Refleksi : Pantas sang presiden SBY minta gajinya dinaikan agar bisa bekerja produktif untuk lebih membohongi rakyat. hahahha
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini SJUKUR SARTO Gaji Rendah, Pekerja Tak Akan Produktif Sabtu, 29 Januari 2011 Produktivitas, dedikasi, loyalitas, dan kebanggan seorang pekerja terhadap perusahaan tergantung penghargaan yang diberikan oleh si pemilik perusahaan. Jika tidak bisa memberikan gaji/upah yang layak hingga pekerja bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, maka sang pengusaha atau pengelola perusahaan jangan mengharapkan produktivitas dan dedikasi yang optimal dari pekerja. Hingga saat ini, seluruh pengusaha selalu mengeluhkan tingkat produktivitas pekerja di Indonesia yang rendah, tanpa melihat berapa besar gaji/upah yang diberikan. Faktanya gaji/upah yang diberikan pengusaha di Indonesia memang jauh dari kata memenuhi kriteria 'layak'. Dalam hal ini pekerja tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya dari gaji yang diterimanya. Parahnya, meski tingkat upah minimum untuk pekerja di Indonesia tergolong terendah di ASEAN, namun masih banyak pengusaha menolak memberikannya. Untuk mengulas masalah tingkat gaji/upah di Indonesia dan dampaknya terhadap pekerja, termasuk permasalahan yang dialami pengusaha, berikut petikan wawancara wartawan HU Suara Karya Andrian Novery dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sjukur Sarto di Jakarta, kemarin. Komisaris PT Jamsostek (Persero) dari perwakilan pekerja ini juga menyorot mengenai persepsi pengusaha yang menganggap komponen upah/gaji pekerja sebagai biaya, bukannya investasi. Dengan demikian, pengusaha cenderung menganggap pekerja sebagai bawahan/pesuruh dan bukan sebagai mitra kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini membuat perspektif pengusaha terhadap pekerja selalu terkait bagaimana bisa memberikan upah/gaji serendah-rendahnya. Padahal ini berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan loyalitas serta dedikasi pekerja terhadap perusahaan. Di lain pihak, pemerintah sendiri bukannya mendorong pengusaha agar bisa memberikan upah yang layak untuk pekerjanya, namun justru sibuk dengan rencana rutin untuk menaikkan gaji presiden, pejabat negara, pejabat publik serta PNS dan TNI/Polri. Bahkan gaji PNS golongan terendah pun, jauh lebih tinggi dibanding buruh pabrik. Menurut Anda, apakah tingkat upah minimum yang diberikan pengusaha kepada pekerja di Indonesia sudah ideal? Ini mengingat meski gaji pekerja/buruh tergolong rendah, banyak pengusaha enggan memenuhi ketentuan upah minimum tersebut? Rata-rata secara nasional, upah minimum provinsi (UMP) saat ini (2011) baru 83 persen dari kriteria kebutuhan hidup layak (KHL). Tahun lalu (2010) 82 persen. Memang secara rata-rata ada kenaikan UMP pada 2011 dibanding 2010, namun tidak signifikan. Tingkat kenaikannya pun lebih rendah dari rata-rata nasional. Kalau dihitung, upah pekerja/buruh di perusahaan lebih rendah dibanding pegawai negeri sipil (PNS) golongan terendah sekalipun. Untuk PNS, gaji terendah sudah mencapai Rp 1.950.000 per bulan. Ini semua sama dan berlaku secara nasional. Sedangkan buruh/pekerja di perusahaan swasta, di Jakarta, misalnya, upah minimumnya baru Rp 1.290.000 per bulan. Bahkan di daerah ada yang masih Rp 800.000 per bulan. Padahal jam kerja PNS jauh lebih sedikit, jam 2 siang selesai dan pulang. Secara psikologis, respons pemerintah melalui Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian terkait wacana kenaikan gaji presiden, justru tidak masuk akal. Padahal pernyataan presiden sebenarnya tidak minta naik gaji. Ini justru ditanggapi dengan rencana untuk menaikkan gaji PNS dan pejabat. Ini artinya pemerintah tidak peduli masalah ekonomi yang mengkhawatirkan masyarakat saat ini. Ekonomi Indonesia terus terpuruk, karena infrastruktur masih minim. Tapi, ternyata alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional tergolong kecil. Realisasinya pun tidak optimal. Sementara anggaran untuk gaji PNS dan pejabat negara jauh lebih besar dibanding untuk infrastruktur. Ini artinya pemerintah lebih sibuk mengurus pegawainya daripada nasib pekerja lain di sektor swasta? Memang aturannya diarahkan agar PNS dan TNI/Polri mendapat gaji besar, dan tunjangan besar. Diatur juga agar setiap tahun bisa terus dinaikkan. Ini belum termasuk tunjangan dari honor kegiatan-kegiatan. Presiden saja kalau dalam perjalanan dinas, honornya bisa tiga kali lipat dari gajinya sebulan. Bisa Rp 300 juta-Rp 400 juta uang sakunya. Pejabat negara lainnya juga begitu. Lalu, pekerja perusahaan swasta bagaimana? Kalau pun ada tambahan, paling dihitung lembur dan nilainya tidak banyak. Seharusnya memang ada undang-undang tentang sistem pengupahan. Jadi, untuk PNS, karyawan BUMN, dan swasta harus seimbang. Supaya orang tidak berebut ke BUMN atau jadi PNS. Jadi, ada benang merahnya. Yang terjadi, PNS atau anggota TNI/Polri itu produktif atau tidak, berdedikasi atau tidak, gajinya pasti