Gila...
di http://www.balagu.com/node/435
saya baca Alim Tualeka sebagai tersangka korupsi, dimana aparat hukum/
jaksa tidak berkutik saat mau memeriksanya, dan cukup hanya dijawab oleh
yang bersangkutan melalui SMS
Sekarang orang yang sama menggerakkan massa untuk anti korupsi
Hmmm Indonesia memang aneh2
_____________________________________
Dari: Komite Peduli Pendidikan <komitepeduli_pendidi...@yahoo.com>
Judul: Harus Ditaati: Seruan & Undangan Aksi anti Korupsi Pendidikan ke kantor
KPK
Tanggal: Minggu, 8 Mei, 2011, 3:02 AM
Langkah yang patut didukung untuk menegakkan aturan yang tentunya sudah
dengan bersusah payah para tokoh masyarakat
& wakil2 rakyat kita di DPR menggodoknya.
Untuk itu
diharapkan semua dinas pendidikan mematuhi aturan, bahwa dalam program
DAK pendidikan, dalam lelang pengadaan peningkatan mutu pendidikan harap
memperhatikan adanya distributor resmi Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas).
Untuk pengadaan buku perpustakaan,
hanya rekanan yang memperoleh dukungan dari PT. Bintang Ilmu yang akan
bisa memenuhi pengadaan buku perpustakaan sesuai dengan kebijakan
Depdiknas
Untuk alat peraga pendidikan, komputer & peralatan
elektronika lainnya, hanya rekanan yang memperoleh dukungan dari PT
Mapan yang bisa memenuhi pengadaan alat peraga dan alat teknologi
informatika sesuai dengan kebijakan Depdiknas.
Jika rekanan yang
memenangkan pengadaan adalah mendapat dukungan selain dari Distributor
resmi, maka tentunya kami akan melaporkan pengadaan tersebut pada pihak
yang berwajib, karena tidak patuh pada kebijakan depdiknas
-------------------------------------------------------------------------------
From: Jarak Indonesia
<jara...@yahoo.com>
Subject: Seruan & Undangan Aksi anti Korupsi Pendidikan ke kantor KPK
Date: Sunday, May 1, 2011, 10:09 AM
Dalam rangka memperingat Hari Pendidikan Nasional
dan Menindak-lanjuti seruan aksi LSM Peduli Pendidikan Anti Korupsi,
dan setelah melakukan rapat teknis pada hari Jumat, 29 April 2011 di
Sekretariat Pusat, Menteng Jakarta Pusat. Maka JARAK Indonesia (Jaringan
Anti Korupsi Indonesia) sangat mendukung dan menghimbau seluruh elemen
anti korupsi se Indonesia untuk mendukung dan ikut serta dalam aksi dan
melaporkan kasus korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan kepada KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi):
Hari/
Tanggal : Senin, 2 Mei 2011
Jam : 12.00
Tempat : Gedung KPK, Kuningan Jakarta
Selatan
Peserta Aksi : elemen pendukung pemberantasan korupsi (kira2 500 orang)
Apalagi
setelah mendapat banyak masukan dari Masyarakat Pemerhati Pendidikan,
sebagaimana disampaikan oleh ketua pokja Masyarakat Pemerhati
Pendidikan. Bpk. Alim Tualeka, bahwa dalam penyelenggaraan DAK
pendidikan banyak melenceng dari ketentuan, dimana banyak kepala daerah,
kepala dinas pendidikan didaerah terindikasi korupsi.
Dugaan
korupsi ini, terjadi karena kepala daerah (bupati, walikota) maupun
dinas pendidikan di daerah melanggar ketentuan yang berlaku, karena
ingin mendapat imbalan atau suap maupun korupsi.
Padahal telah
jelas bahwa dalam distribusi DAK pendidikan untuk program peningkatan
mutu pendidikan, yakni dalam pengadaan buku perpustakaan, alat peraga
pendidikan dan komputer serta elektronika lainnya telah ditentukan bahwa
harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh petunjuk teknis DAK
pendidikan yang
juga merupakan hasil keputusan yang telah disah-kan oleh komisi X DPR
RI.
Dan keputusan itu telah ditetapkan dalam operasionalnya agar
bisa memenuhi ketentuan tersebut, telah ditunjuk Distributor Tunggal.
Dimana untuk buku perpustakaan yang dibiayai DAK, distributor tunggal
resmi adalah PT. Bintang Ilmu, sedangkan untuk alat peraga pendidikan,
komputer serta alat elektronik lainnya, distributor resmi adalah PT.
