http://www.indomedia.com/bpost/042007/16/depan/utama1.htm
Presiden Tolak Bongkar Kabinet a.. Mendagri diberi waktu 3 bulan Jakarta, BPost Desakan perombakan kabinet yang didorong sejumlah parpol, khususnya Golkar, ditanggpi dingin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia dengan tegas menolak membongkar pasang kabinet. "Saya banyak menerima titipan surat, curriculum vitae (CV), SMS yang sepertinya meminta pergantian menteri di kabinet secara bergiliran. Itu jelas keliru. Kita tidak kenal seperti itu," tegas Yudhoyono dalam jumpa pers di kebun durian, Warso Farm, Bogor (15/4). Pernyataan Yudhoyono ini secara tidak langsung menanggapi komentar Wapres Jusuf Kalla. Jumat (13/4), Kalla mengisyaratkan adanya reshuffle. Bahkan, seorang fungsionaris DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi mengatakan partainya memberi batas waktu 20 April 2007 bagi Yudhoyono untuk merombak kabinetnya. Yudhoyono mengingatkan, berdasar ketentuan, masa jabatan presiden di Indonesia berlangsung lima tahun. Dengan demikian kabinet juga mengantongi masa bakti selama lima tahun pula. "Jadi tidak ada tiap tahun gantian. Tidak ada juga dua tahun gantian dan gantian. Ini keliru," jelas laki-laki asal Pacitan, Jatim ini. Akibat kabar akan adanya reshuffle, Yudhoyono mengaku menerima titipan berupa sepuluh hingga sebelas nama yang disebut layak menjadi menteri. Karena itu, Yudhoyono meminta isu perombakan kabinet sebaiknya jangan lagi menggunakan sumber yang tidak jelas. Dikhawatirkan hal itu membuat suasana menjadi keruh. "Pengalaman 2004 dulu, tiba-tiba di luar beredar susunan kabinet beredar di media massa. Mendagri calon A, B, C. Apa yang terjad? Begitu saya umumkan beliau yang masuk dalam pemberitaan merasa dilecehkan dan marah dengan kami, dengan kata, kalimat, SMS dan surat," ungkapnya. Yudhoyono pun menegaskan tetap memegang etika politik. Termasuk komitmen politik ketika berjuang bersama-sama dalam Pilpres. "Kalau pada 2004 kami berjuang bersama-sama dengan parpol tertentu, apapun bentuknya, hal itu harus berlanjut. Kecuali ada hal-hal khusus yang menyebabkan kebersamaan itu tidak bisa berlanjut," katanya. Isu reshuffle kian mengencang menyusul sakitnya Mendagri M Ma'ruf --kini diganti sementara oleh Menko Polkam Widodo AS-- dan adanya sejumlah menteri bermasalah dengan hukum. Khusus untuk Ma'ruf, Yudhoyono memberi waktu tiga bulan untuk recovery. "Jika penjelasan dokter memang Ma'ruf butuh waktu panjang untuk pemulihan, tentu saya akan memutuskan dengan tepat pada beliau," ujarnya. Kendati demikian, Yudhoyono menilai terlalu dini menelurkan kebijakan pergantian terhadap Ma'ruf. "Terlalu dini dan cepat, hari ini untuk saya melangkah ke situ. Kita lihat terus perkembangannya dalam minggu-minggu mendatang ini," paparnya. Skandal Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Yenny Wahid menambahkan, ada beberapa menteri yang kinerjanya menjadi sorotan, terutama mereka yang bersinggungan dengan 'skandal'. Namun, Yenny menolak menyebut skandal tersebut. Yang jelas, kata putri Gus Dur ini, hak reshuffle ada di tangan presiden. Kalaupun ada, itu dimaksudkan untuk pembenahan kinerja kabinet saja.Legowo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku legowo jika kader-kadernya yang duduk di kabinet digusur. "Meski nanti ada kader dicopot dari kursi menteri, PKS tetap mendukung pemerintah," kata Soeripto, anggota FPKS DPR. Namun, PKS mengingatkan agar reshuffle bukan dikarenakan desakan sejumlah parpol, tapi berdasar keperluan dan pertimbangan profesional. "Yang dikhawatirkan jika presiden terlalu banyak mendengarkan saran dari parpol maka keputusannya menjadi tidak obyektif," ujarnya. Terpisah, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyangsikan akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini. Alasannya, saat ini komunikasi antara presiden dengan menteri berjalan cukup baik. Namun, Akbar Tandjung menilai jika presiden mau melakukan perombakan, saat inilah yang paling tepat. "Jika tidak sekarang, maka Yudhyono akan kehilangan momentum," ujarnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Ari Dwipayana, perombakan kabinet diperkirakan akan 'mengorbankan' para menteri yang tidak memiliki dukungan dan basis politik. "Jadi jangan heran, mereka yang masuk golongan ini sudah mulai berlomba mencari simpati masyarakat dengan membeberkan prestasi yang telah diraihnya," cetus Ary. JBP/ade/aco [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
