Goblok bin tolol! Inilah mental rusak membela penguasa tukang copet, sudah dikasi uang yang korupsi adalah penguasamu beragama Islam.
From: PAREWA Sent: Friday, September 16, 2011 2:15 PM To: proletar@yahoogroups.com Subject: Bls: [proletar] Ke Mana Uang Rawagede? jadi 400 lebih nyawa orang rawagede telah melayang sia2 ditangan kekejaman belanda nasarani. Duh kejamnya. --- Pada Sab, 17/9/11, Sunny <mailto:ambon%40tele2.se> menulis: Dari: Sunny <mailto:ambon%40tele2.se> Judul: [proletar] Ke Mana Uang Rawagede? Kepada: mailto:Undisclosed-Recipient%40yahoo.com Tanggal: Sabtu, 17 September, 2011, 12:59 AM http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/ke-mana-uang-rawagede Ke Mana Uang Rawagede? Diterbitkan : 13 September 2011 - 3:03pm | Oleh Michel Maas (Foto: Michel Maas) Kementrian Kerja Sama Pembangunan Belanda mengalokasikan 850.000 euro untuk Rawagede. Namun sampai sekarang, tidak ada buktinya. Ke mana dana itu disalurkan? Awal 2009 Bert Koenders, yang waktu itu menjabat Menteri Kerja Sama Pembangunan, mengalokasikan 850.000 euro untuk Balongsari, kelurahan yang menaungi desa Rawagede. Dana ini tidak boleh disebut ganti rugi atau kompensasi dari pembunuhan massal yang dilakukan tentara Belanda pada 1947di Rawagede. Karena jika dana itu disebut ganti rugi atau kompensasi, berarti Belanda mengakui kesalahan mereka, hal yang ditolak negara kincir angin ini selama hampir 64 tahun. Jadi, sebutlah ini bagian dari dana kerja sama pembangunan, dan tidak hanya untuk Rawagede, namun juga untuk wilayah sekitarnya. Tak ada bukti Dari 850.000 euro itu rencananya akan dibangun sebuah sekolah dan pasar di Rawagede. Dan rumah sakit di Balongsari juga akan diperbesar. Dua setengah tahun kemudian, masih belum ada rencana yang terwujud. Di pinggir desa terhampar sawah seluas satu hektar, menunggu untuk dibangun SMK. Rancangannya, menurut otoritas setempat, sudah selesai. Mereka tinggal menunggu dana turun. Jika dana turun, sekolah akan langsung dibangun, kata Sukarman, ketua yayasan lokal yang sebelumnya pernah membangun sekolah di Rawagede. Sekolah yang dibagun yayasannya berdiri di seberang sawah, dan sekarang punya delapan ratus siswa. “Sekolah itu kami bangun dalam waktu tiga bulan. Bank Dunia memberikan uang kepada yayasan kami, dan semua langsung kami urus.” Mendagri Nyatanya, prosesnya sangat berbeda dengan uang Belanda. Dana Belanda bukan untuk Rawagede. Bahkan bukan untuk Karawang, kabupaten yang menaungi Rawagede. Dana kerja sama pembangunan tersebut diberikan ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Merekalah yang akan memutuskan siapa yang boleh membangun sekolah, dan kapan. Belanda punya MOU, semacam perjanjian, dengan Kemendagri Indonesia. Sebagian kecil dana akan ditransfer bulan Desember mendatang. Otoritas setempat sama sekali belum dihubungi Jakarta dan sama sekali tidak jelas apakah dan kapan proyek ini akan dimulai. Kedutaan Besar Belanda di Jakarta membela diri. Birokrasi yang berbelit-belit ini harus ditempuh atas alasan “ketelitian”. Proyek ini harus “berkesinambungan” dan karena itulah sejak awal harus didiskusikan dengan semua pihak dengan seksama. Dan “ketelitian butuh waktu,” kata wakil duta besar Belanda Annemieke Ruigrok. Menurutnya “kementrian dalam negeri sibuk menyelesaikan rincian terakhir.” Apa artinya, tidak jelas. Yang jelas, tidak ada “perundingan” terjadi. Walau rencana pemerintah setempat sudah selesai sejak dua tahun lalu, kementrian sama sekali belum menghubungi mereka. Hivos Tidak semua dana dari menteri Koenders ada di Jakarta. 254.500 euro disalurkan ke yayasan Belanda Hivos, yang mempergunakan dana tersebut untuk kredit mikro di Rawagede. Ratusan orang di desa, dan ratusan lain di desa sekitar, memanfaatkan pinjaman tersebut. Total 106.533 euro telah dikeluarkan. Dari keseluruhan dana Koenders, cuma itulah yang benar-benar sampai ke rakyat. Hivos mendirikan koperasi yang sekarang memiliki 1247 anggota. Mereka juga mengalokasikan sekitar 50.000 euro untuk toko organik yang dikelola koperasi tersebut. Tokonya belum ada, ketua koperasi Riyadi mengakui. Sampai sekarang koperasi hanya berbisnis tabung gas. Selain itu 50.000 euro yang mereka terima juga digunakan untuk “biaya operasional” koperasi dan gaji karyawan. Harry van Bommel Radio Nederland menanyakan masalah ini kepada Harry van Bommel, anggota parlemen Belanda dari partai sosialis SP, yang berkunjung ke Rawagede tahun 2009, bersama Menteri Luar Negeri Belanda ketika itu, Maxime Verhagen. "Dana sudah disediakan. Bahwa dana itu belum dipakai, merupakan masalah. Masalah ini pertama dirasakan masyarakat setempat, karena mereka dijanjikan pelbagai fasilitas, yang hingga sekarang belum ada. Pemerintah Belanda harus menghubungi pihak kedubes Belanda di Jakarta, atau di tingkat bilateral, menghubungi kementerian luar negeri Indonesia, untuk menanyakan seberapa cepat masalah ini bisa diatasi." [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
