http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/klarifikasi-berita-dari-pt-freeport-indonesia/
Kamis 02. of Desember 2010 13:11
Klarifikasi Berita dari PT Freeport Indonesia
Redaksi Yth,
Sehubungan dengan artikel berjudul "Siapa mengeruk kekayaan Papua?" di harian
Sinar Harapan halaman 2, 29 November 2010, bersama ini kami hendak melakukan
klarifikasi melalui surat pembaca Sinar Harapan.
PT Freeport Indonesia telah dan terus berkomitmen memberikan kontribusinya
kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Selama
April sampai Juni 2010, Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran
kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 634 juta, atau sekitar Rp 5,7 triliun
dengan kurs saat ini. Pembayaran ini terdiri dari Pajak Penghasilan Badan
sebesar US$ 490 juta, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta
pajak-pajak lainnya sebesar US$ 106 juta, dan royalti sebesar US$ 38 juta.
Total pembayaran oleh Freeport Indonesia selama 2010 sampai Juni mencapai US$
899 juta atau sekitar Rp 8,1 triliun dengan kurs saat ini. Sementara itu,
total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya 1991 yang telah
dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak 1992 sampai
akhir 2009 adalah sebesar US$ 9,5 miliar. Jumlah penerimaan negara ini lebih
besar dibandingkan dividen yang diterima Freeport McMoran Copper & Gold sebagai
induk perusahaan PTFI, yaitu sebesar US$ 7,1 miliar setelah dipotong pajak.
Kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi prasarana di Papua
seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara, jalan, jembatan,
sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern. PTFI telah berinvestasi
senilai kurang lebih US$ 6,7 miliar pada berbagai proyek.
Berdasarkan studi 2009 oleh LPEM, Universitas Indonesia, kontribusi PTFI
terhadap produk domestik bruto (PDB) negara Indonesia, Provinsi Papua, dan
Kabupaten Mimika masing-masing sebesar 1,3%, 40%, dan 96% pada 2008. Hingga
September 2010, PTFI memiliki lebih dari 11.000 karyawan dengan komposisi
31,54% tenaga kerja asal Papua.
Sejak 1996, PTFI berkomitmen meningkatkan jumlah karyawan asal Papua dua kali
lipat dalam kurun waktu lima tahun dan digandakan lagi pada 2006. PTFI juga
berkomitmen untuk sekurangnya mempekerjakan dua kali lipat karyawan staf asal
Papua. Dua komitmen ini telah melebihi target pada 2006.
Salah satu dampak terpenting dari kehadiran PT Freeport Indonesia di Papua
adalah tersedianya layanan kesehatan dan dukungan prakarsa kesehatan yang
diselenggarakan melalui kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat
Amungme dan Kamoro (LPMAK) dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mimika.
Di samping kerja sama erat PTFI melalui LPMAK di tingkat kabupaten dengan
Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPAD Kabupaten Mimika) dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika, pada 2007, PT Freeport Indonesia bersama enam perusahaan
lainnya mendirikan Indonesia Business Coalition on AIDS (IBCA).
Atas berbagai program tersebut, PT Freeport Indonesia telah menerima
penghargaan atas upayanya mendukung pemerintah dalam mencapai Millennium
Development Goals (MDGs) untuk tujuan nomor 6, yaitu penanggulangan HIV/AIDS,
malaria, tuberkulosis, dan penyebaran penyakit lainnya.
Demikian tanggapan kami ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar klarifikasi
ini dapat dimuat di Sinar Harapan.
Salam hormat,
Ramdani Sirait
Juru Bicara PT Freeport Indonesia.
++++
http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/dana-otsus-dikorupsi/620
Dana Otsus Dikorupsi
Rabu, 27 Oktober 2010 | 12:18
Papua adalah sebuah ironi. Provinsi yang boleh dikata paling kaya ini sekaligus
menyandang predikat provinsi termiskin. Papua berlimpah ruah sumber daya alam.
Freeport, tambang emas dan tembaga terbesar di dunia ada di sini.
Papua juga memiliki Tangguh, lapangan gas terbesar di dunia. Kekayaan hutan
berikut biodiversitas dan plasma nutfahnya luar biasa. Namun mayoritas
rakyatnya masih bergelut dengan kemiskinan akut. Dibanding provinsi lain,
indeks Millenium Development Goals (MDGs) Papua juga berada di nomor buncit.
Tingkat kemiskinan Papua mencapai di atas 40%, jauh melampaui rata-rata
nasional sebesar 16%. Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 80% penduduk
asli Papua hidup dalam keterbelakangan dan sangat tertinggal dalam pendidikan.
Rumah tangga miskin mencapai 83%. Demikian pula angka kematian ibu melahirkan
di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia, yakni 1.025 kematian per 100.000,
atau tiga kali lipat dari rata-rata nasional. Pulau paling timur Indonesia ini
juga tertinggi dalam prevalensi HIV/AIDS.
Padahal, pada 2001 pemerintah telah meningkatkan status Papua sebagai daerah
otonomi khusus (otsus). Sejak 2002 hingga 2009, pemerintah pusat telah
menggelontorkan lebih dari Rp 20 triliun untuk dana Otsus Papua. Namun,
dana-dana itu sebagian besar tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat,
bahkan banyak yang dikorupsi.
Hal itu terkonfirmasi dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan
pemeriksaan anggaran Otsus periode 2004-2009 sebesar Rp 3,7 triliun, terdapat
penyimpangan sebesar Rp 578 miliar atau 16%. Sekitar 70% dari temuan
penyimpangan tersebut berupa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan tidak sesuai peruntukan.
Seorang petinggi BPK menyebut penyimpangan ini sebagai kategori moral hazard.
