FYI
--
Sri Mulyani Tidak Sehebat yang Dibayangkan
Rabu, 25 Mei 2011 , 15:58:00 WIB
Laporan: Ari Purwanto
SRI MULYANI/IST
RMOL. Oleh pendukungnya, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI)
digadang-gadang sebagai tokoh yang memiliki integritas tinggi dalam
membersihkan Kementerian Keuangan dari skandal korupsi. Dan karena mendewanya
Sri Mulyani, wanita yang sekarang menjabat Managing Director lembaga kapitalis
IMF ini digadang-gadang jadi calon presiden di 2014.
Namun, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro
menilai Sri Mulyani tidak seperti yang dibayangkan pendukungnya. Sri Mulyani
juga cacat dalam upaya pembersihan lembaga kas negara tersebut.
"Sudah jelas-jelas mafia sebenarnya bukan Gayus dan kawan-kawan. Mereka hanya
operator. Mafia sebenarnya adalah yang dibelakang layar (petinggi Kementerian
Keuangan)," ujar Sasmito saat berbicara dengan Rakyat Merdeka Online, Rabu
(25/5).
Sasmito mencontohkan kasus pajak PT Ramayana Lestari Sentosa sebesar Rp 7,99
miliar. Kasus yang terjadi di awal 2007 ini ini telah diperiksa oleh Kejaksaan
Agung dan dinyatakan P21 alias lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.
"Tapi atas intervensi Sri Mulyani, setelah sebelumnya Fadel Muhammad (yang
ketika itu menjabat Gubernur Gorontalo) juga mengintervensi, kasus yang sudah
P-21 itu dihentikan proses hukumnya," jelas Sasmito.
Untuk diketahui, Fadel Muhammad meminta kasus Paulus Tumewu dihentikan lantaran
Paulus berkontribusi besar di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia terutama
dengan memperkerjakan lebih dari 100.000 orang. Selain itu Paulus juga bersedia
membayar denda sebesar 400 persen atau 4 kali dari jumlah yang seharusnya
dibayar.
Kalau bicara hukum sebagai panglima, imbuh Sasmito, seharusnya intervensi Sri
Mulyani tidak sepantasnya dilakukan.
"Tidak selayaknya Menkeu mengintervensi kasus. Paulus harusnya kena hukuman
badan dong. Ini agar memberikan contoh sebagai efek jera. Tapi malah oleh Sri
Mulyani tidak diberikan contoh," tambahnya.
Ini juga bentuk kebijakan kriminal yang dilakukan pemegang kebijakan. Dan oleh
karenanya harus dipidanakan. "Meskipun kebijakan publik tapi itu harus
dipidanakan. Bachtiar Chamsyah, Ahmad Sujudi, Burhanuddin Abdulah dan Rohmin
Dahuri saja bisa, kenapa Sri Mulyani tidak bisa?" jelasnya
Kalau pejabat publik seperti ini mau mencalonkan diri sebagai presiden, maka
ini adalah kemunduran. Apalagi kasus yang juga mendera Sri Mulyani tidak hanya
kasus pajak Paulus Tumewu. Masih ada kasus pajak Wilmar, kasus Gayus Tambunan
dan kasus Bank Century yang dinyatakan bersalah oleh DPR. [arp]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
