Ass. WW, Dari pado langang jo barito dan kaba, dicubo ambiak dari surek tetangga.
> Sebagai informasi ; > Menko Kesra: Pemilu 5 April Libur Nasional > pelaksanaan Pemilu Legislatif yang jatuh pada 5 April diputuskan sebagai > hari libur nasional. > > "Iya 5 April diliburkan yang penting semua dapat kesempatan untuk > mencoblos," kata Yusuf Kalla usai menghadiri peluncuran buku Syafii Maarif > di Hotel Aryadutta. > > Menko Kesra mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai > kepastian libur nasional pada 5 April mendatang. > > Cuti kampanye > > Kandidat presiden dari Partai Golkar itu mengatakan, dirinya sudah > mengajukan izin namun yang dimaksud itu adalah sekedar pemberitahuan, > karena dirinya melakukan kampenye pada hari Sabtu dan Minggu. "Baru pada > hari-hari terakhir kita akan pakai cuti dua hari," katanya. > > Sementara itu, menurut Mendagri Hari Sabarno, aturan kampanye bagi > pejabat, seorang menteri boleh meninggalkan tempat kerjanya selama dua > hari, itupun bisa diambil berturut-turut atau tidak. > > Pelaksanaan kampanye Pemilu yang dimulai 11 Maret akan berlangsung hingga > awal April, setelah itu diikuti minggu tenang dan barulah pada 5 April > berlangsung pencoblosan Pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten > dan kota serta DPD. > > "Bagi menteri-menteri yang akan menjadi juru kampanye, seorang menteri itu > diberi hak untuk dua hari kerja. Dan dalam satu hari bersamaan itu tidak > boleh lebih dari tiga menteri yang tidak berada pada posisi tugasnya," > kata Mendagri. > > Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2004 tentang Kampanye > Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara, pejabat negara yang menjadi juru > kampanye harus mengajukan permintaan izin cuti paling lambat dua belas > hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu. > > Dalam Pasal 5 disebutkan, permintaan cuti pejabat negara diajukan dengan > ketentuan menteri kepada presiden, gubernur dan atau wakil gubernur kepada > Presiden melalui Mendagri dan bupati/wakil bupati, walikota dan wakil > walikota kepada Mendagri melalui gubernur. > > Pada Pasal 11 disebutkan, jadwal kampanye para menteri dilaporkan oleh > sekretaris negara kepada Presiden dan disampaikan kepada menteri yang > bersangkutan serta kepada KPU paling lambat tujuh hari sebelum mulainya > masa kampanye. (Ant/edj) > > > > ASAL USUL Komunisme > > Ariel Heryanto > > "KOMUNISME akan bertumbuh jika ketidakadilan dan jurang antara yang kaya > dan miskin melebar". Betapa sulit menemukan pernyataan yang sebodoh dan > sekaligus sepopuler ucapan itu. > > Belakangan ucapan sejenis itu merebak kembali. Ini gara-gara keputusan > Mahkamah Konstitusi mencabut larangan bagi mereka yang pernah diharamkan > Orde Baru untuk menjadi calon legislatif. Sebagian orang mendukung > keputusan Mahkamah dengan alasan komunis sudah bukan lagi ancaman bagi > Indonesia, lalu meluncur ucapan konyol yang dikutip di atas. > > Ketidakadilan sudah dan sedang bertumbuh di mana-mana dan di sepanjang > sejarah umat manusia, tetapi komunisme tidak bertumbuh di segala abad. > Komunisme merupakan gejala sejarah modern sekitar seratus tahun terakhir. > > Jurang kaya-miskin hadir di sepanjang sejarah umat manusia. Kesenjangan > ekonomi semakin menjadi-jadi belakangan ini di tingkat dunia maupun > bagian-bagian kecilnya. Tetapi, yang kini merebak hebat bukan komunisme, > malah kekuatan sosial yang pernah menjadi musuh komunisme, yakni fanatisme > agama, liberalisme, dan kapitalisme/imperialisme. > > ORDE Baru sudah bangkrut. Tetapi, dosa pembodohan massal yang pernah > dilancarkan olehnya masih terasa dampaknya di mana-mana. Logika itu > berbunyi: "Komunisme akan bertumbuh jika ketidakadilan dan jurang antara > yang kaya dan miskin melebar". > > Di satu pihak dan selintas lalu ucapan itu seperti datang dari pengagum > komunisme yang sedang berharap akan datangnya dewa penyelamat atau pejuang > > keadilan. Kalau saja ucapan itu ada benarnya, komunisme mungkin telah > merajalela secara global. Kalau logika itu ada benarnya, seharusnya > komunisme sudah lebih marak di Amerika Serikat ketimbang di Tiongkok atau > Vietnam di mana pemerataan lebih bagus. > > Di pihak lain, ucapan yang sama mengandung makna sebaliknya. Seakan-akan > ucapan itu propaganda kapitalisme. Karena komunisme terbukti tidak > bertumbuh di Amerika Serikat dan negeri-negeri sekutunya seperti > Indonesia, seakan-akan sudah "terbukti" di negeri-negeri ini ada keadilan > dan pemerataan kemakmuran. Bah! > > Mungkin saja yang terjadi bukan keduanya. Bukan propaganda komunisme atau > liberalisme kapitalis. Jangan-jangan ini hanya sekadar dampak sampingan > dari pembodohan massal selama 30 tahun lebih oleh lembaga negara Orde Baru > semacam Departemen Pendidikan & Kebudayaan atau Departemen Penerangan. > > Bukan hanya skala korupsi besar-besaran yang menjadikan Indonesia salah > satu keajaiban dunia. Kita ditertawakan keras-keras oleh bangsa asing yang > terpana menyaksikan logika dalam komunikasi publik. Selain soal bom > teroris, kacaunya persiapan pemilihan umum, atau demam berdarah, parahnya > kondisi pendidikan di Indonesia juga menjadi keprihatinan internasional. > > Kebetulan belakangan ini para orangtua di Indonesia pusing memikirkan > sekolah untuk anak-anak mereka. Pusat perhatian mereka bukan pada > pemilihan umum dan daftar calon anggota legislatif, tetapi pemilihan > sekolah dan daftar biaya yang harus dibayar. > > Bukan biaya pendidikan yang paling merisaukan. Malapetaka lebih besar bagi > Indonesia terletak pada isi dan kualitas pendidikan, khususnya di bidang > kemasyarakatan dan budaya. Apa yang didapatkan anak didik selama belajar? > Apa yang telah disiapkan oleh sistem pendidikan nasional bagi generasi > muda Indonesia untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam dan semakin > mengglobal dengan rekan-rekan segenerasi dari India, Tiongkok, Filipina, > Singapura, atau Malaysia? > > Salah satu petunjuk kecil tentang rawannya kualitas pendidikan di Tanah > Air berwujud takhayul yang menghambat pengajaran tentang Marxisme di > universitas. Dari sedikit yang ada, biasanya ditampilkan propaganda > anti-Marxisme sesuai ideologi Orde Baru. Kalau pendidikan nasional > mewajibkan pengajaran agama diajarkan oleh penganut agama yang sama, > marxisme hampir selalu diajarkan dengan prosedur dan "hukum" yang > sebaliknya. Tampaknya tidak ada yang merasa risi karena kontradiksi ini. > > Bagi yang belum paham, ada baiknya diingatkan bahwa kajian tentang > Marxisme atau Komunisme secara ilmiah di universitas tidak melanggar > hukum, bahkan pada zaman Orde Baru. Larangan Orde Baru-yang diteruskan > mereka yang masih keblinger ideologi Orde