Assalamu'alaikum Wr. Wb. . Saya “bermimpi” bahwa Sumatera Barat adalah provinsi pertama di Indonesia yang masyarakatnya dengan tradisi demokrasi yang panjang dan waktu ini sudah internet-minded bisa ikut menyusun Raperda Provinsi/Kabupaten/Kota melalui komputer di rumah, minimal di kantor Nagari masing-masing. Wassalam, Bandaro Kayo
Demokrasi online
Lewat komputer dari rumah ikut menyusun perundang-undangan, hal ini
sekarang mungkin di Jerman. Lewat forum demokrasi online, pemerintah
Jerman bermaksud menjadikan internet sebagai ajang mempromosikan
demokrasi. Lewat jaringan internet, masyarakat Jerman akan diajak
ikut aktif dalam perancangan Undang-undang.
Langkah pertama dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu
dekat ditayangkan rancangan awal UU Kebebasan Informasi yang baru,
yang memberi hak kepada setiap warga untuk melihat dan membaca setiap
berkas UU. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan berbagai masukan
berupa komentar, tanggapan, saran dan usulan.
Menurut Menteri Negara Kementerian Dalam Negeri, Brigitte Zypries,
forum baru ini tidak hanya akan meringankan pekerjaan pemerintah,
melainkan juga memperluas kemungkinan partisipasi masyarakat. Zypries
juga menjabat sebagai ketua panitia Program Nasional yang dinamakan:
Negara modern - Administrasi modern' . Ia memang betul-bewtul
berharap banyak saran yang masuk dari proyek ini. Dan hal itu pernah
dialaminya sendiri. Misalnya, ketika sebuah rancangan UU dipublikasi
di internet, seorang warga dari Jerman Utara tidak setuju dengan
formulasinya dan segera mengirim e-mail ke Kementerian Dalam Negeri.
Brigitte Zypries menanggapi e-mail tsb dan memperbaiki formulasinya.
Tentu saja pemerintah tidak dapat melayani saran yang tak masuk akal.
Jadi, forum ini memang perlu diawasi. Terutama dijaga agar publikasi
dan propaganda kelompok Neonazi tidak masuk ke website pemerintah.
Untuk parlemen Jerman, demokrasi lewat media interaktif merupakan
tantangan besar. Pakar Administrasi Negara di Universitas Oldenburg,
Klaus Lenk, menegaskan bahwa internet belum bisa disebut sebagai
forum demokrasi langsung. Tapi memang sedang berkembang kesana.
Mungkin di masa depan, sebuah isu tidak lagi hanya diputuskan oleh
para wakil rakyat yang terpilih, tetapi juga oleh masyarakat lyang
ikut mendiskusikannya.
Karena itu, kata Lenk, partai-partai politik pun perlu meninjau
kembali peranannya. Apabila warga secara langsung dapat mengemukakan
suaranya, boleh jadi suatu saat mungkin partai politik tidak
diperlukan lagi.
Tetapi pakar politik Christoph Bieber berpendapat lain. Ia yakin,
partai politik masih tetap perlu untuk menggalang pendapat publik dan
merangkum argumen-argumen. Partai politik tidak akan lenyap secepat
itu. Malah, partai politik akan memanfaatkan internet. Saat ini,
memang sudah banyak diskusi dilakukan secara virtual. Bahkan pernah
diselenggarakan kongres partai online. Namun dalam kongres partai
virtual pertama yang diselenggarakan Partai Hijau tahun lalu,
ternyata belum banyak peserta yang tertarik membahas gagasan
demokrasi online.
Yahoo! Groups Sponsor
To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
