Zamanny Mega jadi Presiden Lapindo tidak boleh beroperasi karena nyalahin ijin usaha. Lalu SBY menang atas kontribusi dukungan yang tidak kecil dari pemilik Lapindo (Aburizal Bakri). SBY mau ditindak teman sebagai pendukung penting tidak ditindak nampak SBY tidak tegas dan kalo ditanggung semuanya oleh pemerintah, pemerintah tak punya dhuwit alias tak mau rugi. Jadi akhirnya ya...dibiarkan seperti lagu "Badai Pasti Berlalu". Menurut berita yang aku dengar sich seperti itu. Benar atau nggak tak tahulah!
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote: refleksi: Mengapa pemerintah Indonesia membiarkan masalah lumpur porong tanpa penjelasan membantu para korban berkesusahan? Suara Merdela Rabu, 30 Mei 2007 Korban Lumpur Porong Menuntut Warga Minta Pemerintah Ambil Alih SM/Reuters TABUR BUNGA: Warga korban lumpur PT Lapindo Brantas tabur bunga untuk mengenang setahun bencana banjir lumpur yang merendam desa mereka, Selasa (29/5) JAKARTA - Warga Porong korban lumpur panas Lapindo menuntut Pemerintah segera mengambilalih tanggung jawab terhadap nasib korban lumpur perusahaan tersebut. Tuntutan itu merupakan salah satu butir pernyataan Ketua Aliansi Solidaritas Rakyat Korban Lumpur Panas Porong Sidoarjo, Sony Pudjisasono di Tugu Proklamasi, Selasa (29/5) siang. Deklarasi yang digelar untuk memperingati satu tahun bencana lumpur panas Lapindo itu dihadiri ratusan warga Porong yang datang ke Jakarta. Sony mengatakan, PT Lapindo Brantas tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan ganti rugi bagi warga Sidoarjo yang terkena semburan lumpur panas. ''Pemerintah harus berhenti bertingkah sebagai wasit antara Lapindo dengan warga Sidoarjo. Masalah ganti rugi jangan lagi diserahkan kepada Lapindo,'' katanya. Dia menjelaskan, pengambilalihan masalah ganti rugi ini tidak serta merta melepaskan Lapindo dari tanggung jawab. Lapindo, bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah. ''Kalau kami harus mendesak Lapindo membayar ganti rugi, apa daya kami,'' tambah Agus Haryanto, Koordinator Lapangan aksi warga di Tugu Proklamasi. Deklarasi dimulai pukul 12.30 dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mengheningkan cipta dengan kepala menengadah ke atas. Menurut rencana, semula warga akan memberikan ''kue tart'' kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, namun batal karena keduanya berada di Malaysia. Kue akhirnya diserahkan kepada dua bocah korban lumpur itu, Aziz Setiawan (11) dan Andi Susilo (11). Warga juga menyiapkan ''kue ulang tahun'' untuk Menko Kesra, Menteri Sosial, dan Menteri Pekerjaan Umum. Interpelasi Lapindo Sementara itu, selain upaya pembentukan pengadilan ad hoc, sejumlah fraksi di DPR juga tengah menyiapkan usul penggunaan hak interpelasi kasus lumpur panas Lapindo. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendesak segera dilakukannya penyelesaian jalur hukum melalui pengadilan ad hoc terhadap PT Lapindo Brantas. Langkah ini untuk menghasilkan keputusan hukum yang jelas dan mengikat, tentang kesalahan pihak-pihak yang bertanggung jawab. ''Dengan pengadilan ad hoc, diharapkan proses hukum terhadap PT Lapindo Brantas tidak berlarut-larut,'' kata Ketua FPKS DPR Mahfudz Siddiq Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (29/5). Menurutnya, kemelut penyelesaian kasus lumpur panas Lapindo dimulai dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebutkan Lapindo harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan. ''Namun, pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan ketentuan hukum yang mengatur batas tanggung jawab Lapindo,'' tegasnya. Untuk mewujudkan pembentukan pengadilan ad hoc tersebut, FPKS akan melakukan komunikasi dengan seluruh fraksi dan pimpinan DPR. Harapannya, agar DPR segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan ad hoc. Bisa diserahkan kepada Komisi III DPR atau dibentuk Panitia Khusus. Selain itu, PKS juga mendorong masyarakat Sidoarjo dan DPRD Jawa Timur untuk melakukan gugatan kepada Lapindo. Sementara itu, sejumlah anggota fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sedang mempersiapkan usul penggunaan hak interpelasi anggota DPR atas kasus lumpur panas Sidoarjo. Sejauh ini, sudah 53 anggota DPR yang menyatakan dukungannya. ''Pemerintah harus terbuka dan berani menjelaskan kepada publik tentang skenario terburuk kasus lumpur ini. Sebab, sebagian ahli memperkirakan usia semburan akan memakan waktu puluhan tahun hingga seratusan tahun,'' tambah Mahfudz Makna Mendalam Siti Aisyah, warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) I mengatakan, ''kue tart'' tersebut terbuat dari lumpur panas yang dibawa langsung dari Porong. ''Kue ini punya makna yang mendalam,'' ujarnya. Menurutnya, lumpur punya sifat yang tidak pernah keras dan selalu mencair. Hal ini sesuai dengan sifat Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak pernah tegas. Namun, kata Aisyah, pemberian kue tersebut bukan untuk melecehkan Pemerintah. Mereka justru ingin agar Pemerintah bertindak tegas dan berani mengatasi masalah lumpur yang sudah satu tahun menyembur dan menyengsarakan rakyat. ''Kami menghias kelima kue dengan bunga berwarna merah. Maknanya adalah agar Pemerintah menjadi indah laksana bunga dan memiliki keberanian untuk menyelesaikan berbagai masalah.'' Dalam deklarasi disebutkan penderitaan korban Lapindo merupakan klimaks kesalahan manajemen bernegara. Aliansi meminta agar Presiden SBY menindak tegas Lapindo Brantas. Sony mengatakan, Lapindo harus membayar semua kerugian yang ditimbulkan perusahaan tersebut setimpal dengan kerugian yang telah diakibatkan kepada warga Sidoarjo. ''Setahun sudah rakyat mengikuti kemauan Pemerintah, kini giliran Pemerintah yang mengikuti kemauan rakyat,'' ujarnya. Acara deklarasi ini ditutup dengan pembakaran risalah pertemuan di Kantor Wakil Presiden tanggal 24 April 2007, risalah pertemuan dengan Menteri Sosial tanggal 4 Mei 2007, serta Kepres 13/2006 dan Perpres 14/2007. Pengadilan HAM.(J22,H28-49) [Non-text portions of this message have been removed] --------------------------------- Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/