http://www.indomedia.com/bpost/112006/11/opini/opini1.htm
Paradoks Pemindahan Ibukota Oleh: Gusti Nurpansyah Alumni FISIP Unlam Penarik untuk dikaji bersama, terkait rencana pemindahan perkantoran pemerintah provinsi ke Banjarbaru. Apalagi di saat hangatnya pembahasan Raperda Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang tengah berlangsung di Rumah Banjar. Paling tidak, umpat jua memberikan kontribusi pemikiran sebagai rakyat yang peduli pada pembangunan banua. Secara substansi, ada persoalan yang muncul sebagai ekses dari akan direalisasikannya janji politik Gubernur Rudy Ariffin sebagaimana dikampanyekan saat Pilkada lalu. Beragam opini yang berkembang tidak sedikit diwarnai berbagai kekhawatiran. Hal ini tentunya menjadi sebuah paradoks atau kontradiksi ketika respon masyarakat masih multitafsir. Secara sederhana lazim diungkapkan sebagai perencanaan yang dianggap kurang matang, tidak komprehensif dan mendalam serta bagi sebagian kalangan bahkan dipadahakannya tidak melibatkan masyarakat secara luas. Beragam ungkapan yang menyisakan keraguan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 050/2020/sj pada 11 Agustus 2006 lalu yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, Depdagri mewajibkan setiap kepala daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang memuat janji, visi dan misinya saat berkampanye. Perda itu bertujuan menjaga komitmen kepala daerah tersebut setelah terpilih menjadi gubernur atau bupati/walikota. Dengan demikian, masyarakat dan DPRD bisa mengawasinya. Perda tersebut mestinya harus disahkan paling lambat tiga bulan terhitung setelah kepala daerah tersebut dilantik. Mengingat rencana pemindahan ibukota provinsi (bukan hanya perkantoran) merupakan janji politik pasangan gubernur dan wakilnya sekarang, maka menjadi kewajiban pula untuk segera melaksanakannya dalam rentang waktu 3,5 tahun yang tersisa. Hal ini tentu saja menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja mereka dalam memenuhi janji yang telah dikampanyekan. Di sisi lain dalam perspektif hukum, sebagaimana merujuk pada SE Mendagri tentang petunjuk penyusunan dokumen rencana program jangka panjang (RPJP) daerah dan rencana program jangka menengah (RPJM) daerah, yang mengharuskan memuat janji, visi dan misi kepala daerah saat berkampanye. Bagi kepala daerah yang tidak mau membuat perda atau menjalankan perda yang memuat janji kampanyenya itu, akan diberi sanksi administrasi oleh pemerintah pusat. Sanksi itu berupa pengurangan besaran dana alokasi umum (DAU) dari yang biasa diterima oleh daerah tersebut setiap tahun. Selain itu, rakyat akan memberi sanksi politik jika kepala daerah melanggar janjinya. Hal ini mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam menyusun RPJM dan RPJP, kepala daerah harus mengacu pada rencana program di atasnya. RPJP daerah provinsi harus mengacu kepada RPJP nasional, begitu juga dengan RPJP daerah kabupaten/kota yang harus mengacu ke RPJP provinsi. Apabila RPJP di atasnya belum ada, maka dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Pemerintah Pusat rencananya meningkatkan legalitas kewajiban membuat perda yang berisi janji, visi dan misi kepala daerah tersebut dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang sedang dipersiapkan dan Desember 2006 nanti ditargetkan dapat disahkan. Resistensi Beragam tanggapan baik pro maupun kontra terhadap pelaksanaan rencana itu, harus dihimpun dalam kerangka pemikiran yang konstruktif guna optimalisasi peran pemda bersama DPRD untuk lebih memantapkan pembahasan Raperda RPJM Daerah. Terlebih saat ini setiap fraksi mempersiapkan pendapat akhir yang akan disampaikan pada rapat DPRD pada 15 November nanti. Sebagian pihak mencoba kembali membenturkan rencana ini pada permasalahan waktu, bahwa agenda pemindahan ibukota itu bukan sesuatu yang mendesak dan dianggap masih banyak persoalan yang lebih penting. Rencana pemindahan ibukota ini memang memiliki resistensi. Pertama, biaya pemindahan dikhawatirkan sangat mahal, sementara keuangan daerah sedang memburuk. Kedua, kekhawatiran tindakan korupsi yang menyertai rencana tersebut. Ketiga, ibukota pindah maka persoalan pun turut pindah. Keempat, kultur sebagian besar Urang