http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2010/08/16/1457.html

Pidato Presiden
Jakarta, Senin, 16 Agustus 2010
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI



PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
DALAM RANGKA 
HUT KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DAN 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2010


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, 
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota 
lembaga-lembaga negara,
Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan 
badan-badan dan organisasi internasional,
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, di bulan 
Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita dapat menghadiri Sidang 
Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam rangka Peringatan Hari 
Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat 
menunaikan ibadah puasa, kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah 
air. Semoga Ibadah kita di Bulan Ramadhan ini, diterima oleh Allah SWT. 

Pidato ini juga merupakan Pidato Kenegaraan saya yang pertama pada masa bhakti 
Kabinet Indonesia Bersatu II, yang juga tahun pertama dalam Pembangunan 
Nasional 5 Tahunan 2010-2014. 

Selain kita merayakan Hari Kemerdekaan tepat di bulan Ramadhan, forum ini 
adalah Sidang Bersama yang pertama, yang dilaksanakan di era reformasi. Sungguh 
ini merupakan hari yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia, karena para 
anggota DPR-RI dan DPD-RI, telah meletakkan tradisi baru dalam perkembangan 
demokrasi, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Saudara-saudara,
Besok, Republik Indonesia akan genap berumur 65 tahun. Insya Allah, segenap 
rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air akan bersama-sama merayakan hari 
kemerdekaan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan adalah berkah dan 
anugerah yang sangat sakral, karena kita mendapatkannya tidak melalui 
pemberian. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan. Kita merebut dan 
menyatakannya kepada dunia, karena kita percaya bahwa kemerdekaan adalah hak 
segala bangsa. Itulah esensi kemerdekaan kita. 

Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 
17 Agustus 1945, hanya dua bulan setelah Piagam PBB dilahirkan di San 
Fransisco, selamanya mengubah nasib bangsa kita. Dengan satu dokumen singkat 
yang hanya berisi dua kalimat itu, bangsa Indonesia meninggalkan masa lalu yang 
suram, dan membuka lembaran sejarah baru yang penuh harapan. 

Dengan pernyataan proklamasi yang sederhana itu, bangsa Indonesia mengumumkan 
eksistensinya sebagai negara Indonesia yang berdaulat. Dan kita menjadi pelopor 
dalam tatanan dunia baru, yang dibangun di atas reruntuhan Perang Dunia II. 

Ingat, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu revolusi yang paling 
menakjubkan di abad ke-20. Ini adalah suatu revolusi yang bukan saja menuntut 
kemerdekaan dan kedaulatan, namun juga menuntut kebebasan, emansipasi dan 
kerakyatan. Revolusi Indonesia, yang lahir bersamaan dengan lahirnya dunia baru 
pasca-Perang Dunia II, segera menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di 
dunia. Pernyataan kemerdekaan yang kita umumkan kepada dunia, ikut menyalakan 
api perlawanan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika kepada penjajahan, dan 
menghasilkan arus dekolonisasi yang mengubah peta politik dunia. 

Oleh karena itu, marilah kita syukuri kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah 
hasil nyata dari pengorbanan tanpa pamrih pejuang bangsa yang penuh keringat, 
air mata, dan darah mereka. Walaupun kini mereka telah tiada, semangat mereka 
tetap hidup di hati sanubari bangsa Indonesia untuk selamanya. Jasa dan 
pengorbanan mereka tidak pernah pudar, namun justru semakin menyinari kehidupan 
bangsa kita. 

Arti kemerdekaan kita di Abad ke-21, juga mempunyai dimensi yang lebih luas dan 
kompleks. Dulu, seringkali orang berbicara mengenai "kemerdekaan sebagai bentuk 
perlawanan terhadap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan". Semua itu masih 
tetap penting dan relevan, dan merupakan bagian dari agenda besar kita. Namun, 
kini, bangsa kita juga berjuang demi kemerdekaan yang membebaskan kita dari 
korupsi, dari diskriminasi, dari tindakan anarkis, dan dari ekstremisme serta 
terorisme. 

