http://www.suarapembaruan.com/nasional/barnabas-suebu-saya-tidak-pernah-mencuri-uang-otsus/13114 Barnabas Suebu : Saya Tidak Pernah Mencuri Uang Otsus
Kamis, 3 November 2011 | 10:15 Barnabas Suebu (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi) [JAYAPURA] Mantan Gubernur Papua 2006-2011, Barnabas Suebu, mengaku dirinya tidak pernah mencuri uang Otonomi Khusus. “Saya tidak pernah mencuri dana Otonomi Khusus, itu fitnah. Dan kita tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan,”ujar Suebu kepada wartawan di Jayapura, baru-baru ini. Bantahan ini, ia katakan terkait pernyataan mantan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholaus Jouwe (30/10) lalu, dalam tayangan live sebuah stasiun TV. Dikatakan, laporan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintah bahwa disinyalir ada korupsi besar-besaran di Provinsi Papua. “Atas laporan itu telah dilakukan pemeriksaan secara berlapis baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat , Perwakilan Papua dan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri. KPK bahkan telah berkantor selama kurang lebih sebulan di kantor Gubernur Papua,”ujarnya. Menurutnya, adalah hak masyarakat untuk melaporkan dugaan adanya korupsi, sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam suatu kehidupan berdemokrasi yang sehat. Tentu saja pelaporan seperti itu harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup. “Saya memberi dukungan sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga KPK,BPK maupun Itjen Kemedagri untuk melakukan investigasi secara independen tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Hasilnya adalah, bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH) tidak ada satupun kata pun yang menunjukan indikasi bahwa Gubernur Papua melakukan korupsi. Tidak ada juga indikasi yang menunjukan bahwaa APBD Papua, yang berjumlah trilliunan rupiah disimpan dan dikelola secara tidak sah dan melanggar sistem pengelolaan keuangan Negara,”ujarnya meyakinkan. Permasalahan Papua! Kata dia, sebenarnya berakar dari berbagai pengalaman traumatis yang dialami oleh penduduk asli Papua dalam waktu yang lama, yang disebabkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM sejak Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Salah satu wujud ketidakadilan itu adalah tingkat kesejahteraan rendah dan kemiskinan yang tinggi. Keadaan tersebut sebenarnya telah diupayakan untuk dikoreksi melalui Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. “Walaupun begitu ditahun-tahun awal pelaksanaan undang-undan ini, harus diakui bahwa belum banyak hal yang bisa dicapai. Salah satunya adalah karena pemerintah daerah di Papua, khususnya Pemerintah Provinsi Papua, tidak disiapkan dengan baik untuk memikul tanggungjawab dan melaksanakan amanat Otonomi Khusus sebagimana yang dikandung di dalam undang-undang tersebut. Kesiapan yang dimaksu adalah berupa sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Suebu. Selama pemerintahannya tahun 2006 dana Otsus yang diterima Rp 3 Triliun, tahun 2007 berjumlah Rp 4 Triliun, tahun 2008 sebesar Rp 5 Triliun, tahun 2009 berjumlah Rp 6.7 Triliun. [154] ++++ http://www.suarapembaruan.com/nasional/mantan-gubernur-tak-tahu-aliran-dana-keamanan-dari-freeport/13088 Mantan Gubernur Tak Tahu Aliran Dana Keamanan dari Freeport Rabu, 2 November 2011 | 14:58 [JAYAPURA] Mantan Gubernur Papua 2006-2011, Barnabas Suebu tak mengetahui aliran dana keamanan kepada PT Freeport Indonesia yang digelontorkan kepada pihak keamanan. "Saya sendiri kaget mendengar adanya aliran dana keamanan itu,"ujarnya kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura, Rabu (2/11) petang. Seperti dilaporkan di media, masalah uang keamanan yang dikucurkan kepada TNI dan Polri oleh PT Freeport Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden. Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1672K-070-MEM-2007. Pada Tahun 2010 Freeport memberikan uang dana keamanan US$ 14 Juta atau sekitar Rp 126 Miliar. Namun dari tahun 2001 hingga 2010 perusahaan tersebut memberikan US$ 79,1 Juta atau Rp 711 Miliar Disinggung apa selama pemerintahannya, Barnabas Suebu pernah menerima uang dari PT Freeport? " Sedikitpun tak saya terima,"ujarnya. Ia juga mengimbau masalah PT Freeport Indonesia, dimana agar semua pemangku kepentingan bekerja untuk menyelesaikan masalah ini secara bijaksana untuk kebaikan semua. "Kebaikan perusahaan, kebaikan untuk karyawan, kebaikan untuk pemerintah dan kebaikan untuk masyarakat Papua,"ujarnya. Kata dia, ibarat seekor sapi, masalahnya. Bukan di sapinya. Tetapi masalahnya adalah pada keadilan dalam membagi susu Sapi itu. "Mari semua pihak menjaga dan memelihara sapi tersebut, dan secara bersama-sama membicarakan tentang cara yang seadil-adilnya untuk membagi susu Sapi itu,"ujarnya.[154] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
