Rekan sekalian,
Assalamu'alaikum Wr. WB.
Atas permintaan Dewitra, istrinya Oscar Zaky, saya salin catatan saya dari
diskusi panel Demokrasi di Indonesia: masalah dan prospeknya dengan lebih
rapih. Tapi mungkin ada rekan-rekan yang juga tidak sempat hadir dan ingin
tahu. Jadi saya kirim catatan pribadi saya ini dan saya ingatkan bahwa ini
bukan notulen resmi dan saya tidak punya rekaman kaset/video untuk
mengklarifikasi secara rinci. Semoga bermanfaat.
Wassalam
Syarif Hidayat
Demokrasi di Indonesia: masalah dan prospeknya
KBRI Washington DC, Rabu, 14 Maret 2001
(Sebuah catatan pribadi Syarif Hidayat)
Sesi pemberian pandangan
Mahendra: Demokrasi dimulai pada tahun 1998 saat Pak Harto turun. Bagaimana
pendapat Bapak?
Nurcholis Majid: Semua pemerintahan mengklaim sebagai pemerintahan
demokratis tapi dengan tantangan yang berbeda dan yang terjadi adalah
kegagalan-kegagalan. Sejak awal Indonesia sudah menunjukkan komitmennya
terhadap demokrasi. Banyak buah pikiran Bung Karno yang sejalan dengan
pikiran politik Amerika Serikat dan Bung Karno memang mempelajarinya dari
Amerika. Yang pasti adalah belum adanya prasarana untuk menunjang demokrasi
misalnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan toleransi. Masalah toleransi ini
juga terjadi baru-baru ini di Inggris yang sudah memiliki komitmen
berdemokrasi 350 tahun yang lalu yaitu ketika club gay dan lesbian
diledakkan dengan korban yang cukup besar.
Sejarah demokrasi yang berbeda menyebabkan perilaku demokrasi yang berbeda
tetapi sebenarnya situasi dan kondisi pada saat ini menyebabkan Indonesia
memiliki kesempatan untuk tidak mengulang sejarah panjang dan mahal dari
negara lain. It is not necessary to reinvent the wheel.
Mahendra: Amerika Serikat merupakan suatu contoh yang baik untuk
desentralisasi tetapi kalau diterapkan di Indonesia saat ini dapat beresiko
pecahnya Indonesia.
Ryaas Rasyid: Saya ingin memberi tanggapan tentang demokrasi, sebelum
tentang desentralisasi. Bung Karno itu pintar bahkan lebih pintar dari
kebanyakan pemikir Amerika. Ketika ia gagal menerapkan demokrasi, hal itu
bukan karena ketidaksiapan infrastruktur demokrasi tetapi lebih pada tidak
adanya komitmen yang kuat dari beliau. Hal ini karena BK menikmati kekuasaan
dengan tidak menjalankan demokrasi sebaik-baiknya. BK lah yang memberi
contoh pembubaran badan perwakilan rakyat. Hal serupa pula yang dialami Pak
Soeharto dan Gus Dur. Saya tegaskan bahwa demokrasi tidak cukup pada pemilu
dan Indonesia memerlukan reformasi administrasi.
Otonomi daerah itu mutlak bila kita melihat kondisi propinsi-propinsi.
"Selama ikut Indonesia, dapat apa mereka?" Pelaksanaan UU desentralisasi ini
membutuhkan koordinasi yang ketat dan saya memperkirakan akan diperlukan
170-200 Keppres. Proses koordinasi ini banyak ditentang oleh Gus Dur maupun
para mentri karena desentralisasi akan mengurangi wewenang mereka. Saya
sudah mempersiapkan berbagai prasarana untuk mendukung jalannya
desentralisasi tetapi saya merasa kewalahan menangani keinginan Gus Dur yang
tidak mendukung desentralisasi. Oleh karena itu dan mengingat jabatan ini
adalah jabatan dunia akhirat maka saya mengundurkan diri. Saat ini anggaran
desentralisasi sebesar 70 triliun sudah turun tanpa dilengkapi dengan
perangkat aturan yang memadai bahkan UU desentralisasi ditunda secara
sepihak oleh beberapa mentri.
Mahendra: Selain masalah Leadership dan Management Style, apakah ada masalah
yang lebih substantial?
J. Soedjati Djiwandono: Demokrasi itu dapat diartikan persamaan. Ide
demokrasi itu bersifat universal tetapi sistem demokrasi itu unik. Jadi
permasalahannya bukan demokrasi atau tidak tetapi lebih demokrasi atau
kurang demokrasi. Demokrasi di Indonesia sekarang itu kalang kabut. Sebagai
seorang beragama Katolik saya kurang senang menggunakan kata reformasi yang
pada awalnya berarti pembebasan diri sekelompok orang dari aturan Katolik
dan yang sekarang menjadi Protestan. Pada saat ini reformasi berarti
perubahan dari dalam. Pada saat ini orang-orang ( pemerintah dan badan
perwakilan rakyat) masih takut melaksanakan reformasi.
Ada tiga kelemahan fundamental UUD 1945 yaitu 1. Kekuasaan MPR terlalu besar
2. Tidak ada mekanisme kontrol yang baik, tegas dan jelas. 3. Tidak ada
mekanisme revisi UUD yang jelas.