Di atas semua itu, peringatan tentang hari kemerdekaan juga mengingatkan kita 
pada satu dalil penting, hakikat dari kemerdekaan adalah, bahwa nasib bangsa 
berada di tangan kita sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul 
di Asia, atau menjadi sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh? Apakah 
Indonesia akan semakin bersatu dan kokoh, atau menjadi lemah dan terpecah 
belah? Semua itu sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan, dan tanggung-jawab 
kita sendiri. Kalau kita gagal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau 
kita berhasil, itu sepenuhnya karena jerih payah kita sendiri.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian yang saya muliakan,
Alhamdulillah, setelah 65 tahun merdeka, setelah tiga peralihan generasi, dan 
setelah mengalami berbagai gejolak dan pasang surut, bangsa Indonesia memasuki 
Abad ke-21 dalam kondisi yang lebih kokoh. Selama tahun 1998 sampai dengan 
2008, bangsa Indonesia telah melalui proses Reformasi Gelombang Pertama dengan 
selamat, meskipun sarat dengan tantangan dan persoalan yang berat. 

Dalam sepuluh tahun pertama reformasi itu, kita telah melangkah jauh dalam 
melakukan transisi demokrasi. Kita telah membongkar dan membangun, kita telah 
melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan 
politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Kita telah melakukan tiga pemilu yang 
jujur dan adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita 
telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga 
legislatif, eksekutif dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, 
tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat 
kini terjamin. Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan.

Dalam periode itu, kita juga telah melaksanakan proses desentralisasi yang 
sangat ekstensif. Kita juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara 
langsung di seluruh Indonesia. Kini, seluruh gubernur, bupati, walikota di 
Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. Hasilnya, peta politik Indonesia 
telah berubah secara fundamental. Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah 
banyak hal. Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang 
mengatasnamakan rakyat. 

Yang menakjubkan, proses politik yang sangat rumit ini berlangsung dalam waktu 
relatif singkat, dan tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang 
serius, kecuali pada periode awalnya. Tanpa kita sadari, proses ini telah 
mengubah secara mendasar praktik demokrasi di negeri ini. Kini, Indonesia 
dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika 
Serikat. Tidak mengejutkan bila ada yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya 
adalah revolusi diam-diam, atau "the quiet revolution".

Dalam sepuluh tahun pertama, kita juga telah menyelesaikan konflik di Aceh, dan 
melakukan reformasi politik di Papua. Pemerintah dengan seksama terus 
mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang 
konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik. Kita juga terus membangun 
perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik. 

Kita telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 13 persen di tahun 1998, 
menjadi 6 persen di tahun 2008. Dalam proses yang terus berkembang ini, ekspor 
non-migas Indonesia menembus US$100 miliar, APBN menembus 1000 triliun rupiah, 
cadangan devisa Indonesia kini mencapai lebih dari US$78 miliar, rupiah terus 
stabil, angka kemiskinan terus menurun, credit rating Indonesia terus membaik, 
dan rasio hutang atas PDB turun secara signifikan, kini mencapai 27,8 persen, 
salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia. Dan, yang paling penting, 
bangsa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang semakin kuat.

Kita juga terus giat melaksanakan amanah rakyat untuk memberantas korupsi. 
Program anti-korupsi kita lakukan secara sistemik, berkesinambungan, mulai dari 
atas, top-down, dan tanpa pandang bulu. Sebagaimana yang terjadi di 
negara-negara lain, perjuangan anti-korupsi di negeri ini akan terus menghadapi 
tantangan dan resistensi. Namun, kita tidak akan patah semangat; kita akan 
terus berikhtiar, karena kita semua ingin melihat korupsi terkikis habis dari 
bumi Indonesia.

Hasil dari semua ini, bangsa Indonesia mengalami reformasi besar, juga sebuah 
transformasi total. Indonesia kini lebih utuh, lebih aman, lebih kuat 
ekonominya, lebih damai, lebih dinamis dan lebih demokratis. 

Bukti pembanding dari semua ini tidak sulit kita temukan: 
Pada saat dunia dirundung oleh krisis finansial yang begitu dahsyat pada tahun 
2008 dan tahun 2009, pada saat dunia mengalami kontraksi pertumbuhan, ekonomi 
Indonesia justru tetap tumbuh sebesar 6.0 persen pada tahun 2008 dan 4,5 persen 
pada tahun 2009, pertumbuhan ketiga tertinggi di antara G-20, setelah Tiongkok 
dan India. 

