TRIBUN TIMUR
Rabu, 11-04-2007
Opini Tribun
Mitos Kekerasan Pendidikan Militer
Oleh: Mansyur Semma, Dosen FISIP Universitas Hasanuddin
Kasus kematian Cliff Muntu (19), paraja tingkat II Institut Pemerintahan
Dalam Negeri ( IPDN ), patut disesalkan dan harus ada pihak yang bertanggung
jawab. Selain itu harus ada upaya dan tindakan hukum yang tegas terhadap
pelakunya.
Apalagi kasus serupa kerap terjadi di IPDN dan beberapa kampus lainnya.
Cliff meninggal karena dianiaya sejumlah seniornya. Bukti penganiayaan
diperkuat oleh hasil pemeriksaan dokter di RS Hasan Sadikin. Dokter Noorman
Herriyadi yang memeriksa jenazah Cliff menemukan beberapa luka, memar di
jantung, resapan kulit kepala bagian dalam, pendarahan di jantung, buah zakar
memar, bibir dan punggung membiru, serta memar pada kepala kanan atas dan kiri
belakang, (Kompas, 5 April 2007). Bahkan beberapa sumber lain menemukan bahwa
korban telah disuntik formalin dosis tinggi untuk mengaburkan bekas-bekas
penganiayaan.
Penyelesaian kasus kematian karena kekerasan di sejumlah kampus selama
ini, cenderung sangat parsial dan tidak tuntas. Akibatnya, kekerasan tersebut
cenderung berulang dengan modus operandi yang sama, tanpa efek jera. Sejumlah
kasus sengaja ditutup-tutupi hingga akhirnya kasus kekerasan tersebut hanya
dianggap sebagai kematian normal. Padahal tindakan tersebut tergolong
pembohongan publik.
Otoritas Senior
Sejatinya, semua bentuk tindak kekerasan tidak terjadi di kampus, apapun
motifnya.T ermasuk motif membina dan mendisiplinkan. Apalagi kekerasan fisik
yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian, seperti yang kerap terjadi di
sejumlah kampus .
Beberapa waktu lalu perpeloncoan dikritik oleh banyak pihak dan harus
dihilangkan karena perpeloncoan telah dijadikan sebagai ajang kekerasan dan
pemerasan oleh senior terhadap juniornya.
Sejumlah perguruan tinggi tidak menyelenggarakan perpeloncoan tanpa harus
menunggu instruksi presiden dan kunjungan resmi wapres RI.
Namun kekerasan ternyata tidak hanya terjadi dalam perpeloncoan karena
kekerasan yang menimpa Cliff tidak dalam konteks perpeloncoan. Meskipun
demikian yang terbukti menganiaya adalah senior. Jadi hierarki sosiologis
senior-junior patut dikontrol oleh kode etik dan regulasi dengan sangat ketat.
Bila perlu sudah harus ada deligitimasi terhadap semua otoritas senior.
Bila hierarki senior-junior dibiarkan liar tanpa kode perilaku dan regulasi
yang sangat kuat maka secara alami senior seakan mendapat legitimasi untuk
melakukan kekerasan terhadap juniornya. Sejatinya hubungan senior-junior sangat
equal, normatif, dan etis. Di antara mereka ada kesetaraan, rasa senasib,
empati, solidaritas, persaudaraan, dan berbagai nilai hubungan kemanusiaan yang
kostruktif lainnya.
Namun realitasnya hubungan senior-junior dapat menjadi sumber konflik.
Senior merasa lebih berkuasa, dominan, dan merasa punya hak-hak istimewa untuk
mensubordinasi dan mengeksploitasi juniornya dalam berbagai aspek. Pokoknya
mereka harus diperlakukan lebih istimewa. Implikasinya, apabila hak istimewa
tidak didapatkan, maka mereka dapat melakukan tindakan kekerasan.
