Mungkin bentar lagi perusahaannya dijual ke asing kayak Lapindo, hehehe... Tp terus dibeli lagi pake nama lain, jadi ga usah tanggung jawab, tp perusahaannya tetap milik sendiri, kayak Lapindo.
>________________________________ > From: rezameutia <[email protected]> >To: [email protected] >Sent: Monday, December 5, 2011 10:10 AM >Subject: [proletar] Fw Kompasiana: Ada Bakrie di Balik Runtuhnya Jembatan Kukar > > > > >http://hankam.kompasiana.com/2011/12/04/ada-bakrie-di-balik-runtuhnya-jembatan-kukar/ > >Ada Bakrie di Balik Runtuhnya Jembatan Kukar > >Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan >awal diketahui bahwa penyebab runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) >adalah rusaknya bagian koneksi kabel hanger dengan klem. > >Berdasarkan pengamatan, ternyata sebagian besar pin klem yang berfungsi >menyambung kabel utama denga hanger rusak. "Juga, ada beberapa lengan hanger >yang patah dan pin lengan hanger putus geser. Tim teknis PU melihat, >penyebabnya ada di sambungan (klem), " ujar Djoko (Jawa Pos, 3 Desember 2011). > >Dari mana, atau buatan pabrik manakah klem-klem tersebut? > >Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Direktur Utama PT Hutama >Karya Tri Widjayanto Joedosastro menjelaskan bahwa klem-klem yang dipakai di >Jembatan Kukar tersebut berasal dari pabrik PT Bakrie Tosanjaya. Pabrik baja >tersebut adalah salah satu anak perusahaan dari Grup Bakrie. > >"Kerusakan Jembatan Kutai Kartanegara terjadi pada bagian koneksi kabel hanger >dengan klem. Bagian koneksi dengan klem tersebut berasal dari pabrik Bakrie >Tosanjaya," katanya di Jakarta, 2 Desember 2011. > >Di Metro TV, 2 Desember 2011, juga memberitakan pernyataan Dirut Hutama Karya >ini. > >Bahwa Dirut PT Hutama Karya tersebut mengaku, ada puluhan klem penyangga kabel >utama dan kabel hanger yang dibeli dari PT Bakrie Tosan Jaya rusak sebelum >waktunya. Kerusakan klem diyakini sebagai salah satu penyebab runtuhnya >jembatan itu. > >Menurut Tri, saat dibeli dar PT Bakrie Tosan Jaya, secara fisik klem itu >terlihat sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan kontraktor. Dia >mengaku tidak mengerti, kenapa klem yang seharusnya bisa digunakan puluhan >tahun ke depan itu, tiba-tiba rusak. > >Sedangkan dari pihak Bakrie, Head of Public Relations PT Bakrie & Brothers >Tbk, Bayu Nimpuno, berjanji akan mempelajari informasi tersebut sebelum >mengambil sikap. > >Kalau benar-benar dapat dipastikan kerusakan bagian koneksi kabel hanger >dengan klem itu dikarenakan kualitas produk yang tidak memenuhi standar >keamanan tentu saja pihak Bakrie harus bertanggung jawab. > >Tetapi karena ini di Indonesia, maka yang namanya "seharusnya, atau harus, >bertanggung jawab", dalam kenyataannya, kalau yang "diharuskan" itu adalah >pihak yang mempunyai kekuatan (power) baik karena kekuatan uang, dan/atau >kekuasaan, maka akan berubah menjadi "Tidak harus bertanggung jawab". > >Contoh kongkrit adalah dalam kasus Lumpur Lapindo. Kebetulan pihak yang >seharusnya bertanggung jawab adalah dari pihak anak perusahaan Grup Bakrie >juga , tetapi karena – ya, itu tadi – karena Bakrie punya kekuatan besar baik >uang, maupun kekuasaan, maka faktanya adalah mereka tidak harus bertanggung >jawab. > >Hal ini semakin lengkap dan menyenangkan mereka karena di saat bersamaan >sampai sekarang punya Presiden yang lemah. Maka negara pun yang harus menerima >beban tanggung jawab tersebut, dengan membebankan sebagian besar beban >tanggung jawab tersebut kepada pihak pemerintah. Anggaran dari APBN pun >terpaksa dipakai. Pemerintah pun pusing tujuh keliling membangun berbagai >infrastruktur vital yang rusak diterjang lumpur panas Lapindo. > >Informasi tentang klem kabel yang rusak sebagai salah satu penyebab runtuhnya >Jembatan Kukar, dan bahwa bagian tersebut berasal dari pabrik anak perusahaan >Grup Bakrie , ternyata tidak ada beritanya di Kompas. Kenapa begitu? >Mudah-mudahan bukan karena ada unsur "Bakrie" di situ. Sebagaimana tempo hari >ketika media massa lainnya menggunakan istilah "Lumpur Lapindo" dalam >kasus-kasus lumpur panas yang menenggelamkan sebagai wilayah Kabupaten >Sidorajo itu, Kompas malah terkesan menghindari istilah tersebut, dengan >menggunakan istilahnya sendiri, "Lumpur Sidoarjo". Yang diberi singkatan >"Susi". > >Ketika banyak yang protes, karena istilah tersebut, dianggap seolah-olah >hendak memenimalisir tanggung jawab pihak Bakrie. Seolah-olah lumpur petaka >itu tanggung jawabnya pada kabupaten Sidoarjo. Barulah Kompas menggunakan >sebutan yang sama: "Lumpur Lapindo". Karena munculnya lumpur panas dari perut >bumi Porong, Sidoaro itu, terkait erat dengan tanggung jawab PT Lapindo >Brantas (milik Grup Bakrie waktu itu) sebagai pelaksana pengeboran di lapangan. > >Sekarang, seolah terulang kembali, dengan skala yang jauh lebih kecil,namun >tidak bisa dipandang enteng ini: Runtuhnya Jembatan Kukar. Ternyata "Ada >Bakrie di Balik Runtuhnya Jembatan Kukar tersebut". > >Tapi, seandainya pun runtuhnya Jembatan Kukar penyebab utamanya, selain karena >tidak pernah dilakukan perawatan untuk memenuhi standar keamanan, adalah >karena kualitas bagian koneksi kabel hanger dengan klem itu di bawah standar >buatan PT. Bakrie Tosanjaya itu, maka mampukah, atau beranikah pemerintah >mendesak supaya mereka ikut bertanggung jawab? Karena mengingat bahwa ternyata >sebenarnya baru selesai jembatan itu dibangun sudah timbul masalah di bagian >ini. > >Sangat diragukan. Kalau dalam kasus sangat besar, Lumpur Lapindo saja Penguasa >SBY tidak berdaya di kaki Pengusaha Bakrie, apalagi dalam kasus yang jauh >lebih kecil daripada itu, runtuhnya Jembatan Kukar ini. Apalagi "hanya" >gara-gara klem. Lagi, apalagi hanya sebuah jembatan saja yang runtuh. >Sedangkan di Porong, Sidoarjo mereka "sukses" menenggelamkan ratusan desa dan >berbagai infrasruktur vital, termasuk jalan tol, dengan ribuan orang yang >mendadak kehilangan rumah dan mata pencahariannya. > >Sedangkan belasan orang yang tewas, termasuk satu keluarga yang terdiri dari >sepasang orangtua bersama tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil, karena >runtuhnya jembatan itu, pasti tidak akan mampu menggugah perasaan baik >penguasa, maupun pengusaha macam begini. > >Lihat saja, selain sejak awal proyek ternyata diabaikan perawatannya, dan >diduga kuat terjadi praktik manipulasi dan korupsi di baliknya, setelah >malapetaka itu terjadi pun, para penguasa itu bukannya bahu membahu mengatasi >masalah, tetapi malah satu sama lain saling menyalahkan, lepas tangan. > >Kompas, 30 November 2011 mencatat: Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Bina >Marga Kemneterian Pekerjaan Umum, mengatakan pada 28 November lalu, bahwa yang >harus bertanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten Kartanegara. Katanya, >"Pengawasan terhadap Jembatan Kartanegara bukan tugas Kemnetrian PU karena >jembatan tersebut merupakan milik Kabupaten Kutai Kartanegara". > >Lanjur Djoko, " Ada tanggung jawab kontraktor terhadap konstruksi dan >pemeliharaan, di mana masa pemeiiharaan setelah konstruksi biasa 1 atau 2 >tahun saja. Tapi, jaminan terhadap konstruksinya 10 tahun. Jadi, PT Hutama >Karya masih diminta pertanggungjawabannya." > >Gubernur Kaltim, AwangFaroek Ishak: "Harus ada pihak bertanggung jawab >terhadap runtuhnya jembatan itu. Jembatan jika diperbaiki seharusnya ditutup." > >Kalau tahu begitu, kenapa waktu jembatan itu sedang diperbaiki, tetapi tidak >ditutup, Pak Gubernur ini tidak memberi peringatn seperti ini sejak awal? > >Didi Ramyadi, Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara: "Jembatan >Kartanegara ambruk saat berusia 10 tahun. Usianya semestinya sampai 25 tahun." > >Ari Widiyantoro, Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya: "Kami sudah >melaksanakan proyek dan sudah diserahterimakan, jadi seharusnya sudah tidak >ada masalah. Tanggung jawab kami selesai setelah kontrak selesai" > >Rita Widyasari (jpnn.com) >Irsal Kamaruddin, Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama: "Dalam proyek >pemeliharaan Jembatan Kartanegara terdapat permintaan penggantian dan >pemeliharaan baut klem atas dan bawah jembatan. Bukaka hanya melakukan >pengencangan baut sesuai dengan permintaan pemeliharaan dalam kontrak senilai >lebih dari Rp 2 miliar." > >Sedangkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, di Jawa Pos, pun tak mau >kalah dalam berkilah: Dia mengatakan bahwa soal perawatan Jembatan Kukar itu >adalah tanggung jawab pemerintah pusat. "Saya tidak tahu-menahu mengenai itu … >Saya sendiri tidak pernah pegang yang namanya baut jembatan, dan sebagainya." >(jpnn.com, 2 Desember 2011). > >Sebuah pernyataan yang sama sekali tidak menunjukkan mentalitas seorang >pimpinan yang baik, sekaligus tidak menunjukkan adanya rasa empati dan >simpatik terhadap korban. > >Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari mereka? *** > >Sumber gambar klem/baut yang patah diambil dari: > >http://www.kaskus.us/showpost.php?p=564893164&postcount=652 > >======== > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
