http://www.sinarharapan.co.id/content/read/mencari-berkah-di-negeri-para-nabi/
23.06.2011 11:27 Mencari Berkah di Negeri Para Nabi Penulis : Widjil Purnomo (foto:dok/hrw) Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya seolah menjadi magnet bagi sebagian warga Karawang, Jawa Barat. Lebih dari 90 persen tenaga kerja migran dari daerah ini memilih negara-negara tersebut karena persoalan kebatinan yang mereka yakini. Sisanya memilih bekerja di Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, dan Malaysia atau Singapura. "Negeri Para Nabi", itulah semangat yang mereka kedepankan untuk memilih tempat bekerjanya di Arab Saudi atau negara-negara Timur Tengah itu. Di negeri itu, mereka berharap pekerjaan yang dilakukannya mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya, kekejian yang mereka dapatkan ketika bekerja di negeri itu dianggapnya sebagai ujian dalam memperoleh keberkahan. Para sponsor (sebutan untuk "makelar" TKI-red) tampaknya paham dengan suasana batin yang dialami sebagaian warga yang rata-rata tidak tamat sekolah dasar itu. Dalam setiap perburuan TKW, mereka menerapkan strategi itu agar para perempuan miskin di desa-desa tertarik bekerja di negara-negara Timur Tengah. Mereka seolah berkampanye bahwa Arab membawa keberkahan. "Arab itu kan tempat lahirnya Nabi Muhammad yang selalu dihormati umat Islam. Oleh karena itu kerja di Arab akan memperoleh keberkahan. Uang dapat, surga juga dapat," begitu alasan yang dikemukakan salah satu sponsor yang enggan menyebutkan identitasnya dalam perbincangannya dengan SH, beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, beberapa nabi lainnya juga lahir di tanah Arab. Di wilayah-wilayah miskin, para sponsor sangat getol memburu para perempuan untuk dijadikan TKW. Mereka tak pandang bulu dalam mencari buruannya. Ada yang masih kanak-kanak, gadis, janda, ataupun yang masih memiliki suami. Anak-anak yang seharusnya tidak bisa dikirim menjadi TKW tiba-tiba bisa disulap sedemikian rupa sehingga bisa memiliki KTP dengan usia sesuai yang dipersyaratkan. Bahkan, istri yang tak memperoleh izin berangkat dari suaminya, tiba-tiba sudah terbang ke Arab Saudi. Beberapa kasus hukum terkait pengiriman TKW dari Karawang sering kali ditemukan. Mulai dari pemalsuan umur yang tertera dalam KTP, pemalsuan KTP dan perizinan seolah tak pernah berhenti. Pengadilan Negeri Karawang baru-baru ini memvonis 1,5 tahun penjara untuk salah seorang sponsor yang terbukti memalsukan dokumen keberangkatan TKW seperti ini. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang mencatat, terdapat 180 PJTKI dengan masing-masing memiliki sponsor di setiap desa di daerahnya. Dengan jumlah sponsor sebanyak itu, bisa dibayangkan bagaimana persaingan mereka untuk mendapatkan perempuan yang bisa ditarik menjadi TKW. Untuk setiap perempuan yang bisa dibujuk menjadi TKW, sponsor mendapat insentif Rp 1,5-2 juta dari PJTKI yang memberangkatkannya. Persaingan perburuan perempuan di desa-desa ini memang sering menjadi masalah jika di kemudian hari ada TKW yang disiksa majikannya atau meninggal dunia. Kasus pemalsuan dokumen atau keberangkatan tanpa izin Disnakertrans sering membuat aparat Disnakertrans setempat kalang kabut untuk mengurus hak-hak TKW yang disiksa atau meninggal dunia. Arsip mengenai data TKW yang bersangkutan tak terdata di instansi itu. Tanpa Keterampilan Sesuai ketentuan, setiap TKW resmi harus dibekali keterampilan dan cara-cara berkomunikasi dengan majikan di negara-negara Arab. Namun, adanya persaingan antarsponsor dan kegetolan PJTKI untuk mengirim TKW sebanyak-banyaknya, membuat semua persyaratan sering diabaikan. Siti Amuni (31) adalah contoh konkret dari persoalan itu. Warga Karawang Timur yang pulang