BPK Telusuri Bunga Rekening Pejabat
JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan akan menelusuri ke mana larinya bunga tabungan rekening pejabat ataupun mantan pejabat yang menyimpan uang negara. Ketua BPK Anwar Nasution menegaskan masalah bunga tabungan itu bisa menjadi delik hukum tindak pidana korupsi. BPK hingga kini masih terus menelusuri siapa pemegang rekening dan di mana saja uang negara pernah disimpan, sejak rekening itu dibuka sampai pejabat (ex officio) terakhir yang memegang. "Ini memang praktek sejak Orde Baru. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuka rekening itu pertama, lantas di mana ribanya itu?" kata Anwar, Rabu lalu, di Jakarta. Menurut dia, masalah rekening pribadi untuk uang negara itu tidak pernah ditangani pemerintah. Bahkan, kata dia, pada masa Presiden Soeharto, pejabat seolah dibebaskan membuka rekening untuk menyimpang uang negara. "Bunganya itu dimakan mereka, asal pokoknya itu utuh," kata dia. Anwar menambahkan, pejabat yang memegang uang negara ada tata caranya, yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Seharusnya negara yang punya rekening, bukan pribadi. Itu sebabnya, Menteri Keuangan harus punya daftar pejabat pemegang rekening. "Rekening pemerintah atas nama per orang tetap tidak boleh," tuturnya. Kalau audit BPK bisa menelusuri bunga rekening pejabat ini, Anwar melanjutkan, masalah bisa ditarik ke persoalan hukum untuk membuktikan ada-tidaknya dugaan kerugian negara. BPK telah dua kali melakukan audit terhadap rekening pejabat yang menyimpan uang negara. Pertama, audit laporan keuangan pemerintah pusat 2004 dan, kedua, audit semester pertama 2005. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak ada niat buruk dengan dibukanya rekening atas nama pejabat untuk menyimpan uang negara. "Ini cuma bermasalah secara administratif," tuturnya. Namun, dia menekankan, pembukaan rekening itu tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, yakni sepengetahuan bendaharawan negara (Menteri Keuangan). "Rekening itu milik pemerintah, maka uangnya pasti kembali ke pemerintah," dia menegaskan. Menurut dia, nanti kalau sistem treasury single account sudah terbentuk, rekening yang tersebar itu tidak diperlukan lagi. AGUS SUPRIYANTO Sumber: Koran Tempo - Jumat, 28 Juli 2006 ++++++++++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