Mapan (Mitra Pinaitaan).
Tapi sayangnya dalam lelang pengadaan
peningkatan mutu DAK pendidikan tersebut, banyak daerah yang memenangkan
rekanan atau suplier yang didukung oleh penerbit2 kecil maupun produsen
peraga pendidikan asal2an yang bisa dipastikan jelas2 tidak
berkualitas. Padahal seharusnya yang dimenangkan adalah rekanan atau
suplier yang mereka yang mendapat penunjukan atau dukungan dari PT.
Bintang Ilmu untuk buku perpustakaan, dan PT. Mapan untuk alat peraga
pendidikan, komputer dan alat elektronik lainnya.
Dengan
itu dikuatirkan bahwa
banyak suplier yang karena tidak mendapat dukungan atau penunjukan dari
distributor resmi Departemen Pendidikan Nasional, tentunya tidak dapat
memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku, yakni
petunjuk teknis DAK 2010. Hal inilah yang menunjukkan adanya indikasi
bahwa telah terjadi korupsi.
Padahal hal ini telah secara resmi
ditayangkan iklan di berbagai media massa maupun media elektronik baik
milik pemerintah maupun media televisi swasta.
Maka melalui aksi
ini mengingatkan juga kepala daerah maupun dinas pendidikan seluruh
Indonesia, agar kembali pada jalan yang benar, yakni memperhatikan
keputusan tentang penunjukan distributor resmi, dimana rekanan atau
suplier peserta lelang yang mendapat dukungan atau penunjukan dari
distributor resmi inilah yang bisa menyediakan barang sesuai aturan yang
berlaku. Diluar ini sangat diragukan kwalitasnya dapat memenuhi aturan.
Apalagi
menurut tokoh Masayrakat Peduli Pendidikan
yakni bapak Wimpi Ibrahim dan wakil rakyat anggota DPR RI, Bpk Novanto
dari patai Golkar yang secara bersama menggodok peraturan tentang DAK
pendidikan tersebut, bahwa peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. tidak
boleh ada interprestasi lain.
Dan Distributor resmi telah
melayangkan himbauan pada penerbit2 buku maupun produsen alat peraga,
agar tidak menjual produknya pada pihak lain, jika tidak ingin menuai
masalah. Bahkan beberapa penerbit dan produsen telah membuat surat
pernyataan tidak akan menjual produknya pada pihak lain, selain
distributor resmi Departemen Pendidikan Nasional.
Untuk itu
diharapkan agar penerbit maupun produsen yang masih belum berhimpun pada
distributor resmi departemen pendidikan agar segera bergabung, agar
nantinya tidak menuai masalah.
Selain aksi ini, menurut pokja
masyarakat peduli pendidikan, telah dilakukan langkah sosialisasi dan
koordinasi dengan banyak pihak terkait, yakni seperti KADIN (Kamar
Dagang & Industri), aparat hukum, LSM dll. Sehingga lembaga2 resmi
seperti Kadin misalnya, telah banyak menghimbau dan melakukan
sosialisasi baik secara langsung maupun melalui kantor Kadin di daerah
diseluruh Indonesia, agar kepala daerah maupun dinas pendidikan di
daerah, memperhatikan keberadaan distributor resmi, sebagai satu2nya
distributor yang bisa memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai aturan.
Bahkan untuk menjaga hal tersbut Kadin pusat dan Kadin daerah telah
melakukan kerjasama untuk mensukseskan program pendidikan.
Mari
dukung dan ikut serta dalam aksi peduli pendidikan ini, agar lembaga
pemerintah baik pusat maupun di daerah kembali pada jalan yang benar.
Agar tidak menuai masalah di belakang hari
JARAK Indonesia
(Jaringan Anti Korupsi Indonesia)
Lembaga pendukung aksi:
Koalisi
Nassional Pendidikan Anti Korupsi (KONPAK), GERAK, Jaringan mahasiswa
Anti Korupsi, JAK, BEMSI, Elemen Mahasiswa Bersatu, Jarak
Indonesia, Masyarakat Peduli Pendidikan, Masayarakat Pemerhati
Pendidikan
Konfirmasi Dukungan aksi:
Nur Reza HP: 085218566273
Sugeng (Tokoh PAN/ Partai Amanat Nasional) HP: 0811322928
Prasetyo HP: 0817307677
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: prole...@egroups.com
Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner : proletar-ow...@egroups.com
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
