Refleksi : Negeri untuk semua, tetapi harta kekayaannya bukan untuk semua! http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=32235
RABU, 18 Januari 2011 | 364 Hits Prof. Nurhajati: Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Negeri Untuk Semua BELUM lama ini majalah Forbes merilis 40 orang Indonesia masuk daftar terkaya di dunia. Tahun ini tujuh nama miliarder muda, Sri Prakash Lohia, Kiki Barki Makmur, Benny Subianto, Agus Lasmono Sudwikatmono, dan Tahir, masuk deretan nama-nama beken seperti Budi Hartono dan Michel Hartono (Djarum) serta Susilo Wonowidjojo (Gudang Garam). Catatan fantastis lainnya, jumlah kekayaan 40 orang itu mencapai US$71 miliar (Rp639 triliun), meningkat hampir dua kali lipat dari tahun lalu, US$42 miliar (Rp378 triliun). Suatu prestasi memapankan dan mengembangkan status elitisme yang fantastis. Di satu sisi, tentu prestasi fantastis itu dibaca sebagai indikasi positif ekonomi pascakrisis. Namun di sisi lain, itu tetap menimbulkan pertanyaan besar, khususnya dari komunitas 'awam', seperti bagaimana dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang tidak mengalami perubahan signifikan? Monopoli oleh sekelompok tertentu masih dominan atau mudah terbaca, meski orde reformasi telah mengusung paradigma ekonomi berbasis kerakyatan, atau dijargonkan menepis teori pertumbuhan atau efek penitisan dari atas ke bawah. Paradigma itu dijual untuk membiaskan atau membelokkan hasrat publik yang bermaksud 'tergesa-gesa' menuai bagian dari pemerataan dan kemakmuran. Pernah, Prof David Ellwood, saat ke Indonesia, mengingatkan teori itu sebagai kejahatan ekonomi, dengan memberi peluang besar kepada usaha besar untuk merajalelakan kapitalnya, atau menciptakan pola politik ekonomi monopolistik yang berbasis neohegemonisme bernapas keserakahan dan ketidakmanusiawian. Ellwood mengingatkan tentang 'bencana ekonomi' yang menyakiti masyarakat. Kondisi itu telah sedemikian rupa menciptakan jurang kesenjangan (disparitas) antara para penggerak kapital skala besar dan sebagian besar warga. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin tak beranjak. Himawan (2010) misalnya menyebut bahwa di kisaran 20% warga ini dari 240 juta atau 48 juta orang yang menikmati kemajuan pembangunan, suatu kondisi paradoksal sekali jika dikaitkan dengan realitas keprihatinan yang sedang menimpa masyarakat Indonesia. Terbukti, 192 juta warga lainnya hanya menonton, tetap dalam hegemoni kemiskinan, ketelantaran, tunawisma, buta huruf, terasing, bahkan kelaparan di sejumlah daerah pedalaman atau komunitas marjinal. Walaupun pemerintah mengaku jumlah warga miskin hanya 31,03 juta orang dengan kriteria pendapatan maksimal Rp3.972.000/tahun, atau terus mengalami penurunan, potret ketidakberdayaan ekonomi (ecomomics empowerless) masyarakat tak terbantahkan. Kalau sudah seperti itu kondisinya, kearifan model apa yang seharusnya ditunjukkan pemerintah (negara)? Haruskah negara membiarkan kondisi paradoksal dan kesenjangan semakin parah? Atau akankah pemerintah hanya membiarkan dan memuluskan jalan bagi pemilik modal besar dalam melicinkan jalannya menjadi manusia super kaya, sedangkan ratusan juta rakyatnya terpuruk dalam kemiskinan, malanutrisi, dan mati kelaparan? Ironisnya lagi, mereka terbiarkan menjalani dan mengakrabi status mereka sebagai penonton kemakmuran (prestasi kekayaan) segelintir orang. Mereka dikondisikan sebagai kumpulan manusia yang sebatas bisa melihat, menyaksikan, dan membandingkan perbedaan tajam antara dirinya dan komunitas elite. Itu bisa terjadi, tak terlepas dari kegagalan pemimpin kita dalam memahami dan memperjuangkan secara objektif dan maksimal penderitaan ekonomi orang kecil. Mereka tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat sebagai pembebas kesulitan ekonomi yang diderita jutaan elemen masyarakat. Bangunan bangsa ini dipilari banyak segmen sejarah yang tidak suci, tidak tulus, tidak setia, dan tidak punya komitmen kuat untuk membela, memperjuangkan, dan menjaga kemaslahatan rakyat secara empirik. Realitas ketidakberdayaan masyarakat bukannya dijadikan objek juangnya, melainkan diamnesiakannya atau bahkan diperlakukan sebagai komoditas politik yang menguntungkannya. Mereka itu tak benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai penyangga dan pencerah republik. Bagaimana mungkin mereka bisa ikut mendesain dan mengantarkan ratusan juta rakyat Indonesia ke wilayah kesejahteraan, meminjam istilah Nurcholis Majid, golden era (era keemasan), kalau sikap dan perilaku yang ditunjukkan tak pernah bernilai emas. Perilaku bernilai emas adalah wujud perilaku yang berharga, layak diagungkan, dan jadi pilihan. Perilaku yang digelar seharusnya lebih menyuratkan kemuliaan pribadi dan bukan keterhinaan. Perilaku agung tersebut tentulah jenis perilaku yang mengedepankan semangat persatuan, mengutamakan kejujuran, suka meringankan beban umat, tidak menghadirkan dan membenarkan tindakan yang menyakiti rakyat, tak takut mengkritik dan mengoposisi 'kezaliman struktural', dan tak gentar mengimplementasikan etos jihad atas kompilasi dan akumulasi penindasan. Segmen elite bangsa Indonesia itu ternyata tak memberikan teladan kejuangan struktural yang layak dijadikan kiblat. Perilaku-perilakunya bercorakkan penyimpangan yang mengakibatkan negeri ini merana karena dirajam kesengsaraan dan penderitaan moral, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Negeri ini seperti wilayah tidak bertuan, tak punya pemimpin, tak ada tatanan, dan dilanda 'kemiskinan' serius jiwa kenegarawanan. Disebut wilayah tidak bertuan karena negeri ini seperti tak punya majikan, wilayah kosong yang aset-asetnya seperti sumber daya hutan menjadi 'halal' untuk ditebang, dibakar, dijarah, dan dieksploitasi secara tak terkendali. Negeri ini seperti kesulitan atau gampang gagap untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat, atau sebagai negeri yang elemen fundamentalnya kehilangan etos juang yang membumikan Indonesia sebagai state for all (negeri untuk semua). Hukum rimba pun tampil ke permukaan, siapa yang kuat, dialah yang berhak menentukan segalanya, termasuk menjual dan membagi-bagi keuntungan dengan investor, pemilik modal kuat, atau siapa pun yang mau jadi kroni dan punya keistimewaan untuk memperoleh 'lisensi' politik-ekonomi. Disebut negeri layaknya tak punya pemimpin karena punya banyak pemimpin yang gagal memperagakan kepemimpinan. Di mana-mana berebut ingin jadi pemimpin, jadi ketua, kepala, penanggung jawab, atau posisi apa saja di legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta di berbagai 'pos basah'. Namun, pola dan strategi-strategi yang digunakan lebih konsentrasi pada pencarian dan pengamanan proyek-proyek yang menguntungkan diri, kerabat, dan partai yang menguntungkannya. Kekuatan strategis yang membawa baju sebagai pemimpin umat itu telah menjadikan negeri ini hanya ladang untuk berburu dan mengail keuntungan sebanyak-banyaknya, mengisi 'pundi-pundi' anak-istri. Tak ada tanggung jawab moral untuk mendahulukan keberpihakan pada umat (publik). Umat hanya dijadikannya sebagai kendaraan untuk mengantarkan ambisi dan keserakahannya ke pelabuhan kemewahan atau penguatan gaya hidup eksklusifnya. Rakyat hanya jadi objek sapi perah untuk mendulang kedigdayaan martabatnya dan mengamankan arogansi strukturalnya. Kondisi itu tak akan pernah mengalami perubahan, manakala mentalitas memimpinnya tak pernah ditunjukkan dengan totalitas kemampuannya. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
