Refleksi : Kalau pemerintahan negara  dikuasai oleh kaum tukang copet bin 
garong maka mereka akan seperti kacang lupa kulitnya, jadi pada tempatnya  
makin banyak problem yang tak selesaikan, karena makin berbelit-berlit 
masalahnya  makin banyak pula duit masuk kantong yang berwenang. Situasi ini 
sengaja dipertahankan agar yang berpendapatan banyak menjadi tetap ungul.

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/10/208962/70/13/Kutukan-Energi

Editorial


Kutukan Energi 
Kamis, 10 Maret 2011 00:01 WIB      
Bicara energi di Indonesia adalah bicara tentang kebodohan. Bodoh karena dari 
waktu ke waktu terjebak dalam kesalahan yang itu-itu lagi. Sehingga sumber 
energi yang kaya dan beragam, berubah menjadi kutukan. 

Kutukan pertama dan utama adalah jebakan subsidi bahan bakar minyak. Subsidi 
memang menjadi kewajiban pelayanan negara terhadap publiknya. Tetapi dalam soal 
minyak, Indonesia melanggar sangat serius prinsip subsidi itu sendiri. Yaitu, 
negara hanya menyubsidi produk yang berkelimpahan di dalam negeri. 

Apakah Indonesia berkelimpahan minyak bumi? Jawabnya, tidak. Kutukan kedua, 
adalah subsidi yang salah arah sehingga terjadi pemborosan luar biasa. 
Menyubsidi langsung pengguna kendaraan bermotor adalah kekeliruan fatal. 

Seyogianya subsidi BBM diberikan kepada PLN agar pada gilirannya rakyat dan 
industri memperoleh listrik murah. Atau subsidi kepada pengelola angkutan 
publik seperti kereta api dan bus umum sehingga menekan ongkos transportasi 
khalayak serta mendongkrak daya saing industri. 

Kutukan ketiga, macetnya migrasi energi fosil ke energi nonfosil. Bappenas dan 
Dana Moneter Internasional telah mengeluarkan peringatan bahwa minyak bumi 
Indonesia akan kering sama sekali dalam tempo yang tidak terlalu lama lagi. 

Bappenas menyebut 14 tahun dari sekarang, sementara IMF menunjuk tahun 2020, 
sembilan tahun lagi. Tetapi energi alternatif sampai hari ini tidak terlihat 
menjadi pilihan prioritas. 

APBN 2011 menetapkan harga patokan minyak US$80/barel. Dengan patokan harga itu 
defisit ditetapkan pada angka Rp120 triliun. Setiap kenaikan harga US$1 per 
barel akan menambah beban anggaran sekitar Rp0,8 triliun. 

Sekarang ini harga minyak dunia sudah mendekati US$120/barel--kenaikan mencapai 
US$40/barel. Berarti defisit anggaran bisa membengkak sekitar Rp32 triliun. 
Bila politik subsidi BBM tetap dipertahankan seperti sekarang di tengah 
fluktuasi liar harga minyak dunia, APBN bisa jebol. 

Supaya keluar dari kutukan energi, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan 
revisi total dan berani terhadap politik energi nasional. Selama ini kita 
terjebak dalam politik energi yang tidak berpihak kepada pasar dalam negeri 
sehingga Indonesia seperti tikus yang mati di lumbung padi. 

Batu bara berlimpah, gas berlimpah, tapi semuanya diabdikan bagi pasar global. 
Pasar dalam negeri merana. 

Keberpihakan politik energi bagi kepentingan dalam negeri juga harus 
diperlihatkan dalam hal kepemilikan sumber energi itu. Dari 900 ribu barel per 
hari minyak yang dikuras dari perut bumi Indonesia, yang dikuasai negara 
(Pertamina) kurang dari 20%. Karena itu, bila masa kontrak 
kontraktor-kontraktor minyak itu selesai, harus berani tidak diperpanjang dan 
diserahkan kepada Pertamina. 

Kebijakan seperti ini juga harus diterapkan dengan berani dan konsisten untuk 
semua jenis tambang yang dikelola pihak asing. Tanpa keberanian itu kita akan 
menjadi hamba pada pasar global. Ini hanya bisa dijalankan oleh sebuah politik 
nasional yang benar-benar mengabdi pada kepentingan umum. Bukan politik dusta.


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    proletar-dig...@yahoogroups.com 
    proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke