Goyim goblok terjemah kan dulu baru kirim ke prol Ooooooh rupanya goyim ini biar tampak Intelek diantara goyim kepala batu kolar yang laen? tak mau gunakan bahasa Indonesia? Padahal bahasa indonesia itu bisa digunakan buat apa saja ........termasuk berkhayal!
Edisi No 1063 Diterbitkan di Kairo oleh Al-Ahram didirikan pada tahun 1875 Penggalangan agama Pasukan Islam sangat bersiap-siap untuk pemilihan parlemen mendatang, laporan Amani Maged -------------------------------------------------- -------- Terhadap latar belakang perebutan politik Islamis 'dan persiapan mereka untuk pemilihan parlemen yang akan datang, orang bertanya-tanya berapa banyak berat badan mereka benar-benar membawa dalam masyarakat dan bagaimana mereka dilengkapi untuk kampanye. Masyarakat juga meminta bagaimana Islamis berdiri di undang-undang pemilihan dan penggambaran kabupaten suara, apakah mereka akan berpartisipasi dalam Jumat Kembali ke Kursus demonstrasi besok, 9 September, dan bagaimana mungkin itu adalah bahwa mereka akan datang bersama sebagai satu pemilihan koalisi melawan kaum liberal dan sekularis. Kedua pasukan Islam dan liberal berpendapat bahwa ketentuan saat ini untuk pemilihan parlemen, yang akan menggabungkan daftar calon pemilihan dan sistem individu, mendukung sisa-sisa Nasional yang berkuasa setelah Partai Demokrat (NDP), yang berdiri untuk mendapatkan sekitar 30 per persen dari kursi di Majelis Rakyat dan Dewan Syura. Namun, sekuat mereka mungkin menolak ketentuan-ketentuan ini, kekuatan Islam - Kebebasan dan Partai Keadilan, pihak salafi dan pihak Al-Al-Islamiyah Gamaa dan Jihad - telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dalam juta-pria berbaris pada Jumat. Sementara itu, para Islamis sibuk bersiap-siap untuk pemilu. Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, adalah yang pertama untuk mengumumkan bahwa itu adalah siap untuk kampanye. Dalam wawancara dengan Al-Ahram Weekl y, Ahmed Abu Baraka, seorang anggota terkemuka partai, mengatakan bahwa 504 orang yang berjalan sebagai kandidat Partai Kebebasan dan Keadilan untuk Majelis Rakyat dan yang lain 390 nama telah diusulkan sebagai kandidat Dewan Syura. Keluar ini, partai akan memilih 252 dan 195 calon, masing-masing, atau total 447 calon kedua majelis parlemen. Abu Baraka menegaskan partainya yang sebelumnya menyatakan komitmennya untuk tidak bersaing lebih dari 50 persen dari kursi di parlemen. Para kandidat itu sendiri akan dipilih berdasarkan seperangkat kriteria yang ketat seperti kompetensi, disiplin, layanan sebelumnya di parlemen dan merekam politik. Abu Baraka menambahkan bahwa sementara anggota Ikhwanul yang anggota parlemen di Majelis Rakyat sebelumnya akan di daftar kandidat, itu belum ditentukan apakah Kebebasan dan Keadilan pemimpin itu sendiri akan menerjunkan dalam jajak pendapat. Yang pasti adalah bahwa sejumlah terkenal, populer dan berpengaruh tokoh Ikhwanul Muslimin akan atas partai 'Daftar A' calon, yang akan diumumkan pada pertengahan September. Pihak lain dengan kerangka acuan Islam, Partai Buruh, akan tangkas kandidat di semua governorat. Beberapa hari lalu, mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Koalisi Demokrat untuk Mesir dan bahwa mereka telah menyiapkan daftar awal calon Majelis Rakyat yang terdiri dari 55 calon yang akan menerjunkan dalam 12 governorat. Al-Nour, seorang Salafi yang baru terbentuk partai, juga menyatakan dirinya siap untuk pemilu. Yosri Hamad, seorang anggota komite pusat partai, menyambut pengumuman resmi nominasi pada akhir bulan. Waktunya adalah "sangat tepat dan diharapkan," katanya. Al-Gamaa Al-Islamiyah dan Jihad juga dalam proses penyusunan daftar calon, tetapi organisasi tidak memiliki mengungkapkan rincian terpisah dari kenyataan bahwa mereka berencana untuk berkonsentrasi calon mereka di Mesir Atas di mana prospek mereka kuat. Para Salafi, untuk bagian mereka, cenderung untuk menghindari menempatkan terlalu banyak usaha di Gubernuran