Pada saat banyak demokrasi di dunia runtuh dan rapuh, demokrasi Indonesia 
justru semakin stabil, semakin mapan, dan semakin mengakar. Dan pada saat 
konflik semakin berkecamuk di belahan dunia lain, persatuan dan perdamaian 
semakin kokoh di bumi Nusantara.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pekerjaan besar kita belum selesai. Masalah-masalah bangsa bukannya semakin 
berkurang, namun justru berkembang semakin kompleks. Di samping banyak capaian 
dan prestasi yang sangat membesarkan hati, Reformasi Gelombang Pertama juga 
banyak mengalami hambatan dan kekurangan, dan juga masih menyisakan sejumlah 
persoalan, yang di samping semuanya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita 
semua, juga menjadi misi sejarah berikutnya. 

Dengan sukses pemilu nasional tahun lalu, kita kini telah memasuki Reformasi 
Gelombang Kedua. Reformasi Gelombang Kedua mempunyai aspek ganda: perubahan dan 
kesinambungan, change and continuity. Tujuan Reformasi Gelombang Kedua bukan 
untuk mengubah haluan, namun untuk mempertegas haluan. Bukan untuk 
memperlambat, namun justru untuk memacu laju perubahan. 

Dengan landasan yang ada, sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya berjalan, 
namun justru harus berjalan lebih cepat dan mulai berlari. Dan sudah saatnya 
kita bukan menjadi macan kandang, namun menjadi negara yang memiliki daya saing 
yang tinggi di pentas global. 

Karena itulah, dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, kita telah 
mengidentifikasi berbagai sumbatan, de-bottlenecking atas peraturan perundangan 
yang menghambat. Kita benahi kerumitan peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan penggunaan tanah dan tata-ruang. Kita benahi peraturan 
perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk memperbaiki iklim investasi. 

Kita juga merevisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat kerja 
sama pemerintah dan swasta, dalam pembangunan proyek infrastruktur. Dan, karena 
demokrasi di manapun sering mengakibatkan sindrom pemikiran jangka-pendek, atau 
short-term-ism, kita telah berhasil menyusun arah pembangunan dalam 5 hingga 20 
tahun ke depan. 

Dalam lima tahun mendatang, kita telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) ke-2, sebagai pedoman pembangunan pada periode tahun 
2010-2014. Dalam RPJMN itu, kita tetapkan dengan konkrit berbagai sasaran 
pembangunan yang ingin kita capai. Kita tetapkan sejumlah prioritas nasional. 
Mulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, 
penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan. 

Kita tetapkan pula prioritas di bidang infrastruktur, iklim investasi dan 
usaha, energi, lingkungan hidup, pengelolaan bencana, serta pembangunan di 
daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik. Dan, yang tidak kalah 
pentingnya, adalah kebudayaan dan inovasi teknologi. Selain itu, kita tetapkan 
pula prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di bidang 
Ekonomi, serta di bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Karena itulah, untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, 
saya telah menerbitkan dua Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional, dan tentang Program Pembangunan yang 
Berkeadilan.

Saudara-saudara,
Segala upaya percepatan, debottlenecking ini akan sia-sia kalau kita tidak 
melakukan perubahan yang paling hakiki, perubahan cara-pandang. Apakah di 
Eropa, di Timur Tengah, di Afrika, atau di Amerika Latin, tidak ada bangsa yang 
berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara 
pandang, perubahan mind-set. 

Perubahan cara pandang ini benar-benar diperlukan, kalau kita ingin mengatasi 
tantangan-tantangan yang begitu berat di hadapan kita. Kita masih menghadapi 
ekonomi dunia yang tidak menentu, dan karenanya kita perlu terus secara kreatif 
dan cekatan mendapatkan peluang untuk meningkatkan pembangunan yang 
pro-pertumbuhan, pro-growth, pro-lapangan kerja pro-job, pro-penurunan 
kemiskinan, pro-poor, dan pro-lingkungan pro-environment. 

Kita masih harus terus mendorong reformasi birokrasi, sehingga pegawai negeri 
benar-benar menjadi agen perubahan dalam menciptakan tata-kelola pemerintahan 
yang baik, good governance. Melalui upaya itu, kita mendorong terciptanya 
birokrasi pemerintah yang lebih responsif, transparan dan akuntabel. 

