Komisi Yudisial Tidak Berwenang Lagi Awasi Hakim Agung
JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial yang diajukan 31 hakim agung. Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial tak berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi karena Undang-Undang Komisi Yudisial dianggap belum sempurna. Mahkamah Konstitusi berpendapat segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. "Dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya di gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tak mengatur secara terperinci prosedur, subyek, obyek, instrumen, dan proses pengawasan. Itu sebabnya, semua ketentuan pengawasan itu kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum soal tugas, Mahkamah menyatakan undang-undang tadi harus direvisi. "Mahkamah Konstitusi merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial," ujar Jimly. Pengawasan terhadap hakim agung untuk sementara dikembalikan kepada pengawasan internal Mahkamah Agung selama perbaikan undang-undang. Mahkamah Konstitusi menilai pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan konstitusi karena hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang perilaku etiknya diawasi Komisi, sesuai dengan Undang-Undang Komisi Yudisial. Hakim konstitusi diawasi oleh Majelis Kehormatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketua Muda Perdata MA Harifin A. Tumpa gembira dengan putusan Mahkamah Konstitusi. "Putusan ini satu langkah untuk kembali ke rel (yang semestinya)," katanya seusai sidang. MA memiliki prosedur pengawasan bertingkat dari pengadilan tingkat pertama. Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin menganggap putusan ini merendahkan hakim konstitusi karena, menurut konstitusi, hakim juga terdiri atas hakim konstitusi. TITO SIANIPAR Sumber: Koran Tempo - Kamis, 24 Agustus 2006 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