ke desanya dengan penuh luka di sekujur tubuhnya itu adalah korban ketidakprofesionalan dalam pengirimannya ke Arab Saudi. Ia sering disiksa karena komunikasi dengan majikan tak lancar. "Kadang salah, kadang benar. Tiga bulan pertama saya suka salah sehingga sering disiksa. Tapi ketika saya sudah mulai bisa bahasa Arab, meski hanya sedikit, ternyata siksaan itu juga tak berhenti. Siksaan sudah menjadi kebiasaan karena saya dianggap tak pernah melawan," ujarnya. Kalau sudah begini, PJTKI yang memberangkatkannya tak mau tahu. Perusahaan tak pernah mengecek kondisi TKW yang ditempatkan di majikan-majikan Arab ini. Upaya Siti untuk menghubungi orang yang dikenal atau terdekat pun bukan persoalan mudah. Semua dokumen, catatan pribadi, apalagi handphone dikuasai majikan. Ia menggambarkan dirinya hidup tanpa harapan. "Saya pernah punya nomor telepon saudara di Indonesia dan PJTKI, tetapi bukunya disobek-sobek majikan. Bagaimana bisa punya handphone, berdiri dekat telepon yang ada di rumah majikan saja juga tidak boleh. Selama 27 bulan saya tak bisa menghubungi saudara-saudara di Indonesia," ujarnya berkisah. Disnakertrans Karawang sejak Mei lalu telah memperbaiki cara pendaftaran calon TKW di daerahnya, yakni dengan dibukanya sistem daring. Namun sistem ini dinilai lebih mengedepankan perbaikan administrasinya ketimbang aksi pencegahan pemberangkatan TKW secara diam-diam oleh para sponsor. Dengan sistem daring ini, data keberangkatan dan pemulangan TKW dapat dimonitor oleh Disnakertrans, tetapi tak bisa sepenuhnya menyurutkan praktik pemberangkatan TKW tanpa izin Disnaker Karawang. Dalam percakapannya dengan SH, Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang Banuara Nadeak mengakui tugas pencegahan pengiriman TKW yang tidak memiliki dokumen asli bukan hanya tanggung jawab instansinya, tetapi juga instansi terkait lainnya. Disnakertrans hanya berkewajiban memberikan rekomendasi keberangkatan TKW setelah lolos verifikasi dokumen serta wawancara. Disnakertrans juga memberi pelatihan kepada calon TKW sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Warga Miskin Kabupaten Karawang adalah salah satu pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jawa Barat. Menurut data Disnakertrans setempat, sekitar 13.000 TKI yang hampir semuanya perempuan bekerja di negara-negara Timur Tengah. Namun, data lain menyebutkan, ada sekitar 40.000 TKI dari daerah lumbung beras ini menjadi PRT di negara-negara tersebut. Data-data tersebut tidak termasuk TKI yang bekerja di Taiwan, Korea, Hong Kong, Jepang, Malaysia, maupun Singapura. Besarnya minat warga Karawang menjadi TKW di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah ini disebabkan tidak disyaratkannya kepemilikan ijazah. Sampai 2006, lebih dari 117.000 TKI yang umumnya perempuan adalah buta huruf. Mereka tidak memiliki kesempatan menjadi buruh di perusahaan yang tumbuh pesat di sekitarnya. Dengan begitu, menjadi TKW di negara-negara Arab adalah satu-satunya harapan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Bagi yang memiliki ijazah formal, mereka lebih memilih bekerja di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, dan lainnya. Setiap tahun tak kurang dari Rp 600 miliar uang hasil kerja TKI ini mengalir ke daerah yang memiliki APBD Rp 1,3 triliun setahun ini. Tak heran jika rumah-rumah TKW yang semula reyot berubah menjadi bangunan yang cukup megah. Bahkan sejumlah ruas jalan, masjid, dan sekolahan dibangun secara swadaya tanpa mengurangi keuangan APBD. Di wilayah utama pengirim TKI ini kini muncul sentra ekonomi yang terus berdenyut dan memberikan efek peluang kerja bagi masyarakat sekitar. ++++ http://www.sinarharapan.co.id/content/read/klaim-marty-hanya-upaya-pembelaan-diri/ 