuatu yang fundamental supaya setiap organisasi dapat berfungsi efisien. Sejumlah survai tahunan mengenai korupsi di Asia maupun dunia, selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menduduki peringkat teratas negara terkorup. Ketika korupsi dipandang sebagai the abuse of public power for private benefit, terselip di dalamnya adalah adanya penyalagunaan jabatan publik (kekuasaan) untuk kepentingan pribadi. Biasanya, ini terjadi karena jabatan publik itu memiliki kekuasaan dan otoritas yang signifikan dan tidak adanya atau relatif kecilnya kontrol terhadap jabatan publik itu. Penganut pendekatan neoliberal berpendapat, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan mengurangi kekuasaan otoritas publik dan memberikan otoritas yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengontrol otoritas publik itu. Logika berpikir seperti ini menelurkan rekomendasi tentang pentingnya kebijakan desentralisasi. Melalui kebijakan demikian, rentang antara jabatan publik dengan masyarakat menjadi lebih dekat. Implikasinya, sistem pengawasan dari masyarakat kepada pejabat publik secara teoritis akan lebih mudah dilakukan. Konsekuensi lanjutannya adalah the abuse of public power for private benefit bisa diminimalisasi. Di samping itu, sebagai bagian dari argumen besarnya otoritas jabatan publik merupakan salah satu pemicu pokok terjadinya korupsi, penganut pendekatan itu mengusulkan pentingnya rasionalisasi di dalam birokrasi. Melalui rasionalisasi birokrasi, fungsi dan tugas mereka akan lebih jelas juga dapat mereduksi relasi personal di dalam organisasi birokrasi. Apa konsep itu dapat terwujud dalam realitas empiris sekarang? Lebih dari setengah dekade, Indonesia telah berupaya mengimplikasikan kebijakan desentralisasi. Tetapi yang terjadi bukannya penurunan kualitas dan kuantitas korupsi, justru peningkatan praktik korupsi dengan segala operandinya. Desentralisasi tidak memberi makna sebagai transformasi kekuasaan dari pusat kepada daerah, melainkan transformasi korupsi dari pusat kepada daerah. Dalam kasus Indonesia ini, tidak lantas menggugurkan begitu saja argumentasi tentang pentingnya rasionalisasi birokrasi dan menguatkan politik di daerah sebagai instrumen untuk memberantas korupsi di daerah. Fakta menunjukkan, kebijakan desentralisasi masih belum sepenuhnya diiringi rasionalisasi birokrasi. Konsekuensinya, munculnya praktik korupsi terus menganga. Di samping itu, upaya membangun demokrasi di daerah belum berjalan baik. Perbaikan kehidupan politik di daerah, belakangan ini diiringi praktik clientelism baru. Implikasinya, jabatan politik yang ada di daerah tidak serta merta dimaksudkan untuk memperbaiki daerah. Melainkan untuk private benefit baik untuk individu pejabat politik itu maupun kelompok yang mendukungnya secara politik. Menurut konsep, rasionalisasi birokrasi lebih mudah dilakukan. Hal ini terlihat dari semakin seriusnya daerah melakukan perampingan organisasi pemerintahan berikut jabatan yang melekat di dalamnya. Tetapi, upaya rasionalisasi kehidupan politik justu tidak mudah dilakukan. Beralihnya sistem pemilihan kepala daerah dari tidak langsung menjadi langsung, dapat memberi ilustrasi betapa kesulitan itu terjadi. Ketika DPRD diberi kekuasaan lebih besar, terdapat harapan kehidupan politik di daerah akan lebih baik, korupsi juga bisa ditekan. Faktanya, pada periode 1999-2004 ditemui banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD. Apakah dengan adanya pemilihan langsung, lantas penyalahgunaan kekuasaan bisa dikendalikan? Kalau kita lihat proses Pilkada langsung sejak Juni 2005 lalu, bisa dikatakan hal itu tidak otomatis terjadi. Yang berkepentingan di dalam proses pemilihan itu ternyata cukup besar, dari kekuatan politik sampai ekonomi. Di dalam situasi seperti ini, praktik korupsi tidak secara otomatis bisa diatasi. Keterlibatan yang cukup besar dalam kekuatan itu, tetap saja menyuburkan praktik clientelism. Ketika hal ini terjadi, praktik abuse of public power for private benefit menjadi tidak mudah bisa ditekan. e-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