Kita masih harus menggalakkan pembangunan infrastruktur, yang sejujurnya selama 
ini masih kurang memuaskan. Tantangan besar bagi kita adalah, bagaimana 
menggalang dana investasi yang cukup besar, yang kita butuhkan setiap tahunnya 
untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kepastian hukum dan iklim 
investasi yang baik, yang terus semakin kita tingkatkan, diharapkan memberi 
dampak yang besar bagi penggalangan dana untuk infrastruktur ini. 

Kita masih harus mengawal dan membangun proses demokrasi dan desentralisasi 
yang begitu pesat perkembangannya, agar dapat menghadirkan pemerintahan yang 
bersih dan kapabel. Kita juga masih harus memberantas mafia hukum yang terus 
menggerogoti keadilan, dan menyengsarakan rakyat kita. Kita harus menuntaskan 
pekerjaan berat memberantas korupsi, yang nampaknya masih kita jumpai di 
berbagai jajaran pemerintahan, lembaga negara dan dunia usaha. 

Ini semua adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam Reformasi 
Gelombang Kedua. Sebuah tantangan yang tidak ringan, tetapi insya Allah kita 
bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, saya mengajak segenap komponen bangsa, 
mari kita atasi dan tuntaskan bersama-sama pekerjaan rumah kita itu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan, 
Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama Wakil 
Presiden telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program 
lima tahun ke depan. Dalam visi pembangunan kita ke depan, ada tiga pilar utama 
yang harus kita bangun secara bersamaan. 

Pilar pertama adalah kesejahteraan atau prosperity. Prinsip dasar kita adalah 
"Pembangunan untuk Semua", Development for All. Tidak ada gunanya pembangunan 
kalau rakyat semakin termarginalkan. Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang 
antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Oleh karena itulah, kita mengusung 
pembangunan yang inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota 
maupun di desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara dengan jumlah 
penduduk nomor empat terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika 
Serikat. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, yang baru saja kita 
laksanakan, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237, 6 juta jiwa, atau 
bertambah 32,5 juta dari jumlah penduduk tahun 2000.

Jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan bagi kita untuk 
bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan 
kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan 
kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik. Kita 
harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai sasaran Millennium Development 
Goals (MDGs) yang telah kita sepakati. Ke depan kita harus sungguh mengelola 
pertumbuhan penduduk kita. Program Keluarga Berencana untuk menciptakan 
keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil. 

Dalam rangka memperluas dan memperdalam cakupan pembangunan di bidang 
kesejahteraan, program-program pro-rakyat terus kita alirkan dengan jumlah yang 
lebih besar dan persebaran yang lebih luas. Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang 
menyentuh langsung masyarakat kelas bawah, terus kita perluas. Jangkauan 
pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 

Melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan sampai 2014, 
kita sediakan dana Rp100 triliun, atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi 
kepentingan KUR. Kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan 
yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi Indonesia harus tumbuh 
lebih tinggi. Pada 2014, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 
sampai 7,7 persen. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, 
kita optimistis dapat mencapai target itu. 

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu memperluas lapangan 
kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam empat tahun ke depan, kita 
menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan 
menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014. 

Target tersebut bisa kita capai dengan antara lain meningkat-kan investasi, 
baik investasi lokal maupun investasi asing. Kita ingin memberi jaminan kepada 
para investor untuk memperoleh kemudahan. Kita harus memastikan, bahwa 
investasi itu dapat menggerakkan perekonomian nasional yang mampu 
menyejah-terakan rakyat kita.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan 
terus melanjutkan kebijakan makro-ekonomi yang terukur dan prudent. Pemerintah 
juga telah melakukan sinergi dalam penyusunan APBN dan APBD yang sehat, 
berkualitas dan berkesinambungan. Kita juga terus meningkatkan koordinasi, 
sinkronisasi, dan harmonisasi di antara pemerintah pusat dan daerah, dalam 
pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan regional. 

Dalam kaitan dengan tingkat penyerapan anggaran pada APBN, pemerintah ingin 
agar dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, utamanya melalui 
penyeimbangan rasio di antara anggaran untuk pengeluaran rutin dan anggaran 
untuk kegiatan pembangunan. Dalam rapat kerja di Bogor awal bulan ini, saya 
telah menekankan agar APBN dan APBD lebih banyak terserap untuk belanja 
pemerintah yang dapat menstimulasi pertumbuhan, seperti infrastruktur dan 
program pemberdayaan masyarakat. Kita juga perlu memastikan bahwa anggaran 
tidak terlalu banyak terserap untuk biaya rutin, biaya administrasi, serta 
belanja barang yang kurang produktif.

