Refleksi : Reshuffle atau tidak reshuffle tidak akan mengadakan perubahan mendasar kepada kehidupan masyarakat, teristimewa mereka yang berada di lapisan terbawah. Hal ini karena karakter kaum elit nan berkuasa tidak terkait falsafah perbaikan tingkat kehidupan rakyat selain kepentingan mereka sendiri. Bukan sudah lazim diketahui bahwa tidak ada kaum elit nan berkuasa mau mengorbankan kepentingan mereka dengan sukarela. Jadi mereka akan mempertahankan kekuasan demi kepentingan mereka mati-matian dengan berbagai cara.
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=b54cf79ff86138fae5bfa8fa22aa6b8b&jenis=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b Reshuffle Mengemuka, Presiden Seriusi Peta Politik Kamis, 13 Januari 2011 | 12:57 WIB JAKARTA - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sudah merampungkan evaluasi atas kinerja Kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II. Dari evaluasi tersebut masih ada menteri yang masih berkinerja buruk. Mereka ini terancam menjadi sasaran reshuffle Presiden SBY. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sumarno mengatakan merujuk hasil UKP4 ini Presiden SBY sangat mungkin melakukan perombakan kabinet terutama pada bawahannya yang kerjanya buruk, tapi semua dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. "Reshuffle berlaku bagi menteri yang buruk kinerjanya, tapi tentunya SBY akan melihat peta kekuatan politik yang berkembang," ungkapnya, Kamis (13/1). Menurut dia, bongkar-pasang menteri juga harus mempertimbangkan stabilitas di pemerintahan dan legislatif. "Namun raport merah bukan satu-satunya yang menjadi variabel untuk reshuffle," imbuh Sumarno. Terlebih kata dia, imbas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan penghapusan pasal 184 ayat 4UU No. 27 Tahun 2009 yang mengatur kuorum 3/4 untuk mengajukkan usul hak menyatakan pendapat, dan harus disetujui 3/4 anggota dewan yang hadir, berimplikasi luas. Termasuk akan berpengaruh terhadap peta politik di Setgab atau mitra koalisi. Menurut dia, penghilangan ketentuan syarat 3/4 kuorum telah mengembalikan kekuatan bagi DPR dalam mengawasi pemerintah. Pengaruh politik anggota DPR kembali besar. "Pemerintah jadinya akan merangkul banyak teman untuk mengamankan kebijakannya," terang Sumarno. Seperti diketahui, Presiden SBY sudah mulai memanggil sejumlah menteri yang mendapatkan rapor merah berdasarkan evaluasi UKP4. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pemanggilan para menteri tersebut berdasarkan laporan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto tentang evaluasi kinerja para menteri selama dua bulan terakhir. Sudi mengatakan hasil yang diterima presiden menunjukkan ada menteri yang berkinerja baik dan masih ada pula menteri yang kinerjanya belum memuaskan. "Ada yang nilainya positif ada yang nilainya negatif.Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil.Ada yang sukses betul ada yang tidak sukses. Nah, itu semua sudah di tangan Bapak Presiden," ujar Sudi, Rabu (12/1). Pemanggilan menteri-menteri yang bernilai merah tersebut,kata dia, tidak dilakukan sekaligus namun satu per satu. "Kapan saja, saya kira tidak mesti sekaligus. Mungkin parsial kali ya, mungkin sudah ada yang dipanggil, tapi kan tidak perlu diumumkan kepada rekan-rekan," ujarnya. Sudi mengatakan presiden selama ini selalu memberikan konseling kepada menteri-menteri yang capaiannya belum memenuhi target. Namun, Sudi mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan presiden merombak atau reshuffle kabinet. "Kami tidak bicara soal reshuffle, itu haknya presiden. Tapi yang jelas penilaian ataupun evaluasi itu ada dan nanti mungkin di pertengahan tahun pun akan ada evaluasi sejauh mana capaian dan perbaikan-perbaikan dari arahan Bapak Presiden untuk peningkatan kinerja masing-masing," ujarnya. Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto Rabu kemarin menyerahkan laporan tahunan kinerja para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebelum menyerahkan laporannya, Kuntoro menjelaskan kepada pers, sebagian menteri masih mendapat rapor merah karena gagal menyelesaikan tugasnya sesuai tenggat waktu yang diberikan presiden. Sayangnya Kuntoro tidak bersedia mengungkapkan menteri-menteri gagal tersebut. Dia juga menolak menjawab jumlah menteri yang kinerjanya jelek. "Masih ada yang merah. Mudah-mudahan nggak sebanyak yang kemarin itu ya," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara. Sekadar mengingatkan pada Oktober 2010 lalu, sebanyak lima menteri disebut-sebut menerima rapor merah. Yakni Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Perhubungan Freddy Number. okz,ins [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