25.06.2011 11:16 Klaim Marty Hanya Upaya Pembelaan Diri Penulis : Natalia Santi/Sigit Wibowo (foto:dok/ist) JAKARTA - Munculnya bantahan pihak Arab Saudi terkait pemancungan Ruyati, TKI asal Bekasi, menunjukkan bahwa klaim Menlu Marty Natalegawa hanya sebagai bagian dari upaya pembelaan diri pemerintah Indonesia, karena tidak ingin dianggap gagal. Mestinya Menlu Marty tidak perlu mengarang. "Karena takut ketahuan gagal. Kan ditutup terus dengan berbagai alasan, termasuk katanya Arab meminta maaf melalui dubesnya, ternyata tidak," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah ketika dihubungi SH, Sabtu (25/6). Menurut Anis, bukan sekali ini saja pemerintah Arab Saudi melanggar hukum internasional, namun tidak sekali pun mereka meminta maaf. "Arab melanggar hukum internasional, tetapi Arab itu selama ini tidak pernah minta maaf dalam banyak kasus," ujarnya. Dia menyesalkan tindakan Menlu yang dianggap mengarang-ngarang. Pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan hal itu jika benar-benar memantau kondisi tenaga kerja Indonesia yang terlibat kasus hukum di Arab Saudi. "Mestinya Menlu tidak perlu mengarang, kalau kita lebih kritis, Indonesia tidak memantau. Kalau Indonesia memantau terus-menerus, tidak akan kecolongan," tegasnya. Anggota Petisi 28 Salamuddin Daeng di Jakarta, Sabtu mengatakan, Marty Natalegawa dinilai telah melakukan kebohongan publik. "Menlu sebaiknya menunjukkan diplomasi tingkat tinggi, bukan membuat pernyataan yang bisa dikategorikan kebohongan publik," katanya. Sebagai pejabat publik, Menlu sebaiknya mengakui secara jujur bahwa pernyataannya selama ini tidak didasarkan pada fakta. Jika permasalahan ini dibiarkan maka akan merugikan kredibilitas Indonesia dalam pergaulan internasional. Pengamat Hubungan Internasional UI, Syamsul Hadi, mempertanyakan keberadaan Doktrin Natalegawa yang diklaim menjadi pijakan politik luar negeri Indonesia. "Menlu sebaiknya berangkat dari masalah-masalah konkret seperti perlindungan TKI. Sampai saat ini kepentingan nasional yang di depan mata saja tidak bisa ditangani dengan baik," katanya. Hal ini terbukti banyak TKI diperlakukan secara tidak manusiawi seperti gaji tidak dibayar, disiksa, diperkosa, dibunuh, dipancung dan diperlakukan seperti budak. Menolak Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, menolak untuk mengomentari pernyataan Kedutaan Besar Arab Saudi karena tidak ingin berpolemik. "Apa yang disampaikan Menlu sudah sesuai dengan fakta," katanya melalui pesan singkatnya kepada SH, Sabtu. Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Jumat (24/6), mengirimkan pernyataan pers kepada beberapa media massa. Isinya membantah mereka telah meminta maaf kepada Indonesia, seperti yang dinyatakan Marty Natalegawa. Pernyataan pers itu menyatakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Abdurrahman Muhammad Amien AlKhayat, memang telah menemui Menlu Marty, Rabu (22/6). Namun, pertemuan itu dalam rangka hubungan bilateral. "Dalam kaitan ini Kedutaan menjelaskan secara tegas bahwa Yang Mulia Duta Besar tidak menyampaikan kepada Yang Mulia Menlu RI bahwa ia mengungkapkan permohonan maaf Kerajaan, atas tidak memberitahukan pihak Kedutaan Republik Indonesia di Riyadh, mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap TKI/Ruyati. Tidak juga disampaikan kepada Menlu RI bahwa Arab Saudi lalai mengenai pelaksanaan eksekusi," demikian pernyataan tersebut. Dikatakan Dubes Arab Saudi hanya akan meneruskan keinginan Menlu RI kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang kasus TKI/Ruyati tersebut dan akan menyampaikan surat tertulis Menlu RI yang ditujukan kepada Yang Mulia Pangeran Saud Al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