Di sisi lain, sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, 
pembangunan ekonomi Indonesia harus pula mengatasnamakan masalah lingkungan di 
dalam strateginya, melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan 
lingkungan hidup yang telah terjadi, terus kita perbaiki melalui berbagai 
kebijakan seperti rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah 
aliran sungai, pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, 
pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), dan pengendalian pencemaran.

Saudara-saudara,
Pilar kedua yang perlu kita bangun bersama adalah demokrasi. Ke depan, kita 
harus dapat memastikan bahwa tradisi demokrasi yang kita tumbuhkan, dapat 
menghasilkan sebuah keseimbangan di antara kebebasan dan penghormatan terhadap 
hukum. 

Kebebasan dan penghormatan kepada hukum adalah dua sisi dari mata uang yang 
sama dari demokrasi. Itulah sebabnya, kebebasan yang mengabaikan penghormatan 
kepada hukum hanya akan menghasilkan instabilitas dan kekacauan. Ke depan, 
marilah kita mengambil tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa demokrasi 
kita akan terus tumbuh, justru karena sama-sama ditopang oleh kebebasan dan 
supremasi hukum. 

Demokrasi kita juga berkembang dalam konteks politik yang khas. Negara kita 
menganut sistem presidensial, namun demokrasi kita berkembang di atas landasan 
multi-partai. Sangat jelas, ini membawa tantangan tersendiri. Strategi 
demokrasi yang kita pilih pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa sistem 
presidensial harus diperkuat di atas landasan sistem kepartaian yang sehat dan 
kontributif. Oleh karena itu, demokrasi multi-partai yang kita miliki saat ini, 
haruslah makin mampu menghasilkan proses-proses politik yang tidak saja 
demokratis namun juga efektif. Sistem multi-partai dan presidensial yang telah 
kita kukuhkan dalam konstitusi, UUD 1945, haruslah membawa kemaslahatan bagi 
rakyat.

Memang, kita perlu menjaga asas kemajemukan dalam berpolitik. Namun, kita juga 
perlu memastikan bahwa kita mampu mengelola kemajemukan itu. Dalam sistem 
politik demokrasi yang sehat dan produktif, kemajemukan harus dapat menjadi 
kekuatan pendorong, the driving force, sebuah kemajuan, bukan sebaliknya, 
menjadi penghalang.

Oleh karena itu, ke depan, mari kita bangun sebuah sistem politik yang lebih 
baik dan lebih tepat bagi upaya bersama kita memperkuat sistem presidensial. 
Kita jaga demokrasi multi-partai, namun dengan kesadaran yang utuh, bahwa 
sistem presidensial tidak hanya harus ditegakkan, namun juga diperkuat. 

Setelah melalui sepuluh tahun Reformasi Gelombang Pertama, konsolidasi politik 
dan konsolidasi demokrasi telah berhasil melewati masa-masa yang paling sulit. 
Setelah didera oleh krisis multidimensional, bangsa Indonesia telah bangkit 
kembali. Kini, Indonesia bukan hanya telah pulih dari krisis moneter, namun 
telah menjadi negara demokrasi yang sangat dinamis. 

Walaupun demikian, seperti juga saudara-saudara, saya sangat prihatin dan 
mencemaskan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan 
umum kepala daerah. Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya 
harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif 
pada moral, etika, dan budaya politik kita. Adalah sangat dimengerti, bahwa 
diperlukan biaya untuk kegiatan politik seperti ini. Namun, di samping 
sumbernya harus legal, besarnyapun tidak melampaui batas kepatutannya.

Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai 
oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang hingga 
terjadinya aksi-aksi anarkis. Kita semua mengetahui bahaya dari praktik-praktik 
buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politik uang hanya akan 
membawa kesengsaraan bagi rakyat. 

