Refleksi: Apakah privatisasi BUMN bukan mengkapitalisasikan perekonomian 
negara?  Baiklah kita simak apa yang diucapkan SBY, presiden RI  pada hari 
koperasi ke-60 di Bali, 12 Juli lalu:

"Ideologi berbasis kapitalisme dan neoliberalisme tidak mencerminkan dan tidak 
sesuai dengan keadilan sosial terhadap rakyat Indonesia, termasuk bagi 
antarwarga bangsa. Maka, segala ideologi dari luar yang tidak memberi manfaat 
dan keadilan bagi rakyat harus ditentang dan dicegah masuk ke Indonesia," ujar 
Presiden dalam sambutan tanpa teksnya pada puncak perayaan Hari Koperasi Ke-60 
di Kompleks Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Badung, Bali, Kamis (12/7)." [Kompas]

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=295039

Rabu, 18 Juli 2007,


Privatisasi BUMN


Salah satu program dalam Kementerian BUMN adalah menuntaskan restrukturisasi 
dan privatisasi perusahaan-perusahaan pelat merah. Saat ini, pemerintah sedang 
menyiapkan 18 BUMN untuk dilepas hingga 2008. Tujuh di antara 18 perusahaan 
tersebut akan dijual melalui pasar modal dengan mekanisme IPO (initial public 
offering) atau penawaran umum perdana saham. 

Ada sejumlah alasan mengapa pemerintah menjual saham-saham di perusahaan 
tersebut. Pertama, karena kebutuhan dana di APBN. Kedua, efisiensi dan 
peningkatan kinerja. Dan ketiga, membuka lebih lebar partisipasi publik untuk 
membeli saham BUMN melalui pasar modal. Tentu pemerintah tidak akan melepas 
kepemilikannya di semua BUMN. Industri-industri strategis yang menguasai hajat 
hidup orang banyak harus tetap dikelola negara. Ini adalah amanat konstitusi 
yang belum berubah.

Pada titik itulah Menteri BUMN Sofyan Djalil harus bisa belajar dari 
menteri-menteri sebelumnya. Dengan dalih menutup defisit anggaran, semua BUMN 
dijual. Bukan sekadar dijual, tetapi diobral. Tidak pandang bulu, industri 
strategis seperti telekomunikasi juga akhirnya diserahkan kepada pihak asing. 
Privatisasi BUMN model hantam kromo seperti itu sudah bukan zamannya lagi.

Namun, proses privatisasi juga tidak lepas dari kompleksitas persoalan. 
Masalah-masalah tersebut adalah penetapan prioritas, mekanisme penjualan, 
hingga penetapan harga jual. Untuk BUMN-BUMN yang berkinerja baik, tentu 
pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan pemenang dan penetapan harga 
jual. Kemudian, perlu juga dipertimbangkan untung rugi jangka panjang jika 
perusahaan tersebut dijual.

Terlalu banyaknya BUMN membuat tata kelola perusahaan (corporate governance) 
tidak berjalan baik. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini BUMN menjadi sapi 
perah elite pemerintah atau partai politik. Kinerja direksi tidak hanya diukur 
dari capaian-capaian kinerja finansial, tetapi juga dengan melihat tingkat 
kooperatif mereka atas "permintaan khusus" dari penguasa. Karena itu, tak 
banyak BUMN yang kita lihat memiliki tata kelola profesional. Bahkan, untuk 
BUMN yang mampu meraup laba di atas Rp 1 triliun per tahun pun, masih bisa 
dilihat pola-pola manajemen (tata hubungan struktural) yang jauh dari kesan 
profesional.

Dari data Kementerian BUMN, sejumlah perusahaan milik negara itu akan dilepas 
oleh pemerintah melalui IPO. Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah 
seberapa jauh komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan investor publik 
yang ingin membeli saham BUMN. Apakah informasi yang tertulis di prospektus 
sudah cukup lengkap sehingga tidak menyesatkan investor. Setelah munculnya 
kasus saham PT Perusahaan Gas Negara (PGAS), investor terlihat trauma untuk 
ikut menyambut pelepasan saham pemerintah. Karena itu, secondary offering saham 
Bank Negara Indonesia (BNI) awal Agustus nanti bisa menjadi tolok ukur 
bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap saham-saham BUMN. (*)




[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke