Assalamu'alaikum
Wr.Wb.
Artikel Dibwah ini
terbit ketika Presiden PKS Hidayat NurWahid berkunjung ke
Batam
Wassalam
Salmi
Sarkis
Pengembira PKS
[keadilan_batam] RE: Stop
Press!!!!!!!!!!!
STOP PRESS:
1. Baca Batam Pos hari ini Senin, 26-Jan-04:
Klarifikasi HM Hidayat Nur
wahid ttg yayasan Al-Haramain pada "Potret
Masyarakat Madani" (dari acara
talk-show MRB).
2. Baca Kompas hari ini, 26-Jan-04: HM Hidayat Nur
Wahid pada halaman
Politik & Hukum,"Jangan Pilih Partai Korup"
(dari acara Talk-show MRB)
Wassalam,
Ricky Indrakari
FYI,BERITA DARI KOMPAS SELENGKAPNYA:
Jangan Pilih Partai Korup
Batam, Kompas - Salah satu persoalan besar yang
membuat bangsa ini menjadi
terpuruk tidak lain adalah mengguritanya prilaku
korupsi. Sebagai pemegang
hak kedaulatan, rakyat harus menyadari, prilaku
korupsi sebagai musuh nyata
yang harus dihapuskan. Rakyat harus sadar dan
berani, bukan sekadar dalam
tataran wacana, untuk menentukan pemimpin
politiknya yang bersih dari
korupsi.
"Jangan sampai rakyat mau dibodoh-bodohi, ditipu,
diumbar janji-janji kosong
yang hanya menipu wong cilik dan memberi kesempatan
kepada wong licik.
Supaya tidak disesatkan dan ditipu lagi, rakyat
harus berani untuk tidak
memilih lagi partai-partai yang berprilaku korupsi
yang hanya akan
memperpanjang penderitaan rakyat," kata Muhammad
Hidayat Nur Wahid, Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kapasitasnya
sebagai Direktur Yayasan
Haramain pada acara talk show "Potret Masyarakat
Madani" di Masjid Raya
Batam Center, Sabtu (24/1) malam.
Acara yang diselenggarakan Batam Adventure
Committee (BAC) Learning Centre
juga menampilkan pembicara lain, Ketua Otorita
Batam (OB) Ismeth Abdullah.
Nur Wahid hadir di Batam juga untuk meresmikan
deklarasi Dewan Pimpinan
Wilayah PKS Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin
Abdulrahman LC.
Menurut Nur Wahid, gerakan pemberantasan korupsi
yang dilakukan organisasi
besar agama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
maupun lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dan aktivis mahasiswa, jangan lagi
sebatas wacana. Menabuh
genderang perang terhadap korupsi harus menjadi
gerakan rakyat nyata secara
bersama-sama.
Apa yang digagas kawan-kawan LSM dan aktivis
mahasiswa untuk tidak memilih
politisi busuk atau calon presiden (capres) busuk
hendaknya tidak sekadar
imbauan moral tanpa ada keberanian masyarakat untuk
tidak memilih yang
busuk-busuk itu. Kedasaran dan keberanian untuk
tidak memilih politisi dan
capres busuk juga harus lahir dari
masyarakat.
Saat ini, kata alumni Universitas Islam Madinah
ini, jual beli nomor urut
calon legislatif begitu gencarnya terdengar di
tubuh partai-partai politik.
Siapa yang paling besar memberi "gizi" orang
tersebutlah yang akan menempati
nomor urut jadi atau teratas.
"Jual beli nomor urut caleg ini jelas mencerminkan
bahwa partai itu
memelihara prilaku korupsi. Tentu saja rakyat harus
berani untuk tidak lagi
memilih partai yang menjual belikan nomor urut
caleg. Jika rakyat tak
berani, berarti rakyat juga ikut menyuburkan
korupsi di negeri ini,"
tegasnya.
Soal Yayasan Haramain
Pada kesempatan tersebut, Nur Wahid juga
mengklarifikasi tentang pemberitaan
diblokirnya rekening Al-Haramian Foundation oleh
Amerika Serikat dan Arab
Saudi karena dituduh terkait dengan gerakan
terorisme internasional dan
jaringan Al-Qaedah, pimpinan Osama bin
Laden.
"Saya harus menjelaskan, Yayasan Haramain yang saya
pimpin tidak punya
kaitan dan hubungan apa pun dengan Al-Haramain
Foundation. Yayasan Haramain
adalah yayasan yang saya pimpin sendiri dan tidak
punya cabang dimana pun
selain di Jakarta. Jadi, harus dipahami Al-Haramain
Foundation bukan Yayasan
Haramain. Kebetulan saja ada persamaan kata
Haramain," ungkap Nur Wahid.
PRD Umumkan 15 Politikus dan 9 Parpol
Busuk&bd;Jakarta, KompasSeperti hendak
mendahului langkah Gerakan Nasional Tidak Pilih
Politikus Busuk (GNTPPB),
Partai Rakyat Demokratik (PRD), hari Sabtu (24/1)
di Kantor Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta,
mengumumkan 15 nama politikus dan
sembilan partai politik (Parpol)
busuk.
Ke 15 politikus tersebut adalah Megawati
Soekarnoputri, Akbar Tanjung,
Hamzah Haz, Amin Rais, Susilo Bambang Yudoyono,
Abdurrahman Wahid, Wiranto,
Aburizal Bakri, Yusuf Kalla, R Hartono, Siti
Hardiyanti Rukmana, Yapto,
Yusril, Edi Sudrajat, dan Siswono
Yudohusodo.