Alexandria di mana mereka akan menghadapi persaingan yang ketat dari Ikhwanul Muslimin, yang lebih erat terorganisir dan lebih berpengalaman dalam kampanye pemilu. Beberapa pengamat percaya bahwa Islam akan mencoba untuk membentuk sebuah aliansi elektoral, terutama mengingat kompetisi diantisipasi antara mereka dan tren sekuler, di satu sisi, dan konsensus umum yang timbul antara berbagai kecenderungan Islam sejak revolusi, pada yang lain. Ali Abdel-Aal, seorang ahli gerakan Islam, mengutip sejumlah masalah sehubungan dengan yang memaksa Islam di Mesir telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk menyatukan posisi mereka dan mengkoordinasikan upaya-upaya mereka. Perdana di antara mereka adalah dukungan mereka mendukung amandemen konstitusi dalam referendum bulan Maret, permintaan untuk mempertahankan Pasal 2 konstitusi pertama; oposisi mereka untuk menunda pemilihan parlemen dan penyusunan konstitusi pertama; mematikan untuk demonstrasi massal pada tanggal 29 Juli ; mereka menentang "supra-konstitusional" prinsip-prinsip, dan reservasi mereka di dokumen Al-Azhar dalam hal ini, meskipun mereka menerimanya secara prinsip. Mount tantangan baik di rumah dan di luar negeri juga memaksa mereka untuk bergabung. Sebagai lawan mereka memanggil tekad untuk menyatukan dan membentuk koalisi elektoral terhadap Islam, pemuda Islam, khususnya, mendesak kesatuan barisan dan sikap bersatu, meskipun mereka secara bersamaan sadar kecemasan internasional mengenai prospek mayoritas Islam yang signifikan dalam yang akan datang parlemen. Dengan kebebasan pasca-revolusioner yang menawarkan kekuatan Islam cakrawala baru bagi keterlibatan politik, puluhan halaman telah muncul di situs jejaring sosial seperti Facebook mendesak pasukan Islam untuk menyisihkan perbedaan mereka dan menyatukan barisan. Sementara itu, di tanah, Badan Koordinasi baru terbentuk Aksi Politik Islam terdiri dari laki-laki dan perempuan muda Islam didedikasikan untuk satu tujuan - untuk mempromosikan formula untuk konsensus di antara semua organisasi dan entitas dengan bingkai Islam referensi. Menurut pendiri, realisasi tujuan ini adalah pendahuluan yang perlu untuk penciptaan daftar Islam bersatu untuk pemilu mendatang dan, pada tingkat yang lebih luas, pengembangan roadmap Islamis untuk tindakan politik dan mekanisme untuk merangsang dan meningkatkan peran afiliasi untuk tren Islam. Untuk sebagian besar, jika tidak semua, Islamis, kesamaan antara berbagai kelompok mereka jauh lebih besar daripada perbedaan yang memisahkan mereka. Mereka berbagi pandangan ideologis yang mengambil sebagai otoritas utama kitab suci Islam (Qur'an dan Sunnah) dan mereka sebagian besar menyatu pada visi umum dan tujuan-tujuan dan aspirasi, bahkan jika mereka berbeda pada masalah anak. Selama enam dekade terakhir di Mesir, rezim sekularis, yang sebagian besar dianggap Islamis sebagai ancaman keamanan, membentuk hambatan utama untuk tindakan kolektif Islam. Sekarang bahwa kediktatoran telah jatuh, Islam memiliki sebuah lapangan terbuka untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerja dengan satu sama lain pada isu-isu yang paling perhatian mereka. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa upaya untuk menyatukan Islam dan bergabung adalah produk revolusi. Ada banyak contoh dari penyebab umum jauh sebelum ini. Misalnya, terlepas dari bagaimana beberapa prioritas mereka mungkin berbeda dengan orang-orang dari Ikhwanul Muslimin, Salafi mendukung kandidat Ikhwanul Muslimin dalam pemilu dari sindikat kerja dan federasi mahasiswa. Dalam sebuah esai 'Posisi Salafi sehubungan dengan pemilihan parlemen', Sheikh Mohamed El-Muqaddam Ismail menulis, "Jika seseorang ambil bagian dalam pemilihan untuk memilih calon Ikhwanul Muslimin kita tidak akan mencelanya. Sebaliknya kita akan menghormati perbedaan doktrinal dalam hal ini, terutama jika calon yang bersaing terhadap yang lain yang memusuhi Islam. " Dia menambahkan, "mungkin ada beberapa yang baik dalam [parlemen] majelis, yang akan menyenangkan kita jauh Jadi, biarkan mereka. [Ikhwanul Muslimin] mencoba untuk mempromosikan reformasi melalui majelis ini." Banyak pemimpin dan tokoh-tokoh dari seluruh spektrum Islam juga telah mendesak Islamis untuk bergabung. Terutama di antara mereka adalah Syeikh Mohamed Hassan, Sheikh Mohamed Abdel-Maqsoud, Sheikh Ahmed El-Naqib, Safwat Higazi, Mohamed Yosri Ibrahim, pemimpin Jihad Aboud dan Tareq El-Zomor dan Abdel-Rahman El-Barr. Salafi proselytiser Sheikh Ahmed El-Naqib menggambarkan Ikhwanul Muslim sebagai "orang-orang terdekat kita dan kemenangan mereka, pada kenyataannya, akan menjadi kemenangan bagi Islam." Dengan semangat yang sama, Syeikh Mohamed Hassan mengatakan, mengacu pada pemilihan parlemen yang akan datang, "adalah orang yang akan menjadi kandidat terbaik Ikhwanul Muslimin dalam pandangan keahlian politik mereka. Harus ada solidaritas dengan mereka pada bagian dari afiliasi untuk sekolah Salafi. " Seorang pejabat Ikhwanul Muslimin, setidaknya, yakin akan dukungan dari Salafi dan anggota Al-Al-Islamiyah Gamaa. Ali Omran, anggota Kebebasan dan biro administrasi Partai Keadilan di Minya, mengatakan, "Hubungan Persaudaraan Muslim dengan Salafi dan Al-Gamaa Al-Islamiyah selalu kuat, sebelum revolusi dan sesudah. Mereka adalah teman-teman kita junjung dan mereka akan mendukung kami dan berdiri di sisi kita dalam setiap pemilu. " Namun, sarjana Abdel-Aal memiliki beberapa pemesanan. Ia percaya bahwa ketegangan mungkin timbul antara beberapa tren, terutama dalam hal beberapa kandidat Islam dari kelompok yang berbeda menjadi saingan pemilu partisan dan perasaan menang. Justru untuk mencegah seperti skenario yang tokoh Islam terkemuka telah mendesak komunikasi yang lebih dekat dan koordinasi untuk memastikan bahwa tidak ada daerah pemilihan telah Ikhwanul Muslimin, Salafi atau Al-Al-Islamiyah Gamaa kandidat berjalan terhadap satu sama lain. ________________________________ From: Sunny <am...@tele2.se> To: undisclosed-recipi...@yahoo.com Sent: Sunday, September 11, 2011 9:53 AM Subject: [proletar] Rallying religion http://weekly.ahram.org.eg/2011/1063/eg6.htm 8 - 14 September 2011 Issue No. 1063 Published in Cairo by AL-AHRAM established in 1875 Rallying religion Islamist forces are strongly gearing up for the upcoming parliamentary elections, reports Amani Maged ---------------------------------------------------------- Against the backdrop of the Islamists' political jockeying and their preparations for the forthcoming parliamentary elections, people are wondering how much weight they really do carry in society and how equipped they are for the campaigns. The public is also asking how the Islamists stand on the electoral law and the delineation of voting districts, whether they will participate in the Friday of Returning to Course demonstrations tomorrow, 9 September, and how likely it is that they will come together as a single electoral coalition against the liberals and secularists. Both Islamist and liberal forces are of the opinion that the current provisions for the parliamentary elections, which will combine the electoral list and individual candidacy systems, favour the remnants of the once ruling National Democratic Party (NDP), who stand to gain some 30 per cent of the seats in the People's Assembly and Shura Council. Yet, as strongly as they might object to these provisions, Islamist forces -- the Freedom and Justice Party, the Salafi parties and the parties of Al-Gamaa Al-Islamiya and the Jihad -- have announced that they will not take part in the million-man march on Friday. Meanwhile, the Islamists are busily gearing up for the elections. The Freedom and Justice Party, the political wing of the Muslim Brotherhood, was the first to announce that it is all set for the campaigns. In an interview with Al-Ahram Weekl y, Ahmed Abu Baraka, a leading member of the party, said that 504 people are running as Freedom and Justice Party candidates for the People's Assembly and another 390 names have been proposed as Shura Council candidates. Out of these, the party will select 252 and 195 candidates, respectively, or a total of 447 candidates for both houses of parliament. Abu Baraka confirmed his party's previously declared commitment not to contend more than 50 per cent of the seats in parliament. The candidates themselves will be selected on the basis of a set of stringent criteria such as competence, discipline, previous service in parliament and political record. Abu Baraka added that while Brotherhood members who were MPs in the previous People's Assembly will be on the candidates' list, it has yet to be determined whether Freedom and Justice leaders themselves will be fielded in the polls. What is certain is that a number of well-known, popular and influential Muslim Brotherhood figures will top the party's 'A List' of nominees, which will be announced in mid-September. Another party with an Islamic frame of reference, the Labour Party, will be fielding candidates in all governorates. Several days ago, it announced that it would join the Democratic Coalition for Egypt and that it had prepared a preliminary list of People's Assembly candidates which consists of 55 nominees to be fielded in 12 governorates. Al-Nour, a recently formed Salafi party, has also declared itself ready for the elections. Yosri Hamad, a member of the party's central committee, has welcomed the official announcement of nominees at the end of the month. The timing is "very appropriate and it was expected," he said. Al-Gamaa Al-Islamiya and the Jihad are also in the process of drawing up a list of candidates, but neither organisation has revealed details apart from the fact that they plan to concentrate their candidates in Upper Egypt where their prospects are stronger. The Salafis, for their part, are likely to avoid putting too much effort in the Alexandria governorate where they would encounter stiff competition from the Muslim Brotherhood, which is more tightly organised and more experienced in electoral campaigns. Some observers believe that the Islamists will try to form an electoral alliance, especially in view of the anticipated competition between them and the secularist trends, on the one hand, and the general consensus that has arisen among the various Islamist trends since the revolution, on the other. Ali Abdel-Aal, an expert on Islamist movements, cites a number of issues with respect to which Islamist forces in Egypt have demonstrated a strong desire to unify their positions and coordinate their efforts. Prime among them are their support in favour of the constitutional amendments in the March referendum; the demand to retain Article 2 of the former constitution; their opposition to postponing parliamentary elections and to drafting a constitution first; turning out for a mass demonstration on 29 July; their opposition to "supra-constitutional" principles; and their reservations on the Al-Azhar document in this regard, even though they accepted it in principle. Mounting challenges both at home and abroad are also compelling them to join forces. As their opponents are summoning the resolve to unify and form electoral coalitions against the Islamists, Islamist youth, in particular, are urging unity of ranks and united stances, although they are simultaneously conscious of international anxieties concerning the prospect of a significant Islamist majority in the forthcoming parliament. With post-revolutionary freedom that offered Islamist forces new horizons for political involvement, dozens of pages have emerged on social networking sites such as Facebook urging Islamist forces to set aside their differences and unify ranks. Meanwhile, on the ground, the recently formed Coordinating Body for Islamist Political Action consists of young Islamist men and women dedicated to a single goal -- to promote a formula for consensus among all organisations and entities with an Islamic frame of reference. According to the founders, the realisation of this goal is a necessary preliminary to the creation of unified Islamist lists for the upcoming elections and, at a broader level, the development of an Islamist roadmap for political action and mechanisms to stimulate and enhance the role of affiliates to the Islamist trend. To most, if not all, Islamists, the common ground between their various groups is far greater than the differences that separate them. They share an ideological outlook that takes as its primary authority the Islamic scriptures (the Quran and the Sunna) and they largely converge on a general vision and common goals and aspirations, even if they differ on subsidiary issues. Over the past six decades in Egypt, secularist regimes, which largely regarded Islamists as a security threat, formed the chief obstacle to collective Islamist action. Now that the dictatorships have fallen, Islamists have an open field to communicate, consult and work with each other on the issues that most concern them. This is not to suggest that Islamist efforts to unify and join forces are a product of the revolution. There were numerous instances of common cause long before this. For example, regardless of how some of their priorities may have differed with those of the Muslim Brotherhood, the Salafis supported Muslim Brotherhood candidates in the elections of the occupational syndicates and student federations. In an essay 'The Salafist position with respect to parliamentary elections', Sheikh Mohamed Ismail El-Muqaddam wrote, "Should a person take part in elections in order to vote for a Muslim Brotherhood candidate we would not reproach him. Rather we would respect the doctrinal differences on this matter, especially if that candidate were competing against another who is hostile to Islam." He added, "there may be some good in these [parliamentary] assemblies, which would please us considerably. So let them [the Muslim Brothers] try to promote reform through these assemblies." Many leaders and prominent figures from across the Islamist spectrum have also been urging Islamists to join forces. Foremost among them are Sheikh Mohamed Hassan, Sheikh Mohamed Abdel-Maqsoud, Sheikh Ahmed El-Naqib, Safwat Higazi, Mohamed Yosri Ibrahim, Jihadist leaders Aboud and Tareq El-Zomor and Abdel-Rahman El-Barr. The Salafi proselytiser Sheikh Ahmed El-Naqib has described the Muslim Brothers as "the closest people to us and their victory, in fact, would be a victory for Islam." In a similar spirit, Sheikh Mohamed Hassan said, in reference to the forthcoming parliamentary elections, "the persons who would be the best candidates are the Muslim Brothers in view of their political expertise. There should be solidarity with them on the part of affiliates to the Salafist school." One Muslim Brotherhood official, at least, is confident of the support of the Salafis and members of Al-Gamaa Al-Islamiya. Ali Omran, a member of the Freedom and Justice Party's administrative bureau in Minya, said, "The Muslim Brotherhood's relationship with the Salafis and Al-Gamaa Al-Islamiya have always been strong, before the revolution and after. They are our cherished friends and they will support us and stand by our side in any elections." Still, the scholar Abdel-Aal has some reservations. He believes that tensions may arise between some of the trends, especially in the event that several Islamist candidates from different groups become electoral rivals and partisan feelings prevail. It is precisely to avert such a scenario that leading Islamist figures have urged closer communication and coordination to ensure that no electoral district has Muslim Brotherhood, Salafi or Al-Gamaa Al-Islamiya candidates running against each other. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/