Sabtu, 27 Januari 2007 | 17:36:57 WIB Mufid A. Busyairi
Relevansi Survei Korupsi Dewan TEMPO INTERAKTIF, Kamis, 25 Januari 2007 Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat awal tahun ini diwarnai hujan interupsi. Salah satunya tentang keberatan sebagian anggota Dewan terhadap hasil survei Transparency International Indonesia yang menempatkan institusi wakil rakyat ini sebagai salah satu lembaga terkorup. Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan tidak masuk akal jika DPR dikategorikan lembaga terkorup karena DPR tidak mengelola anggaran dan tidak mengeluarkan perizinan. Survei ini dilakukan Transparency International Indonesia dari Juli hingga Agustus 2006. Jumlah respondennya seribu orang, tersebar di Jakarta (500 responden), Surabaya, dan Bandung (masing-masing 250 responden). Dengan nilai keparahan dari 1 hingga 5, DPR memperoleh skor 4,2 bersama kepolisian dan peradilan, disusul partai politik (4,1), lembaga bisnis/sektor privat dan lembaga perizinan (3,6), lembaga pendidikan dan militer (3,3), lembaga pelayanan umum (telepon, listrik, air, dan lain-lain) dan lembaga swadaya masyarakat (2,9), media (2,8), serta lembaga keagamaan (2,3). Term korupsi Secara hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selain itu, ada jenis tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Di antaranya merintangi proses pemeriksaan korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor. Namun, dalam survei, pendapat responden terhadap korupsi tentu lebih luas dan beragam berdasarkan kemampuan menginterpretasi informasi yang diterima. Karena itu, sangat mungkin korupsi tidak hanya dimaknai secara konvensional, tapi juga menyangkut kinerja, perilaku, dan etika. Maka terbuka kemungkinan terjadinya ambiguitas, generalisasi, bahkan pembiasan. Peran media Sebagai representasi publik, masyarakat berkepentingan pada informasi tentang proses politik yang terjadi, kebijakan yang dihasilkan, dan perilaku anggotanya. Dengan prinsip bad news is good news, hal ini menjadi konsumsi empuk media, di samping misi pers sendiri sebagai watchdog. Dari pemberitaan media, masyarakat tahu tentang beberapa anggota DPR yang menyalahgunakan dana reses atau menerima "amplop" saat kunjungan kerja dan pembahasan rancangan undang-undang. Juga berita tentang anggota DPR yang menjadi calo haji, menjadi broker proyek, atau terlibat kasus korupsi di sejumlah daerah. Belum lagi kehidupan pribadi yang penuh fasilitas, jauh dari cerminan rakyat. Kontinuitas terpaan berita atas suramnya kinerja dan perilaku anggota DPR jelas menciptakan opini tersendiri tentang institusi ini. Kita bisa membaca tanggapan masyarakat melalui pesan pendek (SMS) saat acara Bedah Editorial berjudul "Melawan Persepsi Korupsi" di Metro TV (10 Januari 2007). Di antaranya "Selamat Bapak-bapak maling berjas!", "Benar ide Gus Dur dulu bubarkan DPR", "Bagaimana korupsi dapat ditekan kalau aparat penegak hukum, terlebih-lebih DPR/DPRD, menjadi sarangnya para koruptor?", "Anggota DPR punya segalanya, kecuali malu dan moral", dan "DPR paling banyak menghabiskan uang negara tanpa hasil". Semua tahu korupsi di Indonesia adalah organized crime. Dengan logika sederhana bisa diketahui lembaga yang memiliki kekuasaan, memegang kekuasaan sedemikian lama, serta berpotensi melakukan tumpukan kejahatan korupsi terstruktur dan tersembunyi. Namun, jika dikaitkan dengan persepsi publik, kembali peran media expose dan kualitas individu dalam menerjemahkan informasi sangat berpengaruh. Selain itu, persepsi bisa jadi merupakan refleksi pengalaman individu atau efek dari opini yang telah membaku di publik. Bagi DPR sendiri, ada pekerjaan berat untuk memperbaiki warisan citra yang rusak. Namun, harus dipahami, ini tak cukup hanya dengan perang kata-kata dan propaganda. Harus