Terima Dana Reses, Anggota DPR Dinilai Bebal JAKARTA -- Penerimaan dana reses anggota DPR untuk Oktober ini menuai kritik. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menilai para anggota DPR itu tak peduli pada keterbatasan anggaran negara. "Mereka bebal," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Hanif Suranto kemarin.
Menurut Hanif, seharusnya anggota DPR mempertanggungjawabkan dana reses sebelumnya secara transparan sebelum menerima dana reses berikutnya. Karena itu, ia mengusulkan KPK turun tangan mengatasi masalah ini. Menurut Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal, dari 550 anggota DPR, baru sebagian anggota yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana reses Juli lalu. "Ada anggota yang bersikap hati-hati," katanya. Meski begitu, Sekretariat Jenderal tetap akan memberikan dana reses untuk kunjungan kerja perseorangan dan penyerapan aspirasi sebesar Rp 40,5 juta. Perinciannya, Rp 4,5 juta untuk tujuh kali pertemuan atau total Rp 31,5 juta. Biaya kunjungan perorangan Rp 900 ribu untuk 10 hari kunjungan atau Rp 9 juta. Besarnya jumlah dana yang diterima pada masa reses kali ini sama dengan pada masa reses sebelumnya. Alasan pemberian dana reses ini, kata Faisal, dana itu sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Faisal, dari 11 fraksi, baru Fraksi PKS yang anggotanya menyerahkan semua laporan pertanggungjawabannya. Sementara itu, fraksi lainnya baru orang per orang. "Rencananya akan kami minta sekaligus antara reses sebelumnya dan sekarang," katanya. Dana reses kali ini, menurut Faisal, akan dibagikan pada 19 Oktober nanti. Dengan alasan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006, setiap jadwal reses, dana ini tetap akan dibagikan kepada anggota. "Jumlahnya tidak selalu sama, tergantung panjang atau pendeknya masa reses," paparnya. Jika masa resesnya lebih dari tiga minggu, jumlah maksimal Rp 40,5 juta akan diberikan. Namun, kalau lebih pendek dari itu, dana kunjungan per orangnya pun akan dikurangi menjadi maksimal lima hari. "Kami tidak ingin ada duplikasi kegiatan yang berimbas pada anggaran," ujarnya. Raden Rachmadi Sumber: Koran Tempo - Rabu, 18 Oktober 2006 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