Dalam pernyataan yang lebih umum, ke depan, marilah kita tingkatkan kualitas 
demokrasi, pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Kita juga, di pihak 
lain, harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik yang 
diamanahkan oleh konstitusi kita, UUD 1945, tetap terjaga eksistensinya. Seraya 
mendorong penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, kita mesti memperkokoh 
sistem presidensial, eksistensi NKRI, dan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selain kesejahteraan dan demokrasi, pilar pembangunan ketiga adalah keadilan. 
Tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi kita akan terpasung. Keadilan harus 
dihadirkan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk 
apapun. 

Maknanya, keadilan harus diberikan untuk semua, justice for all. Meskipun 
demikian, hukum harus pula menimbang rasa keadilan dan kemanfaatan. Penegakan 
hukum yang berkeadilan harus terus kita perjuangkan dan wujudkan. Itulah 
pentingnya penegakan hukum yang fair, yang tidak menaruh toleransi terhadap 
praktik mafia hukum dalam bentuk apapun. 

Untuk menjawab permasalahan mendasar tersebut, kita telah melakukan gerakan 
Pemberantasan Mafia Hukum. Beberapa kasus yang diduga melibatkan praktik mafia 
hukum telah, sedang, dan terus ditangani secara serius. Ke depan, adalah sangat 
penting untuk terus mengupayakan pemberantasan praktik mafia yang menjauhkan 
hukum dari keadilan. Kedepan, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan 
harus diikuti dengan pembenahan pranata hukum yang lebih sistemik. 

Selaku Presiden, saya juga memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi 
prioritas, dan efektivitasnya mesti semakin ditingkatkan. Kita semua 
berkepentingan untuk menghentikan segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan 
birokrasi negara. Kita juga harus memastikan, bahwa praktik-praktik kolusi 
antara pejabat negara dan pengusaha, yang nyata-nyata melanggar hukum dan 
merugikan negara, dapat terus dicegah dan diberantas.

Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang baik ini, masih dalam kaitan membangun kehidupan yang 
demokratis dan berkeadilan, saya ingin menggarisbawahi perlunya kita terus 
menjaga dan memperkuat persaudaraan, kerukunan dan toleransi kita sebagai 
bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menjumpai kasus-kasus yang 
tidak mencerminkan kerukunan, toleransi dan sikap saling menghormati di antara 
komponen masyarakat kita yang berbeda dalam identitas, baik yang menyangkut 
agama, etnis, suku dan kedaerahan. 

Keadaan demikian tidak boleh kita biarkan. Kita ingin setiap warga negara dapat 
menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang 
dimilikinya. Inilah sesungguhnya falsafah "hidup rukun dan damai dalam 
kemajemukan". Inilah sesungguhnya makna utuh dari Bhinneka Tunggal Ika yang 
kita anut dan jalankan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan,
Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah bagaimana bangsa kita dapat 
beradaptasi dengan perubahan jaman. Dunia tempat kita berpijak telah banyak 
berubah, dan akan terus berubah. Dulu, Bung Hatta pernah melukiskan tantangan 
politik luar negeri sebagai "mendayung di antara dua karang", dalam arti antara 
Blok Barat dan Blok Timur. Kini, saat persaingan Blok Barat dan Blok Timur 
sudah hilang, diplomasi Indonesia di Abad ke-21 menghadapi dunia yang jauh 
lebih kompleks, ibarat "mengarungi samudera yang penuh gejolak". 

Dalam dunia yang masih mencari bentuk ini, kita terus berpegang teguh pada 
politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional. 
Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, kita terus berjuang untuk keadilan dan 
perdamaian dunia. Kita terus mengobarkan semangat nasionalisme yang sejuk, 
terbuka, moderat, toleran, dan penuh persahabatan. Kita terus mengobarkan 
internasionalisme yang mengedepankan kerja sama dan kemitraan. Mari kita 
lakukan ini dengan sebuah keyakinan, bahwa semakin banyak kawan, sahabat, dan 
mitra, maka negara kita akan semakin aman, makmur dan kuat. 

Dan dalam konstelasi dunia yang sedang berubah dengan pesat, kita kini dapat 
menempuh "politik luar negeri ke segala arah", atau "all directions foreign 
policy". Kita dapat mempunyai "sejuta kawan, tanpa musuh", "a million friends, 
zero enemy". 

