http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=31413
RABU, 13 Oktober 2010 | 585 Hits Isu SBY akan Digulingkan Merebak Jakarta, AE.- Ditengah Negara ini dililit banyak masalah, muncul isu tak sedap tentang rencana penggulingan Susilo Bambang Yudhoyono dari kursi Presiden. Semua partai koalisi termasuk PDIP meradang, mereka siap menghadang upaya yang dinilai sangat tidak konstitusional tersebut. Partai Demokrat yang menjadi pengusung utama SBY menjadi Presiden RI kedua kalinya mulai mewaspadai isu ini. PD berharap kritik keras terhadap Pemerintahan SBY tidak berujung pada upaya memutus Pemerintahan SBY di tengah jalan. "Sejauh ini kami melihat banyak kritik keras dari masyarakat. Kami harap kritik tersebut untuk membangun bangsa, jangan sampai hal itu berubah menjadi yang lebih ekstrim lagi sebagai upaya menggulingkan Pemerintahan SBY," tegas Wakil Ketum PD, Max Sopacua, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10). Max mengakui mencermati statemen sejumlah tokoh seperti Ketum PP Muhammadiyah, Jusuf Kalla (JK), dan tokoh-tokoh lainnya yang cukup keras. Max berharap statemen tersebut bukan untuk mengobok-obok Pemerintahan SBY. "Artinya jangan sampai mengobok-obok Pemerintahan SBY. Mengkritisi harus diimbangi dengan memberikan solusi dengan cara yang baik," imbau Max. Max menuturkan, pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang sah dan dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, kata dia, aksi kelompok kecil masyarakat tidak akan mampu menggulingkan SBY. "SBY dipilih rakyat secara langsung dan memiliki validasi dalam Pemilu. Masyarakat yang bergejolak memang butuh solusi, namun tidak sampai ekstrim," terangnya. Sebelumnya Ketum DPP PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan kekhawatirannya terhadap upaya penggulingan Pemerintahan SBY. Hatta meminta agar masyarakat menghargai demokrasi yang telah dibangun bertahun-tahun dengan susah payah. Meski demikian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak melihat adanya upaya penggulingan pemerintahan SBY. PKS meyakini SBY punya strategi mencegah penggulingan kekuasaan. "Saya yakin bahwa aparatur di sekeliling Presiden itu sudah mempunyai kemampuan untuk membuat daya tangkal terhadap persoalan yang ada dan saya sendiri heran muncul kekhawatiran dari Pak Hatta Rajasa yang adalah Menko Perekonomian," kata Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal. Mustafa menilai, kekhawatiran Hatta Rajasa tersebut tidak beralasan. Mustafa balik mempertanyakan alasan Hatta memunculkan isu tersebut di tengah situasi politik yang kini tengah stabil. "Kekhawatiran yang tidak ada bisa menjadi ada, kalau seorang Menko Perekonomian yang menyampaikan. Kita lebih menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian karena itu bukan kompetensi Pak Hatta tapi Presiden," papar Mustafa. Mustafa berharap Hatta lebih konsentrasi mengurus perekonomian nasional. Ia mengatakan, statement seorang menteri sangat berpengaruh pada psikologis rakyat Indonesia. "Harusnya mengeluarkan statement terkait pertumbuhan perekonomian kita, jangan melangkahi Presiden," kata Mustafa. Dalam setahun memimpin, Presiden SBY-Wapres Boediono terus dibombardir. Isu terorisme, kerusuhan, anggaran, suara-suara yang menyatakan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, hingga suara yang menyatakan pemerintah harus diganti. Tepat setahun pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang, berhembus isu ada demo besar untuk menggulingkan SBY. Namun pengamat politik AAGN Ari Dwipayana menilai penggulingan SBY hanyalah wacana. "Itu ekspresi ketidakpuasan dari gerakan ekstraparlemen, itu gerakan di luar politik formal. Ini terjadi karena kegagalan