Refleksi : Pada umumnya partai-partai politik di NKRI adalah kumpulan oknom-oknom kleptokrat, jadi biar dicungkir balik, ganti itu ini, reshuffle atau apapun pada kabinet atau DPR, NKRI tambah bangkrut! Kekecualiannya ialah para petinggi partai politik dan konco-konco bin sahabat serta sobat-sobat mereka makin gemuk harta hasil penipuan terhadap rakyat. Tanpa ragu-ragu penipuan-penipuan ini dilakukan atas nama dan dibawah lambang agama Illahi.
http://us.detiknews.com/read/2011/02/28/134007/1581137/10/sekjen-pks-belum-ada-evaluasi-dari-presiden-sby?991101mainnews Senin, 28/02/2011 13:40 WIB Sekjen PKS: Belum Ada Evaluasi dari Presiden SBY Elvan Dany Sutrisno - detikNews Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tenang berada di koalisi. Sebab sampai saat ini desakan partai koalisi agar PKS ditendang dari koalisi belum didengar SBY. "Sampai sejauh ini belum ada evaluasi dari Pak SBY ke PKS. Tidak ada evaluasi dan tidak ada reshuffle kabinet," tutur Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Senin (28/2/2011). Menurut Anis, hanya Presiden SBY yang berhak menentukan kelanjutan koalisi. Termasuk terkait keberadaan PKS di kabinet. "Karena kita berkoalisi dengan Pak SBY jadi bubarbarnya juga harus dari Pak SBY," tutur Anis. Anis bahkan meminta ada surat kontrak jika PKS diusir dari koalisi. Alasannya, PKS masuk koalisi melalui kontrak koalisi sebelum Presiden SBY dan Wapres Boediono terpilih. "Kalau mau keluarkan PKS dari koalisi harus ada kontraknya. Karena PKS masuk koalisi juga lewat kontrak koalisi yang ditandatangani SBY," tantangnya. Sebelumnya desakan PD dan partai koalisi meminta Golkar dan PKS keluar koalisi terus menguat. Koalisi merasa tidak nyaman dengan keberadaan Golkar dan PKS di koalisi. ++++ http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2011/02/27/fks,20110227-1757,id.html PKS Tamat Minggu, 27 Februari 2011 | 06:37 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta - Petualangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diduga bakal tamat. Partai Demokrat bertekad meminang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang banyak disebut bisa menggantikan PKS. "Kalau Gerindra pasif, kami yang akan jemput," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa. Menurut Saan, partainya akan mengambil inisiatif komunikasi untuk menarik Gerindra ke dalam koalisi. "Mungkin lewat sesama pimpinan," kata dia setelah mengikuti diskusi soal koalisi di Jakarta kemarin. Saan menilai Gerindra layak masuk koalisi karena partai ini punya kesamaan pandang dengan Demokrat. Hal itu ditunjukkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa lalu. Saat itu Gerindra senapas dengan Demokrat, yakni menolak usul pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan. Padahal, sebelumnya, Gerindra termasuk kubu yang mengusung hak angket bersama PDI Perjuangan. Adapun Golkar dan PKS, yang menjadi anggota koalisi, justru berseberangan sikap dengan Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy menegaskan, Presiden Yudhoyono sebenarnya sudah ingin melakukan perubahan format koalisi. Namun, jika ada partai yang dikeluarkan dari koalisi, harus ada partai lain yang semula beroposisi masuk koalisi. Pendapat Romahurmuziy dikuatkan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Dia menyatakan Demokrat memang harus merangkul Gerindra jika memang berniat mendepak partai pembangkang dari koalisi. "Untuk menjaga soliditas di parlemen," katanya. Siapa yang didepak? Juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, tegas-tegas menyebut PKS sebagai yang paling utama akan diminta keluar dari koalisi. "Sebab, sejak awal mereka sudah tidak pernah sepaham," ujar dia. "Kalau Golkar kan baru (berbeda sikap), argumentasi mereka bisa kita terima." Namun Golkar pun tak aman. Romahurmuziy mengatakan PDIP juga ditunggu untuk masuk koalisi. "Namun ternyata yang ditunggu-tunggu belum datang juga," katanya di sela Musyawarah Wilayah PPP Jawa Tengah kemarin. Menurut Romahurmuziy, sikap politik Gerindra sudah menunjukkan condong ke koalisi. Setidaknya hal itu sudah ditunjukkan dalam sidang paripurna membahas usulan hak angket perpajakan, Selasa lalu. "Sedangkan untuk PDI Perjuangan belum ada tanda-tanda," katanya. PPP adalah salah satu anggota koalisi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Fadli Zon sudah mengisyaratkan bahwa partainya siap masuk koalisi. "Kalau ada tawaran, kami pertimbangkan," katanya di sela Rapat Kerja Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Jumat malam lalu. "Namun keputusan soal itu sangat tergantung Ketua Dewan Pembina (Prabowo Subianto)." Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyatakan partainya tidak menutup kemungkinan masuk koalisi. Apalagi, ia melanjutkan, sejak awal berdirinya, Gerindra bukanlah partai oposisi. Pada saat kebijakan pemerintah berkuasa menguntungkan rakyat, Gerindra akan mendukung. Begitu pun sebaliknya, pada saat kebijakan pemerintah tidak menguntungkan rakyat, Gerindra akan mengkritik. "Sangat sederhana kok, dan itu sudah kami buktikan," ujar Ketua HKTI ini. Berita terkait a.. PPP Harap Partai Koalisi Tetap Bisa Kritis b.. Demokrat Akan Masukkan Gerindra dan PDIP ke Dalam Koalisi c.. Demokrat Pilih Tendang PKS Keluar Koalisi d.. Pengamat: SBY Tak Punya Keberanian Menendang Golkar dan PKS e.. Golkar: Demokrat Jangan Gede Rasa [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