Kriteria politikus busuk menurut PRD adalah; mereka
yang ikut menikmati 32
tahun kekuasaan Orde Baru, mengkhianati program
reformasi total, dan saat
berkuasa gagal menyelesaikan krisis ekonomi dan
politik nasional, "Bahkan
makin menjerumuskan bangsa ini ke kondisi yang
makin memburuk," tegas Ketua
Umum PRD Jusuf Lakaseng.
PRD juga menetapkan sembilan Parpol busuk.
Kesembilan Parpol adalah, PDIP,
Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Partai
Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB),
Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Karya Peduli Bangsa
(PKPB), Partai Patriot
Pancasila, dan Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI).
Kriteria Parpol busuk menurut PRD adalah, Parpol
yang pernah, sedang, dan
berpotensi menjadi kekuatan penindas rakyat. Parpol
yang tidak memiliki
program yang menjawab masalah utama yang dihadapi
rakyat saat ini.
Soal kemiskinan
Pada bagian lain PRD mengkritik gerakan GNTPPB yang
dalam penetapan kriteria
politikus busuk dinilai belum menjawab soal
kemiskinan. Sebelumnya, GNTPPB
menegaskan, mereka yang bisa dianggap sebagai
politikus busuk adalah mereka
yang terlibat; pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
berat, kasus korupsi
besar, kejahatan perempuan, perusakan lingkungan,
dan bandar narkoba.
Menurut PRD kriteria tersebut sudak berwatak
demokratis, tetapi belum
menjawab soal kemiskinan yang disebabkan program
neoliberal rejim berkuasa.
Di samping itu, sifatnya sebagai gerakan moral
melemahkan metode perjuangan
yang riil. "Misalnya dalam hal propaganda masih
bersifat sangat umum dan
berkecenderungan kompromis seingga tidak menohok
unsur yang masuk kategori
yang dimaksud". Demikian pernyataan politik PRD
yang ditandatangani Lakaseng
dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Zely
Ariane.
Sebagai contoh, bagaimana menghubungkan pelanggaran
HAM dengan keterlibatan
militer di dalamnya, atau korupsi dengan ratusan
birokrat atau bekas
birokrat yang sekarang bermain di Parpol-Parpol
peserta pemilihan umum
(Pemilu). Atau menghubungkan masalah HAM dengan
demokratisasi secara
keseluruhan yang tidak pernah diperjuangkan oleh
Parpol-Parpol peserta
Pemilu.
Menanggapi hal itu, salah seorang anggota steering
committee GNTPPB yang
juga Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan
Hidup (Walhi) Longgena
Ginting, mengatakan, "Kami tidak mau kampanye ini
menjadi ajang pembunuhan
karakter seseorang orang atau menguntungkan pihak
tertentu".
Dia mengakui, di antara elemen GNTPPB sendiri masih
ragu menetapkan kriteria
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Jangan-jangan
kita memasuki wilayah
kawasan abu-abu seperti dalam kasus Akbar Tanjung,"
ujarnya.
File: 2501RAY1
Didirikan, Posko Pengaduan Politisi Busuk di
Kaltim
Samarinda, Kompas - Sejumlah organisasi
non-pemerintah (ornop) dan lembaga
mahasiswa di Kalimantan Timur mendirikan posko
pengaduan masyarakat tentang
politisi busuk. Posko didirikan di empat kabupaten
dan kota, masing-masing
Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Kutai
Timur.
"Masyarakat berhak melaporkan segala yang diketahui
tentang politisi,
seperti para caleg yang bermasalah," kata
Senchihan, Kepala Divisi
Solidaritas Masyarakat untuk Partisipasi Pendidikan
Pokja 30 di Samarinda,
Sabtu (24/1).
Ornop yang ikut dalam pendirian posko anti politisi
busuk itu seperti
Lembaga Bantuan Hukum Apik, Pokja 30, Borneo
Ecological and Biodiversity
Science Club (Bebsic), Jaringan Advokasi Tambang
(Jatam), Wahana Lingkungan
Hidup Kaltim. Sedangkan dari elemen mahasiswa
berasal seperti Bedan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas
Mulawarman, Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI)
Kaltim.
Posko pengaduan ini bisa dimanfaatkan oleh warga
yang ingin melporkan
politisi yang bermasalah. Dengan adanya posko,
warga akan lebih mudah
menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang
politisi bermasalah itu.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
partai, seperti penggalangan dana kampanye yang
menyimpang. Pendirian posko
ini untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan bagi
para calon pelacak
politisi busuk yang diadakan dari tanggal 19 hingga
23 Januari.
Diharapkan, posko itu banyak menjaring informasi
dari masyarakat mengenai
kebusukan para caleg, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan
parpol. Selain itu, disosialisasikan juga lima
kriteria politisi busuk
kepada warga, hingga warga tidak kebingungan
menentukan para politisi busuk.
Misalnya, kriteria operasional korupsi adalah semua
politisi yang terlibat
pembuatan kebijakan publik yang menyebabkan
mahalnya pelayanan kepada
masyarakat dan tidak dapat mempertangungjawabkan
kekayaannya secara wajar.
Kriteria operasional perusak lingkungan hidup
misalnya terlibat langsung
dalam perusakan lingkungan, terlibat pembuatan
kebijakan yang merusak
lingkungan, membiarkan perusakan lingkungan, atau
terlibat dalam institusi
swasta maupun pemerintah yang merusak
lingkungan.
Senchihan menambahkan, prioritas politisi yang akan
dipantau adalah para
caleg yang saat ini masih menjadi pejabat,
pengusaha, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ketua serta
sekretaris parpol. "Juga
caleg nomor urut dari satu sampai lima dari 10
parpol yang diperkirakan
mempunyai massa terbanyak di Kaltim," ujarnya.(RAY)
(SMN) (WIN)
SALMI SARKIS
____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