parlemen menjalankan fungsi kontrol dan perimbangan. Tapi ini lebih ke politik wacana. Tidak mendongkel, pertarungan wacana," ujar staf pengajar UGM ini kemarin. Laku tidaknya wacana ini di tengah masyarakat sangat tergantung kredibilitas dari pencetusnya. Kalau tokohnya dianggap penting, maka bisa saja mendapat dukungan masyarakat. Tidak hanya itu, persoalan yang diangkat juga harus dilihat apakah sesuai dengan agenda mansyarakat. "Kalau mengangkat isu yang tidak sesuai dengan realitas dan tokohnya tidak kredibel ya tidak akan diperhatikan masyarakat," sambung Ari. Dia melihat fenomena ini bukanlah bentuk konspirasi untuk mendongkel SBY. Sebagian kalangan hanya memberikan alternatif wacana. Untuk itu, pemerintah SBY diminta tidak menanggapi secara reaktif. Sebaliknya SBY harus mampu menanggapinya dengan data akurat. Sebab demokrasi substantif itu lebih menekankan argumen dan data, bukan retorika. Kekuatan ekstraperlementer bisa membesar kalau pemerintah tidak berjalan efektif dan DPR tidak bersuara. Kurangnya kontrol kepada pemerintah muncul sebagai akibat lemahnya sistem yang oligarkhis. "Jadi wajar ketika banyak yang mencari ruang-ruang untuk berekspresi. Tidak aneh, asal saja gerakan ekstraparlemenennya yang civilized. Untuk ini ada bermacam metode, ada yang berwacana, menulis pemikiran dan kritik atau aksi damai," tutur Ari. Ari mengimbau agar gerakan-gerakan semacam itu tidak selalu dicurigai sebagai bentuk protes untuk menjatuhkan. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ini saya kira hanya upaya untuk membangun wacana tanding. Semoga masyarakat bisa memilih," tutupnya. NU MENDUKUNG PEMERINTAH PBNU mendukung pemerintahan yang sah yang berkuasa saat ini. PBNU juga tidak terlibat dalam isu menggulingkan pemerintahan SBY dan tidak berurusan dengan pertemuan mahasiswa bertema "Seruan Nasional Bergerak Menyelamatkan Indonesia" yang digelar di gedung PBNU hari Minggu (10/10) yang dihadiri Adhie Massardi. "Mobilitas yang menggunakan gedung PBNU itu kan tinggi. Kegiatan itu bukan agenda dari pengurus besar NU. Tidak ada pengurus besar NU yang hadir dalam pertemuan itu," kata Ketua Kominfo dan Publikasi PBNU Sulthan Fatoni kemarin. Sulthan menjelaskan saat kegiatan yang antara lain dihadiri aktivis GMNI, PMKRI, IMM, dan PMII ini, tidak ada pengurus PBNU yang mengantor, sehingga tidak mengetahui persis diskusi dan tema yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Namun setelah mendapatkan kabar mengenai pembahasan dalam kegiatan itu terkait dengan politik praktis, Wakil Ketua Umum PBNU H As'ad Said Ali langsung memberikan instruksi bahwa kegiatan seperti itu melanggar kesepakatan PBNU. "Dalam muktamar PBNU di Makassar, mengenai politik praktis tidak akan dilakukan dan melanggar kesepakatan yang telah ada. Program kita ditekankan pada sosial, keagamaan, dan ekonomi," jelasnya. Menurut Sulthan, PBNU menilai kalau pemerintahan yang terpilih dan sudah mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah pemerintahan yang sah. Pemerintah yang sudah mempunyai amanah dan kegiatan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat, PBNU tentu mendukungnya. "Kalau pemerintahan itu sudah tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan tidak berorientasi kepada masyarakat lagi, NU akan membuat forum resmi. Forum untuk menilai dan membahas mengenai hal itu. Tapi sejauh ini belum ada," ujarnya. PBNU juga belum melihat ada yang istimewa dari gerakan tanggal 20 Oktober mendatang. Jika memang ada yang tidak benar dalam pemerintahan, PBNU punya caranya sendiri untuk menyalurkan pendapat. Bukan melakukan aksi-aksi gerakan melawan pemerintah. "Itu bukan kultur NU. Kalau istimewa tentu pemimpin-pemimpin NU sudah ada