Yang jelas, ruang gerak Indonesia di pentas internasional semakin besar. 
Potensi Indonesia untuk berkontribusi terhadap masalah-masalah kawasan dan 
global, juga semakin terbuka lebar. Sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN, 
kita dapat memantapkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di Asia Tenggara 
dan juga di kawasan Asia Pasifik. Sebagai anggota G-20, kita dapat membantu 
mereformasi arsitektur perekonomian dunia, serta dapat berkontribusi bagi 
terwujudnya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berimbang dan berkelanjutan. 
Sebagai anggota OKI, kita dapat terus menyuarakan jati diri Islam yang moderat, 
terbuka, toleran, dan modern. Kita juga secara konstruktif dapat menjembatani 
antara Islam dan Barat. 

Sebagai anggota United Nations Climate Change Conference (UNCCC), kita juga 
menjadi pelopor dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim. Sebagai 
anggota PBB, kita terus memperjuangkan pencapaian tujuan pembangunan milenium, 
Millennium Development Goals, agar tercapai sesuai target pada tahun 2015, atau 
5 tahun dari sekarang. Dan, sebagai negara yang sejak awal menjunjung 
pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama, kita dapat berkontribusi untuk 
terciptanya kerukunan antar-peradaban, "harmony among civilizations", di Abad 
ke-21. 

Kita juga hadir di wilayah-wilayah konflik sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian 
Perserikatan Bangsa Bangsa, seperti di Lebanon dan di Kongo. Itulah tekad dan 
komitmen kita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi. 

Indonesia juga memiliki komitmen dan rencana aksi untuk mengurangi emisi karbon 
kita di tahun 2020 sebesar 26 persen dari perkiraan emisi karbon kita di tahun 
itu. Ini sejalan dengan komitmen pembangunan ekonomi kita, yakni pembangunan 
berkelanjutan yang tidak saja meningkatkan laju pertumbuhan dan lapangan kerja 
serta mengurangi kemiskinan, akan tetapi juga ramah lingkungan. 

Kita menyadari, di Abad ke-21, politik bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus 
menjalankan diplomasi bebas, aktif, dan transformatif. Kita harus meningkatkan 
kinerja diplomasi bebas aktif agar lebih berorientasi pada penciptaan peluang, 
karena dalam era G20, dalam era globalisasi, inilah saatnya Indonesia semakin 
mendunia. Inilah saatnya prestasi, produk, budaya, dan ide-ide Indonesia 
semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global. Yang penting, kita 
harus terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten, tidak 
terombang-ambing oleh kepentingan orang lain, namun tetap berjangkar pada 
prinsip dan kepentingan nasional kita sendiri. 

Dengan kepercayaan-diri yang kokoh, kita yakin bahwa kita tetap dapat berdiri 
tegak di tengah arus perubahan yang deras, justru karena kita mampu menjunjung 
tinggi empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin menjadi bangsa yang maju dan sejahtera di 
Abad ke-21 ini, di atas jatidiri dan kebangsaan kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengakhiri Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak segenap pimpinan dan anggota 
DPR-RI dan DPD-RI untuk memperkokoh tekad kita dalam mewujudkan masa depan 
Indonesia yang lebih baik. Saya sungguh berharap kepada para anggota Dewan Yang 
Terhormat, untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan proses dan kualitas 
pembangunan yang telah berjalan selama ini. Saya juga sungguh bersyukur, kerja 
sama antara pemerintah, DPR dan DPD selama ini, sangatlah baik. Ke depan, kita 
ingin kerja sama ini terus meningkat. Kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab 
yang sama-sesuai tugas dan fungsinya-untuk meningkatkan pembangunan di segala 
bidang. 

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mari kita sikapi hasil-hasil 
pembangunan secara lebih wajar dan proporsional. Memang, masih banyak tantangan 
dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Namun, sesungguhnya telah 
banyak pula prestasi pembangunan yang berhasil kita raih. 

Itu semua adalah keberhasilan kita bersama, utamanya keberhasilan rakyat 
Indonesia yang telah memilih kita untuk memikul amanah mereka. Marilah kita 
laksanakan amanah yang diberikan rakyat kepada kita dengan penuh dedikasi dan 
penuh tanggung jawab, sebagaimana mereka memberikan kepercayaan itu dengan 
tulus kepada kita. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan 
ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun Indonesia menjadi bangsa dan 
negara yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. 

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Jakarta, 16 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO







[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke