Pernyataan
SikapPerhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)Komite Kota Jakarta RayaMenyambut HUT RI
ke-63
Sosialisme
Adalah Solusi Kemerdekaan Sejati Bagi Rakyat
Pemilu
2009 bukan Pemilu Rakyat!
Apa
makna sebuah kemerdekaan, ketika rakyat kehilangan hak-haknya
Anak-anak
miskin tak bisa sekolah, para bayi menderita busung lapar,
Pengangguran dimana-mana, biaya kesehatan yang tak terjangkau. Hutang
luar negeri yang menumpuk.
Pada
17 Agustus 1945 rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yang
berarti Indonesia sudah menyatakan Merdeka dan Berdaulat. Dalam
pidato proklamasinya, Soekarno menyatakan kemerdekaan ini akan
menjadi jembatan emas bagi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat
Indonesia. Namun setelah 63 tahun kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan, tidak menjadikan bangsa ini semakin merdeka dan
gemah ripah loh jinawi, justru menjadi bangsa yang makin tergantung
dengan modal asing, IMF, dan Bank Dunia.
63
tahun silam kemerdekaan telah ditebus dengan darah dan nyawa para
pahlawan kita. Kemerdekaan telah menjadi cita-cita luhur pada pendiri
bangsa, agar Indonesia mampu menumpukan kemajuan pada kemampuan dan
kekuatan sendiri (menentukan nasib sendiri). Lantas kemerdekaan
seperti apa yang ada pada benak Pemerintahan SBY sekarang? Ketika
kebijakan ekonomi Indonesia didikte oleh instruksi Letter
of Intent
(LOI), Indonesia masih terbelenggu oleh kewajiban menggadaikan
asset-asset bangsa (privatisasi) demi melunasi cicilan pokok utang
luar negeri sebesar 46.8 triliun dengan bunganya 25.14 triliun setiap
tahunnya. Dan tidak berapa lama lagi, kita akan menyaksikan BUMN
terjual habis dan krisis hutang tidak pula terselesaikan.
Kemerdekaan
seperti apakah yang ada pada benak rezim SBY-JK, ketika rakyat sudah
tidak punya hak atas tanah-tanah mereka (ketika pemerintah
mengeluarkan Perpres 36 tahun 2005), rakyat sudah tidak dapat lagi
menikmati air dari bumi mereka sendiri karena belenggu UU Sumber Daya
Air dan beberapa produk kebijakan lain yang justru membatasi makna
kemerdekaan sesesungguhnya. Ironisnya, ini bukan produk kebijakan
pemerintah kolonial, namun justru kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah kita sendiri.
Di
negeri Indonesia yang telah 63 tahun merdeka ini, seorang ayah di
Ciracas, Jakarta Timur, dengan membawa bayinya yang sedang sakit
kuning, ditolak enam rumah sakit karena tak punya uang untuk berobat.
Bayi-bayi lain menderita busung lapar dan penyakit polio dan beberapa
telah terkena lumpuh layu. Pedagang kaki lima digusur dan harus
bentrok dengan aparat untuk mempertahankan lahan dagangannya, juga
kasus-kasus lain yang mengoyak makna kemerdekaan sesungguhnya.
Di
negeri yang telah 63 tahun merdeka ini, Badan Pusat Statistik
Indonesia memperkirakan jumlah orang miskin sekitar 16% atau 37 juta
orang (dengan memakai standar penghasilan di bawah 1 dolar perhari).
Jika memakai standar internasional 2 dolar perhari, maka jumlah orang
miskin Indonesia bisa mencapai 100 juta lebih atau hampir separoh
penduduk Indonesia. Kemiskinan ternyata masih menjadi momok di era
kemerdekan ini.
Sementara
itu, elit-elit politik di eksekutif, yudikatif, dan legislatif,
secara berjamaah mengkorupsi uang rakyat. Sebagian dari mereka adalah
para elit politik yang berasal dari partai-partai yang akan bertarung
pada pemilu 2009 nanti. Bisa dibayangkan nasib dan kehidupan ratusan
juta rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Sehingga muncul
pertanyaan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Indonesia kali
ini. Sudah merdekakah kita?
Jawabannya adalah rakyat Indonesia masih berada dalam belenggu
penjajahan gaya baru.
Lantas,
apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia? Yang harus dilakukan
adalah merebut
kembali kemerdekaan ini, merebut kembali hak-hak rakyat dengan
jalan SOSIALISME. Jalan satu-satunya untuk menghancurkan penjajahan
gaya tersebut hanyalah SOSIALISME. Sosialisme lah yang dapat
memberikan kesejahtaraan bagi rakyat Indonesia. Dengan membangun dan
mengontrol industri nasional di bawah kontrol buruh, maka rakyat
Indonesia akan sejahtera. Dengan menasionalisasi industri strategis
seperti migas di bawah control rakyat, maka rakyat akan sejahtera.
Dengan menolak privatisasi perusahaan pelayanan publik maka akses
rakyat Indonesia ke pelayanan publik akan terjamin. Dengan biaya
pendidikan yang murah, maka rakyat Indonesia akan semakin mudah
mengakses pendidikan sehingga tercipta pendidikan yang murah,
demokratis dan bervisi kerakyatan. Dengan jaminan akses pelayanan
publik maka akan tercipta jaminan kesejahteraan bagi perempuan.
Dengan menolak pencabutan subsidi BBM dan menggagalkan kenaikan harga
BBM, maka jaminan penghidupan yang layak akan terpenuhi. Dengan
memberikan hak atas tanah dan berproduksi kepada petani penggarap,
maka kehidupan para petani penggarap akan sejahtera. Semua ini adalah
agenda-agenda SOSIALISME yang harus diperjuangkan.
Pencapaian
kesejahteraan tersebut hanya bisa dilakukan jika penguasa di
Indonesia berpihak kepada rakyat. Namun sudah sejak Orde Baru sampai
saat ini, tidak ada satupun penguasa di Indonesia yang mementingkan
kepentingan rakyat Indonesia. Mereka hanya mementingkan kepentingan
para pemilik modal dan mengorbankan kepentingan rakyat. Maka rakyat
Indonesia harus mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Karena hanya
jika rakyat pekerja yang berkuasa maka rakyat akan sejahtera.
Kekuasaan harus berada di tangan buruh agar ada jaminan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu 2009 sama sekali tidak
mencerminkan sebuah kekuatan yang dapat mensejahterakan kehidupan
rakyat. Dengan masih berkutatnya kekuatan partai politik lama dan
munculnya partai politik baru yang mengikuti pemilu 2009 sama sekali
tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Maka dari itu,
Pemilu 2009 bukanlah pemilu rakyat, namun pemilu yang dibuat oleh
kaum bourjuis untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya.
Maka
dari itu, Perhimpunan Rakyat Pekerja Komite Kota Jakarta menyatakan
sikap:
Indonesia
harus merdeka dari penjajahan gaya baru yang selama ini telah
menyengsarakan memiskinkan rakyat. Jalan satu-satunya agar rakyat
Indonesia dapat memerdekakan dirinya adalah dengan mengusung
SOSIALISME.
Pemilu
2009 bukanlah pemilu rakyat, karena pemilu 2009 hanyalah alat bagi
kaum bourjuis untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya.
Jakarta,
17 Agustus 2008
Hormat
Kami,
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
Komite
Kota Jakarta
Rendro
PrayogoSekretaris Kota
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)
Komite Kota Jakarta Raya
Jl. Kramat Sawah No. 303, Paseban
Jakarta Pusat
Telp: 021-92926290
Email: [EMAIL PROTECTED]
Website: www.prp-indonesia.org
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