naik setiap tahun. Sementara kenaikan UMP untuk pekerja swasta setiap tahun, besarannya pun cuma 4-5 persen, banyak ditolak pengusaha. Padahal UMP saja sudah jauh dari kriteria layak. Mengapa pengusaha di Indonesia justru terkesan menjadikan pekerja sebagai budak atau pesuruh? Hampir seluruh pengusaha kita tidak profesional. Mereka melihat upah untuk karyawan sebagai biaya. Padahal, seharusnya sebagai 'investasi'. Jadi, uang yang dikeluarkan untuk pekerja memang dihitung sebagai investasi. Imbalnya, kalau yang diberikan pengusaha untuk pekerja cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, maka produktivitasnya juga meningkat. Inovasi dan motivasi kerja akan tinggi. Pekerja juga merasa bangga dengan perusahaannya. Selama ini upah pekerja hanya 4 persen dari struktur biaya produksi. Jadi, tidak besar. Jika perusahaan bisa memberikan upah yang layak, maka produktivitas pekerja akan terus meningkat. Namun kalau pengusaha tidak mau memberikan upah yang layak, jangan harap produktivitas pekerja meningkat. Malah menurun dan pekerja juga merasa tidak dihargai dan tidak bangga dengan perusahaannya. Bahkan tidak mau memikirkan tentang kelangsungan perusahaannya. Pekerja akan bangga dan siap berbakti kepada perusahaannya jika diberikan upah yang layak dan cukup. Dalam hal ini, pekerja akan termotivasi untuk terus meningkatkan produktivitas, karena dihargai perusahaan. Ini menjadi alasan kenapa banyak TKI bekerja di luar negeri. Ini karena mereka dihargai dan diberikan upah yang lebih layak. Lucunya, bila dibandingkan, produk kita dan produk dari negara lain pasti lebih mahal. Padahal, upah buruh di Indonesia lebih rendah. Industri di negara lain berani memberikan gaji dan upah layak untuk pekerja, namun produknya tetap kompetitif dan berdaya saing tinggi. Kenapa bisa demikian? Di Indonesia banyak biaya siluman yang memicu ekonomi biaya tinggi. Besarannya sudah mencapai 20-33 persen dari biaya produksi. Biaya siluman ini biasa disebut biaya tak terduga atau biaya umum lainnya dalam neraca keuangan perusahaan. Biaya siluman ini jauh lebih tinggi dibanding upah pekerja. Ini artinya apa? Ada masalah di internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan penelitian di internal, pengusaha kita hampir seluruhnya tidak profesional. Jadi, tidak mengembangkan diri dan usahanya dari profesi. Pengusaha di Indonesia hanya cari jalan pintas untuk mencari untung. Biaya yang bisa dipermainkan adalah upah pekerja. Sementara yang lainnya tidak bisa. Parahnya komponen biaya tak terduga di perusahaan justru terus meningkat. Pikirannya selalu bagaimana bisa menekan biaya untuk upah pekerja dan menghindari ketentuan UMP, tunjangan serta pesangon. Si pengusaha justru sibuk mengalokasikan biaya untuk gagah-gagahan dengan main golf setiap minggu, karaoke, membangun kantor mewah, dan lainnya. Baru saja dapat kredit, bahkan pekerjaan belum dimulai dan lainnya, si pengusaha sudah menyewa kantor mewah dan besar-besar. Tapi, bukannya berpikir untuk merekrut pekerja profesional dan produktivitasnya tiunggi meski harus menyiapkan gaji dan upah yang layak. Tapi yang ada, si pengusaha hanya mementingkan kepentingan sendiri, penampilannya, dan lainnya. Artinya, besaran upah pekerja atau buruh di Indonesia, khususnya perusahaan swasta, rendah. Karena, memang tidak ada keberpihakan dari pemerintah dan pengusaha. Ini artinya pengusaha tidak profesional. Jadi, tidak membangun usahanya dari profesi. Seharusnya kan seorang pengusaha profesional akan mendorong produktivitas pekerjanya dan berinovasi untuk pekerjaan. Caranya dengan membuat pekerja itu bangga dengan perusahaannya. Bagaimana dia bisa bangga, berarti semua kebutuhan hidupnya harus diberikan pengusaha. Baik berupa gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan lainnya. Jika terpenuhi kebutuhannya, si pekerja mau disuruh total dan siap bekerja penuh dengan dedikasi tinggi full. Pengusaha kan justru menerapkan sistem kontrak atau outsourcing untuk menekan upah pekerja. Parahnya masalah ini, memang pengusaha mengalihkannya dengan menjalankan sistem outsourcing atau kontrak. Padahal ini tidak menyelesaikan masalah, karena ketidakpastian membuat pekerja juga tinggi. Si pekerja juga tidak akan bekerja maksimal, karena dia tahu hanya bekerja untuk periode tertentu saja. nanti belum tentu diperpanjang. Jadi cuma bekerja untuk menghabiskan waktu. Upah pekerja kontrak atau outsourcing pasti tidak cukup. Apalagi dipotong lagi sama agennya. Ini kian sayang, pekerja tidak dioptimalkan. Produktivitas pekerja kontrak itu cuma 40 persen dari dan ideal. Ini hasil penelitian. Tapi, kalau statusnya 'karyawan', produktivitas akan naik 70 persen. Dan, kalau perusahaan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pekerja, maka produktivitasnya bisa mencapai 90-100 persen. Ini yang harus dipahami seorang pengusaha. Tapi pengusaha maunya jalan pintas dan gampangnya saja. Ini kalau pengusaha tidak profesional.*** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