di Jakarta semua. Kita biasanya silahturrahmi memberikan masukan secara tertulis, dialog. Kita perjuangkan kepentingan masyarakat semampunya. Tidak ada gerakan perlawanan," cetusnya. Rencana unjuk rasa memperingati satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono hasil dari pertemuan sejumlah aktivis dan organisasi mahasiswa di kantor PBNU, Jakarta, pada Minggu (10/10). Pertemuan yang diberi nama 'Konsolidasi Seruan Aksi: Pemerintah SBY Sudah Gagal' ini lalu berencana menggelar aksi pada 20 Oktober 2010 mendatang. Di dalam pertemuan itu Adhie Massardi selaku Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyerukan aksi untuk mengganti pemerintah SBY sebelum 2014. "Pemerintah sudah harus diganti. Ganti pemerintahan citra. Tidak bisa tidak pemerintah harus sudah turun sebelum 2014," ujar juru bicara era pemerintahan Gus Dur itu. KETUA DPR KLARIFIKASI Sejumlah tokoh nasional mengadakan pertemuan di gedung PP Muhammadiyah yang membicarakan kondisi terkini bangsa Indonesia. Tetapi mereka sama sekali tidak membuat pernyataan bersama bahwa pemerintahan SBY harus diturunkan. Demikian klarifikasi Ketua DPR Marzuki Alie mengenai materi pertemuan sejumlah tokoh politik terkait wacana penggulingan Presiden SBY. Marzuki Alie hadir dalam pertemuan yang berlangsung Jumat (8/10) lalu di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat. "Saya berpikir pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan wacana untuk menggulingkan pemerintah," kata Marzuki kemarin. Seperti diberitakan sejumlah media, pada Jumat (8/10/2010) lalu sejumlah tokoh berkumpul di kantor PP Muhammadiyah. Di antaranya adalah Din Syamsuddin, Jusuf Kalla (JK), Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Mahfud MD, Soetrisno Bachir, Marzuki Alie dan Rizal Ramli. Atas nama pribadi mereka membuat pernyataan cukup keras mengenai kondisi terkini bangsa. "Tapi yang bilang pemerintah gagal hanya satu, Rizal Ramli. Hanya Rizal Ramli yang meminta SBY turun, lainnya moderat," ungkap Marzuki. Sedangkan pernyataan bersama para tokoh, tercermin dalam pidato Din Syamsuddin. Inti pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah itu bahwa sekarang ini dirasakan ada permasalahan bangsa dan memerlukan tawaran solusi yang konkret. "Saya justru mengomentari bahwa bangsa ini kurang bersyukur. Saya prihatin bahwa pimpinan kita selalu jatuh secara tidak enak," sambung Marzuki. Menurut politisi senior PD ini, sebenarnya capaian demokrasi yang Indonesia jalankan sejak mulai bergulirnya era reformasi 12 tahun silam cukup banyak. Tetapi capaian tersebut kurang disyukuri dan cepat tertutup oleh gegap gempita dinamika politik nasional yang silih berganti. Salah satu capaian bidang demokrasi yang menurut Marzuki Alie cukup monumental adalah dipilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI pada 2001. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun menyatakan diri sebagai negara demokratis tapi belum pernah ada wanita menjadi Presiden AS dan baru sekarang warga kulit hitam yang jadi Presiden AS. "Walau demokrasi kita masih banyak kekurangan, tapi patut disyukuri. Bila ada masalah, mari kita selesaikan sesuai mekanisme hukum," imbuh dia. Lebih lanjut Marzuki menyitir pernyataan Rizal Ramli bahwa Pemilukada adalah kriminal. Dia sependapat masalah tersebut lebih terkait kepada UU Pemerintahan Daerah yang menjadi domain DPR dan karenanya tidak bisa serta merta ditimpakan sebagai kesalahan Presiden SBY. "Artinya kita perbaiki UU dan itu domain DPR. Kita terbuka untuk dialog dan diskusi, mari bersama-sama perbaiki UU yang masih bermasalah," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PD itu. (dtc) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