Sebagian penyimpangan dana itu terindikasi korupsi. Ada proyek-proyek fiktif,
penggelembungan nilai proyek, belanja yang menyimpang dari peruntukan, atau
pembelian aset yang tidak sesuai aturan.
Bahkan, ada proyek yang direkayasa, yakni bupati mencairkan dana dulu untuk
keperluan tidak jelas, baru laporan pertanggungjawabannya dikarang-karang.
Selain itu, realisasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan juga jauh di
bawah batas minimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otsus Papua.
Tak heran bila akibat amburadulnya pengelolaan anggaran tersebut, tak sedikit
pejabat di wilayah Papua yang harus meringkuk di balik jeruji besi. Bila audit
BPK sudah menyeluruh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan,
diduga bakal banyak lagi oknum pejabat di wilayah Papua yang terseret.
Begitulah perilaku sejumlah oknum pemrov, pemkab, maupun pemkot di wilayah
Papua. Ini juga acap terjadi di wilayah lain yang daerahnya masuk kategori
miskin. Para pejabatnya berfoya-foya menggunakan dana yang seharusnya untuk
kesejahteraan rakyatnya. Mobil dinasnya mentereng, tak peduli masih banyak
rakyatnya yang kelaparan dan terbelakang.
Dana yang mestinya dipakai untuk membangun perekonomian, membangun jaringan
infrastruktur, atau untuk kesejahteraan rakyat secara umum, akhirnya justru
dihambur-hamburkan oleh aparatnya sendiri. Belanja aparatur negara mendominasi.
Sepertinya tidak ada korelasi positif antara pengucuran dana otsus dan
peningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Praktik tak terpuji seperti ini mesti
dihentikan. Perlu ada mekanisme kontrol anggaran yang lebih ketat dan
sistematis.
Mekanisme check and balance di antara institusi harus berjalan dengan baik,
yakni antara pemda, DPRD, komite pemantau, LSM, dan tokoh-tokoh lokal yang
tergabung dalam Majelis Rakyat Papua. Setiap pemda harus memiliki akuntan
andal, karena banyak daerah miskin yang ternyata tidak memiliki tenaga akuntan.
Kontrol secara efektif dari lembaga-lembaga berwibawa seperti BPK, Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK harus lebih intensif untuk
meminimalisasi korupsi anggaran. Pemerintah pusat tidak boleh lepas kontrol
agar dana yang ditransfer ke Papua, juga daerah-daerah lain, tidak dibiarkan
menjadi ajang korupsi aparat daerah.
Rakyat Papua yang daerahnya kaya akan sumber daya alam, berhak menikmati
anggaran pembangunan yang memadai. Hasil pajak dan royalti dari
perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang mengeruk kekayaan Papua,
wajib dikembalikan kepada rakyat Papua.
Mengabaikan aspirasi ini hanya akan membakar nafsu rakyat Papua untuk merdeka,
apalagi bila ada provokasi pihak asing di belakangnya. Kita semua tahu bahwa
masalah NKRI belum sepenuhnya final di Papua. Fenomena ini masih bisa dilihat
hingga kini, terutama pada tanggal 1 Desember, yang bagi sebagian orang Papua,
merupakan hari kemerdekaan mereka.
Bila ditelisik lebih saksama, keinginan merdeka itu memang terkait dengan
begitu banyaknya ketimpangan di Papua. Tuntutan merdeka lebih merupakan
ungkapan ketidakpuasan rakyat Papua terhadap adanya perlakuan yang tidak adil
serta kondisi kehidupan yang tidak kunjung sejahtera. Karena itu, tindak
lanjut serius terhadap indikasi korupsi dana otsus harus menjadi prioritas agar
ironi yang melanda rakyat Papua bisa dieliminir.
Peningkatan dana otsus dari tahun ke tahun harus berbanding lurus dengan
peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Semua pejabat, baik pusat maupun
daerah, yang menyelewengkan dana rakyat tersebut harus diseret ke meja hijau.
Tanpa ada ketegasan seperti itu jangan harap rakyat Papua bisa mencintai NKRI
lahir batin.
++++
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/02/26/brk,20060226-74521,id.html
Freeport Dinilai Belum Sejahterakan Papua
Minggu, 26 Februari 2006 | 15:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Freeport Indonesia dinilai belum memberikan banyak
kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Koordinator Jaringan Advokasi
Tambang (JATAM), Siti Maimunah, mengatakan bahwa produk domestik bruto (PDB)
Papua memang nomor tiga seluruh Indonesia tapi tingkat kesejahteraan Papua di
posisi ke-29.
"Jumlah terbesar hasil penambangan emas ada di Papua, tapi jumlah penduduk
miskin terbanyak juga ada di Papua," ujarnya kepada Tempo hari ini.
Maimunah juga membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kondisi
ekonomi dan kesejahteraan di Freeport dan daerah sekitarnya sudah baik.
Sebelumnya Kalla juga mengatakan Freeport telah memberikan manfaat bukan saja
untuk Timika, tapi juga seluruh Papua lewat pajak, bagi hasil, dan program
pengembangan komunitas.
Timika sebagai kota utama Freeport, kata dia, memang baik karena menjadi kota
utama kegiatan Freeport di mana karyawannya banyak beraktivitas. Namun, daerah
lainnya yang termasuk wilayah kontrak karya seperti Yahukimo masih rendah
kesejahteraannya.
Jatam mencatat akumulasi penduduk Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan di
atas 35 persen di kawasan konsesi Freeport.
oktamandjaya wiguna
+++++
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: prole...@egroups.com
Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner : proletar-ow...@egroups.com
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