ada kerja yang lebih serius, dan yang tak kalah penting adalah keterbukaan lembaga agar bisa dikontrol oleh publik dan menghindarkan berbagai prasangka negatif tentang lembaga wakil rakyat ini. Pendapat umum Dalam pandangan Leonard W. Doob, apa yang dipikirkan rakyat baru bisa disebut dan menjadi pendapat umum jika telah diekspresikan. Survei merupakan salah satu cara pengekspresian pendapat umum. Survei berguna untuk mengukur sikap dan pandangan masyarakat terhadap isu tertentu. Untuk itu, dibutuhkan komunitas yang peduli pada kehidupan politik dan bebas mengungkapkan pendapat, pers yang independen dan mendukung, pemerintah (dalam arti luas) yang demokratis, dan sebuah sistem yang memaksa agar survei benar-benar diperhatikan. Dan tentu yang tak kalah penting adalah keberadaan lembaga survei yang kredibel. Dalam survei Transparency International Indonesia ini, dengan pembatasan diskursus pada pilihan yang telah ditentukan, teknik wawancara tentu mempengaruhi kecenderungan responden. Selain itu, ada persoalan pada pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi DPR serta definisi korupsi yang beragam. Hal lain menyangkut metodologi, jumlah dan karakteristik responden, siapa saja mereka, tingkat pendidikan, serta apakah sudah mewakili masyarakat perkotaan, pedesaan, bagian timur, tengah, dan barat Indonesia. Sebab, latar belakang akan mempengaruhi keragaman jawaban, bagaimana sampel ditarik, dan sebagainya. Singkatnya, penyelenggara survei harus memperhatikan dengan serius teori probabilitas, statistik, dan sampling. Keraguan sebagian kalangan terhadap metodologi ini adalah menyangsikan hasil survei bisa disebut sebagai pendapat umum, apalagi dikatakan sebagai indeks kepercayaan publik Indonesia. Padahal, ketika diumumkan, survei tidak hanya dipahami sebagai hasil penelitian, tapi juga dianggap sebagai pendapat umum. Karena itu, ia memiliki implikasi politik dan sosial. Dalam konteks ini, bisa dimengerti kekhawatiran Ketua DPR Agung Laksono bahwa survei Transparency International Indonesia ini dapat menimbulkan delegitimasi terhadap DPR (bandwagon effect). Masukan berharga Dalam pertemuan dengan pemimpin DPR, Ketua Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis mengatakan lembaganya bisa menerima kritik dan saran dari para pemimpin DPR. Namun Todung juga meminta DPR tidak mengabaikan hasil survei ini. Benar, perbaikan lembaga adalah tugas mutlak DPR yang perlu didukung oleh semua elemen. Survei dengan metodologi yang benar berkorelasi positif dengan efektivitas dan kualitas demokrasi karena menjamin informasi mengalir dari bawah ke atas tanpa harus menunggu ritual periodik seperti pemilu. Inilah yang diimpikan James Bryce (1891): sebuah tahapan evolusi demokrasi ketika kemauan dan pandangan mayoritas warga dapat dipastikan setiap waktu tanpa perlu badan perwakilan, bahkan tanpa alat pemilihan sekalipun. Betapapun terpuruknya citra DPR, kehadiran lembaga perwakilan tak bisa dimungkiri. Selain kemustahilan demokrasi langsung, kita telah sepakat mengakhiri sejarah kelam otoritarianisme dan mewujudkan demokrasi deliberatif yang menjadikan civil society sebagai sumber kedaulatan. Wakil yang kita pilih memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ini, dan rakyat berkewajiban mengontrol mereka. Terlepas dari persoalan peringkat dan metodologi yang debatable, DPR sendiri memang harus berbenah, bukan hanya persoalan pesona, melainkan menyangkut pertanggungjawaban terhadap rakyat. Berbagai studi banding dari keringat rakyat yang dilakukan DPR harus menginspirasi lembaga ini menjadi sebuah perwakilan yang kuat, amanah, dan tepercaya. Kecuali jika Dewan memang ingin merasakan delegitimasi berkepanjangan, politik tanpa publik. Mufid A. Busyairi, anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