Banjar yang anti perubahan. Kelima, kepentingan vested interest yang mengatakan ibukota jangan pindah hanya karena keterbatasan lahan yang kian sempit, pembangunan yang berdesakan dan berbagai alasan lainnya. Keenam, kekhawatiran adanya perubahan perencanaan oleh gubernur periode berikutnya yang mungkin tidak sinergi dengan yang sekarang. Terhadap keberatan pertama, jawabannya dalam jangka pendek proyek pemindahan itu akan mahal, tetapi untuk tujuan jangka panjang hal itu akan menguntungkan. Keberatan kedua, kekhawatiran tersebut memang wajar, karena itulah pengawasan dari setiap kalangan termasuk masyarakat secara langsung menempati peran yang sangat penting. Tidak hanya terhadap rencana pemindahan ini, tapi untuk semua program pemerintah memang harus dilakukan pengawasan agar korupsi tidak merajalela. Kontraproduktif dengan SE Mendagri, sebagian masyarakat tampaknya keliru mempersepsikan bahwa rencana pemindahan tersebut dianggap hanya merupakan ambisi prestisius dari mimpi dan keinginan politik gubernur dan wagub terpilih. Seolah-olah mereka mengabaikan atau memang tidak memperhatikan sejak jauh hari saat kampanye pilkada, bahwa 'jualan gagasan' pasangan kepala daerah yang ada memang menjanjikan pemindahan ibukota, mestinya hal itu berkorelasi dengan pilihan saat pilkada bagi mereka yang bertentangan. Tak dapat dipungkiri juga, akan banyak kepentingan baik pribadi maupun kelompok yang terganggu sehubungan rencana tersebut. Oleh karena itu, mereka yang memiliki agenda tersendiri itu cenderung anti perubahan demi melanggengkan yang selama ini sudah ada dan membudaya serta telah dinikmati sekian lama. Kekhawatiran mengenai perubahan rencana jika telah terjadi pergantian kepala daerah, dengan mengacu pada payung hukum yang ada dan sedang dipersiapkan oleh pemerintah pusat, hal tersebut tentu saja tidak mudah dan dapat dilakukan seenaknya saja. Di sisi lain, dalam perspektif mewujudkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) juga terkait rencana pemindahan ibukota, setidaknya ada empat prinsip berkesesuaian yang dijalankan. Prinsip itu: wawasan ke depan, daya tangkap, efektivitas, profesionalisme. Masyarakat Kalsel juga tentu tidak mau mendapatkan sanksi pengurangan Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana ketentuan yang diedarkan. Karena kita juga tahu, untuk DAU yang biasa diterima saja masih jauh dari cukup untuk pembangunan daerah, apalagi jika mengalami pengurangan. Penantian dan Harapan Sebagaimana diketahui, gagasan untuk menjadikan Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi sudah sangat lama digaungkan. Dari berbagai arsip, bahkan sejak 1953, Banjarbaru (eks Gunung Apam) oleh Gubernur Kalimantan diproyeksikan menjadi ibukota kalimantan. Gagasan brilian futuris itu dirancang oleh DAW van der Peijl bekerjasama dengan bagian Planologi ITB, bersamaan dengan Palangka Raya. Pada 1954 mulai dibangun gedung pemerintahan. Seiring bergulirnya waktu, wacana publik tersebut rupanya mengalami kendala. Terakhir semasa Gubernur Sjachriel Darham pun diungkapkan: tidak usah pindah sekarang. Kita sedang repot. Realistis saja. Akhirnya, setelah sekian lama baru sekarang mulai ada titik terang. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Banjarbaru, hal ini merupakan sebuah penantian panjang, yang sejak lama diyakini pula seiring pemindahan itu akan membawa perubahan besar bagi kota tersebut ke arah pembangunan yang lebih maju. Sebuah harapan yang sudah lama dinantikan. Memang harus disadari oleh semua pihak, memindahkan ibukota tidak semudah dibayangkan, tak seperti membalikkan telapak tangan. Justru karena itu, tidak cukup hanya membayangkannya, tapi segera lakukan gerak nyata ke arah yang signifikan. Hal ini tampaknya yang menyemangati Gubernur Rudy Ariffin dengan segera menganggarkan dana untuk gagasan bersejarah tersebut. Di samping mempertegas kembali komitmen untuk menunaikan janji kepada masyarakat yang memilihnya menjadi kepala daerah. Bagaimana pun, janji adalah utang. Jadi harus dipenuhi. Terlebih janji seorang pemimpin, karena pertanggungjawabannya nanti tidak hanya di dunia. Semoga Allah SWT meridhai. Wallahualam bishawab. e-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