Baru-terhadap penyebaran ajaran > Marxisme hanya berlaku di luar pendidikan di universitas. > > DALAM abad ke-20, lebih dari separuh umat manusia hidup di bawah rezim > yang membajak Marxisme sebagai dasar ideologi negara. Mempelajari > masyarakat abad ke-20 tanpa mempelajari Marxisme ibarat belajar ilmu > komputer tanpa belajar bahasa Inggris atau elektronika. Indonesia pernah > menjadi Tanah Air partai komunis terbesar di dunia, di luar Tiongkok dan > Uni Soviet. Mempelajari seluk-beluk Indonesia tanpa memahami ideologi > partai besar ini ibarat membicarakan Orde Baru tanpa membahas militerisme > atau korupsi. > > Marxisme sendiri telah mengalami krisis serius dan dikritik banyak pihak, > termasuk para bekas tokohnya. Tetapi, dari krisis dan kritik ini telah > bertumbuh aneka pergulatan intelektual cerdas dan trendy. Ironisnya, > pergulatan ini terjadi bukan di negara-negara komunis yang represif, > tetapi di negeri liberal kapitalistik, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, > Australia, Jepang, dan India. > > Generasi muda Indonesia berhak mendapat kesempatan mempelajari dinamika > > intelektual itu. Apalagi setelah mereka dibebani biaya pendidikan > maha-berat. Tetapi, hak dan kesempatan belajar itu telah dihambat, bukan > oleh orang-orang jahat yang anti-Marxisme. Larangan itu sering kali datang > dari mereka yang tidak paham apa itu Marxisme karena tidak pernah dididik > tentangnya ketika bersekolah. Berbeda dari para pendiri bangsa ini yang > bersekolah pada zaman kolonial Belanda. Maka, jangan heran sejarah > nasional juga sering bengkok atau gelap pada bagian kisah tentang para > tokoh gerakan nasionalis ini. (*) > > Anak-anak Ingin akhiri dendam dan konflik > > Anak-anak para tokoh elite ingin mengahkiri dendam dan konflik pasca > tragedy 1965 menuju rekonsiliasi ungkap sejarawan Asvi Warman Adam. > > Hal itu diungkapkan Asvi mengomentari pertemuan Forum Silahturahmi Anak > Bangsa (FSAB) di Jakarta, Jumat (5/3). Hadir dalam kesempatan itu antara > lain Ahmad Zahedi (cucu Teungku M Daud Beureueh), Perry Omar Dani (Anak > Omar Dani), Sarjono Kartosuwiryo (anak SM Kartosuwiryo), Amelia A Yani > (anak Ahmad Yani), Ilham Aidit (anak DN Aidit), H. Hasan Kamal (anak Kahar > Muzakar), dan Yap Hong Gie (anak Yap Thiam Hien). FSAB sendiri mengajak > masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan politik untuk > menjauhi konflik dan membangun silaturahmi. > > Menanggapi hal itu, Asvi yang mengaku sempat tidak antusias dengan FSAB > malahan memberi catatan positif. FSAB yang kini meluas tidak hanya terdiri > dari anak-anak tokoh seputar tragedi 1965 itu sesungguhnya memang memberi > contoh mengakhiri dendam dan konflik. "Pertemuan mereka sebetulnya > kritikan juga terhadap para orang tua yang masih diliputi dendam dan > konflik tersebut," ujarnya saat dihubungi KCM, Sabtu (6/3). > > Hal berikut, silaturahmi FSAB dapat dijadikan momentum bagi bangsa ini > untuk kembali duduk bersama dan meninjau kembali sejarah. Seluruh bangsa > ini bisa bertanya apa betul para tokoh-tokoh dimaksud melakukan apa yang > dinamakan kritikan hingga pemberontakan yang tak mudah lekang dari > ingatan. > > "Kita juga bisa bertanya sekaligus memahami mengapa mereka melakukan itu? > Ini momentumnya," demikian Asvi Warman Adam. (prim) > > ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