Diasumsikan perguruan tinggi kedinasan seperti IPDN, senior sangat
menikmati keistimewaan tersebut. Apalagi mereka mendapatkan dukungan secara
struktural, kultural, dan kelembagaan. Misalnya, adanya atribut dan uniform
antara senior dan junior. Sejumlah atribut dan uniform tersebut cenderung
semakin memperkuat legitimasi kesenioran mereka dalam mendapatkan perlakuan
yang istimewa. Padahal, sejumlah atribut dan uniform hanyalah bersifat
simbolik.
Dalam dunia militer, atribut dan uniform memang sangat dibutuhkan. Selain
berfungsi simbolik, juga menjadi kontrol prilaku (code of conduct).
Senior dan junior dapat dengan mudah saling mengenali posisi, kedudukan,
dan pangkat dari sejumlah atribut dan uniform yang digunakan. Bila ada di
antara mereka yang melakukan penyimpangan, misalnya melanggar kode etik, maka
mekanisme pemberian sanksi harus terukur dan terkontrol.
Termasuk harus jelas dan tegas siapa yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan sanksi. Bila sanksinya berupa hukuman fisik maka kekerasan tidak
dapat dihindari. Tentu sanksinya tidak sampai cacat, apalagi menimbulkan
kematian. Karena tujuannya hanya untuk membina dan mendisplinkan bukan
membinasakan.
Pola pendidikan militer seperti inilah yang telah dijadikan sebagai
inspirasi oleh IPDN serta sejumlah lembaga pendidikan lain dalam membina dan
mendisiplinkan peserta didiknya. Ada kecenderungan pola pendidikan militer yang
keras telah dijadikan mitos dalam masyarakat.
Mereka beranggapan bahwa untuk membina dan mendisiplinkan peserta didik
selayaknya menggunakan pola militer. Mitos seperti inilah yang banyak
mempengaruhi senior di IPDN.
Namun dalam praktiknya terjadi disfungsi dan lose controlle. Hukuman
fisik cenderung berubah menjadi penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang
senior terhadap juniornya.
Membakar Lumbung
Sekolah kedinasan dalam pandangan masyarakat sangat istimewa, mulai dari
rekruitmen, proses belajar, hingga penyelesaian akhir. Setiap peserta didik
yang lulus dalam proses awal langsung berstatus ganda. Sebagai peserta didik
sekaligus PNS. Tak ada beban biaya pendidikan karena semua ditanggung negara
termasuk biaya penyelesaian akhir. Bahkan ada sekolah kedinasan dilantik di
istana negara oleh presiden ataukah presiden RI yang berkunjung ke kampusnya
untuk maksud yang sama.
Hanya saja keistimewaan itu mulai dikritik oleh publik. Bukan hanya
karena faktor terjadinya kekerasan yang menyebabkan kematian tapi masyarakat
juga sudah mulai mengkritik output sekolah kedinasan seperti IPDN.
Bila sekolah kedinasan seperti IPDN tetap dipertahankan mengapa harus
sentralistis. Apakah tidak lebih baik bila tersebar di beberapa provinsi dan
sifatnya desentralisasi. Bukankah desentralisasi dapat mencegah disfungsi dan
lose controlle.
Masyarakat yang sangat kritis dengan kekerasan cenderung bereaksi keras.
Mereka mengusulkan sekolah kedinasan seperti IPDN dibekukan saja. Usul ini
patut disikapi lebih bijak. Jangan sampai kita bermaksud membunuh tikus yang
merusak padi lumbung dibakar.
Setiap bentuk kekerasan harus dicegah dan dihilangkan sama sekali. Itulah
sebabnya mata rantai kekerasan harus diputuskan. Bila hierarki senior dan
junior adalah mata rantai kekerasan maka saatnya ada regulasi yang spektakuler
mendeligitimasi otoritas senior. Proyek penambahan CCTV mungkin akan mubasir
bila senior masih bertahtah dan hak-hak istimewanya masih di legitimasi.
Kekerasan dalam membina dan mendisiplinkan hanyalah mitos karena setiap
manusia sebenarnya cenderung disiplin agar bisa survive. (***)
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
