http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/dua-qanun-berpotensi-melanggar-ham/
Kamis 02. of Desember 2010 13:08
Dua Qanun Berpotensi Melanggar HAM
Jakarta - Pemerintah Aceh diminta mencabut dua peraturan daerah (qanun) yang
dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM), yakni Qanun Khalwat (berdua-dua
dengan lawan jenis yang belum menikah) dan Qanun tentang berpakaian di tempat
umum bagi muslim.
Karena kedua peraturan tersebut dinilai melanggar UUD '45 dan HAM Internasional.
Permintaan pencabutan tersebut dilontarkan Wakil Direktur Human Right Watch
(HRW) untuk Asia, Elaine Pearson, di Jakarta, Rabu (1/12). Pearson mengemukakan
laporan berjudul "Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di
Aceh," dan menyatakan bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang
secara eskploitatif terotorisasi oleh hukum nasional untuk mengadopsi hukum
dari Islam.
Oleh karena itu, aktivis perempuan ini mengingatkan bahwa dua peraturan
tersebut dan cara penerapannya mengundang terjadinya pelanggaran. "Polisi
Syariah dikatakan kadang memaksa para perempuan untuk memberikan hasil
pemeriksaan keperawanan sebagai bagian dari investigasi," ungkap Pearson sambil
memperlihatkan laporan setebal 85 halaman itu.
Dalam jumpa pers yang dihadiri Otto Syamsuddin Ishak, peneliti senior
Imparsial, dan KH Husein Muhammad, komisioner Komnas Perempuan, serta
moderator Andreas Harsono dari HRW itu, ditegaskan bahwa qanun soal khalwat
(perbuatan mesum) dan aturan berpakaian di tempat umum bagi semua muslim
melanggar UUD '45 yang melindungi hak-hak asasi manusia. Ini juga tidak
sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi
Indonesia pada 2006.
Oleh karena itu, HRW meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk
mencabut kedua qanun tersebut. Mereka juga meminta Gubernur Aceh dan pemerintah
pusat di Jakarta untuk menarik kembali perda tersebut, dan memohon Mahkamah
Agung untuk meninjau kesesuaian perda tersebut dengan UUD '45 dan hukum
nasional.
Aturan Legal
Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof Dr Rusdi Ali
Muhammad, menilai pelaksanaan aturan Islam di Aceh tidak melanggar HAM, karena
aturan tersebut dibentuk secara legal dan mendapat dukungan dari negara.
"Suatu aturan baru dianggap melanggar HAM apabila tidak sesuai dengan aturan
dalam sebuah negara. Sementara itu, pemberlakuan Syariat Islam di Aceh
mengikuti keputusan atau undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia,"
jelas Rusdi Ali Muhammad, Selasa (30/11) malam.
Mantan Rektor IAIN Ar-Raniry ini juga menyebutkan, pada dasarnya semua hukuman
menyinggung HAM karena berupa derita yang ditimpakan kepada seseorang. Pada
hukuman penjara, misalnya, jika ditelusuri juga menghambat kebebasan bergerak
orang yang terpidana. Tetapi, kemudian hukuman (punishment) tersebut menjadi
legal karena dilakukan berdasarkan aturan hukum positif.
Rusdi juga menyebutkan, jika ada yang tidak setuju dengan pemberlakuan syariat
Islam di Aceh, mereka harus menempuh jalur hukum. "Setuju atau tidak setuju
dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, itu hak semua orang," katanya.
Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (Huda), Teungku Faisal Ali, menyebutkan,
sebelum memutuskan pemberlakuan syariat Islam di Aceh melanggar HAM atau
tidak, pegiat HAM harus terlebih dulu mengkaji ulang petisi hukum HAM
internasional. "Jika penerapan syariat Islam melanggar HAM, maka pemerintah
pusat tentu tidak akan menyetujui aturan tersebut," tambah Faisal.
(murizal hamzah/
junaidi hanafiah)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: prole...@egroups.com
Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner : proletar-ow...@egroups.com
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
