Refleki : APBN prioritaskan SDA di daerah miskin lantas bagaimana SDM? SDA habis dikeruk, SDM tinggal di tempat, berarti tetap miskin karena keterbelakangan pemicu kemelaratan dan sebaliknya.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/content_96/read/apbn-perlu-prioritaskan-daerah-miskin/ Kamis 24. of Pebruari 2011 12:46 APBN Perlu Prioritaskan Daerah Miskin Jakarta - Indonesia tidak pernah berani untuk meningkatkan produksi sumber daya alamnya dalam jumlah yang besar, sehingga negara ini menjadi lemah pada sektor-sektor yang seharusnya kuat. Alokasi APBN diperlakukan sama untuk semua daerah. Padahal, daerah miskin perlu dapat prioritas lebih besar agar bisa bersama-sama mendorong tingkat produksi. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengemukakan hal ini saat berkunjung ke kantor redaksi Sinar Harapan, di Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (23/2). Menurutnya, alokasi APBN di Indonesia sangat tidak adil dan sangat sentralistik. "Seharusnya difokuskan ke daerah yang dalam keadaan miskin," ujarnya. Ia menambahkan, anggaran negara yang dimiliki cukup besar untuk peningkatan produksi SDA-nya, seperti di sektor perikanan, pertanian, dan energi. Fadel mencontohkan dalam sektor perikanan. Dalam sektor ini Indonesia mestinya bisa menjadi produsen hasil laut terbesar di dunia. Namun, selama ini tak pernah berani melakukan perubahan untuk menaikkan produksi sumber daya alam secara signifikan. Menurutnya, produksi sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, maupun kelautan dan perikanan, dapat digenjot dengan melakukan perubahan signifikan pada program kerja. Namun, selama ini hal itu masih belum dilakukan akibatnya adanya ketidakberanian menaikkan produksi secara signifikan. "Permasalahan kita ini adalah tidak pernah berani menaikkan produksi dalam jumlah besar," katanya. Ia mencontohkan, ketika ia menargetkan kenaikan produksi ikan mencapai 30 persen, banyak orang tidak percaya. Pada kenyataannya, setiap tahun kenaikan produksi ikan nasional mengalami kenaikan rata-rata 10 persen. Namun, Ia yakin, kenaikan itu akan menjadi besar perlahan-lahan apabila dilakukan dengan mengubah cara kerja dan anggaran. Di bidang rumput laut, saat ini Indonesia telah menjadi produsen rumput laut terbesar di dunia dengan produksi sebesar 3 juta ton per tahun. Sayangnya, produksi masih diekspor dalam bentuk produk mentah, karena kapasitas industri untuk memberikan nilai tambah rumput laut belum memadai. Hal ironis terjadi pada produksi garam nasional. Sampai saat ini, Indonesia masih mengimpor garam dari sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 3 juta ton per tahun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2010 lalu realisasi impor garam industri sebesar 2,1 juta ton, atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,7 juta ton. Hal itu terjadi akibat produksi garam nasional yang sangat renda akibat petani enggan berproduksi. Keengganan itu berawal dari harga yang dipatok terlalu rendah, sehingga petani tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur, garam hanya dihargai Rp 325 per kg, sementara ongkos produksi mereka mencapai Rp 300 per kg. Artinya, mereka hanya diberi keuntungan Rp 25 per kg. Harusnya, harga garam disesuaikan menjadi Rp 600 per kg, sehingga petani garam pun dapat menikmati keuntungan yang cukup. "Padahal laut kita begitu besar. Harusnya kita malu mengimpor garam dalam jumlah besar," ujar Fadel. Pertanyakan Impor Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertanyakan alasan pemerintah melakukan impor beras saat di kalangan petani masih surplus beras saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harusnya terbuka mengenai berapa stok beras Bulog saat ini dan berapa kekurangan yang harus dipenuhi. Ia mengatakan, jika stok beras di kalangan petani masih mencukupi, pemerintah berkewajiban membeli guna mencukupi stok Bulog dari petani lokal. "Kita beli aja dari petani karena hal itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani," katanya. Aburizal juga berharap pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani dalam rangka menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP). Menteri Pertanian Suswono kepada SH, saat ditemui di Bogor belum lama ini, menyatakan, target surplus 10 juta akan mampu dicapai dalam tiga tahun mendatang. Pencapaian surplus beras 10 juta akan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. "Jika iklim normal dan tidak ada gangguan lain, maka surplus beras akan dapat dilakukan dalam tiga tahun mendatang," kata Mentan. Jika surplus 10 juta ton, logikanya Bulog tidak akan mengimpor beras lagi. Saat ini Indonesia sudah surplus 4,1 juta ton. Prioritas Kaum Miskin Menyikapi situasi ini, pemerintah dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Bappenas tadi malam, memutuskan untuk memprioritaskan enam program pro rakyat. Keputusan ini merupakan tindak lanjut arahan/instruksi Presiden SBY terkait retreat yang dilaksanakan di Istana Bogor pada tanggal 21-22 Februari lalu. Keenam program pro rakyat tersebut terdiri dari: pengadaan rumah sangat murah, pengadaan transportasi publik yang murah untuk rakyat, penyediaan air bersih, penyediaan listrik yang murah dan terjangkau untuk rakyat, penyediaan prasarana untuk para nelayan, dan keberpihakan terhadap masyarakat pinggiran kota. Sementara itu, tema besar yang harus terealisasi adalah surplus beras 5-10 tahun ke depan, penyediaan transportasi untuk mengatasi kemacetan, dan membuka lapangan pekerjaan. (mila novita/sigit wibowo/inno jemabut/effatha tamburian) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