Demokrasi adalah sistem yang tidak efisien, paling mahal dan paling panjang
perjalanan menuju yang terbaik. Tetapi sistem demokrasi yang paling
menghargai pendapat orang. Dan sistem ini yang disepakati untuk dipilih oleh
Indonesia. Bila demokrasi dipandang tidak sesuai dengan budaya Indonesia
maka bukan sistem demokrasi yang dihilangkan tetapi budaya yang perlu
diperbaiki atau dengan kata lain diperlukan reformasi sikap mental dan
tradisi. Kita harus belajar dari sejarah dan kita perlu pencerahan.
Mahendra: TNI sering dijadikan kambing hitam dan alternatif short-cut selalu
ada.
Agus Widjojo: TNI melakukan reformasi internal tidak hanya karena dorongan
eksternal tetapi juga dorongan internal TNI. Globalisasi melahirkan
persaingan dan untuk memenangkan persaingan dibutuhkan efisiensi dan
penghindaran duplikasi. Atas dasar ini TNI melakukan reposisi TNI. 1. TNI
bertindak atas tugas negara berdasarkan konsessus/keputusan politik. 2.
Pemberdayaan institusi yaitu menghindari penanganan institusi lain oleh TNI.
3. Bagian dari sistem nasional yaitu menjaga hubungan militer sipil (yang
dipilih melalui pemilu) dan sebagai pelaksana akhir dari keamanan nasional.
Untuk ke depan TNI akan terus melaksanakan reformasi internal yaitu 1. TNI
keluar dari kegiatan sosial politik kecuali fraksi TNI di MPR yang
disepakati untuk keluar secara bertahap. TNI berharap elit politik berfungsi
secara efektif. 2. TNI memfokuskan diri pada HANKAM dan keamanan dalam
negeri akan ditangani oleh POLRI. 3. Perbaikan manajemen TNI.
Masalah keamanan pada saat ini merupakan ujung gunung es dan masalah yang
sebenarnya adalah masalah kesepakatan politik.
Mahendra: Waktu belajar para politisi bisa terlalu lama, apakah sektor
ekonomi mampu menunggu/bertahan?
Laksamana Sukardi: Keadaan ekonomi sebenarnya sudah gawat terutama sektor
fiskal. Nilai tukar kita sudah terdepresiasi -30% dari yang ditetapkan APBN.
Suku bunga sudah 15% dari 12%. Pinjaman Bank Dunia turun dari $1,3 Billion
menjadi $4 Million. IMF bersikap stand-off karena pejabat kita kehilangan
orientasi antara kedudukan sebagai peminjam dan kebanggaan nasional. Nilai
minyak diperkirakan akan segera turun karena musim dingin sudah akan segera
berakhir. Target pajak dalam negeri jelas sulit untuk dicapai. Bila politik
tidak stabil sampai dengan bulan Mei maka akan terjadi blow-up dan saya
menduga pemerintah akan mencetak uang sehingga akan terjadi hiper inflasi.
Dengan kata lain akan terjadi defisit anggaran yang parah.
Kelemahan mendasar Indonesia bukan pada penemuan jalan keluar tetapi lebih
pada ketidakmampuan untuk menerapkan jalan keluar yang telah disepakati.
Berdasarkan pengamatan saya there is no relationship between democracy and
prosperity, between owing natural resources and prosperity. Kita harus
menciptakan suatu sistem sedemikian rupa sehingga perubahan pelaku politik
tidak terlalu mengganggu kestabilan ekonomi dan Indonesia tidak dapat hanya
mengandalkan sumber daya alam.
Hal mendasar yang harus disediakan adalah tegaknya hukum. Selain aturan dan
hukum yang tertulis, moral dan etika berdemokrasi harus dipergunakan. Dalam
demokrasi, aturan main didiskusikan sebelum permainan dimulai. Pelaksanaan
aturan main tidak tertulis menunjukkan komitmen moral para pemain.
Kualitas demokrasi dapat terlihat pada proses penggantian kepemimpinan.
Demokrasi tidak dapat memperbaiki moral. Moral lebih penting. Oleh karena
itu leadership lebih penting dari reformasi karena leadership akan
mengarahkan reformasi. Di banyak negara lain, leadership memungkinkan banyak
institusi menjadi institusi yang independent. Bila tidak ada contoh dari
pemimpin maka bawahan dan rakyat sulit diharapkan. Perception drives
actions.
Bila diasosiasikan dengan bangunan maka pondasi dari negara adalah 1. Rule
of law and 2. Good government yaitu antara lain sebagai corporate government
dimana pejabat negara dipilih tidak berdasarkan hubungan relasi saja tetapi
dipilih secara fair berdasarkan kemampuannya. Calon pejabat disaring melalui
fit and proper test oleh badan independent. Bangunan diatas pondasi adalah
1. Restukturisasi 2. Privatisasi dan restukturisasi utang.
Sesi tanya jawab
(Ada 5 orang penanya yaitu Bapak DCM, seorang dokter dari Surabaya, Sdr.
Priyo, seorang pemuda yang tinggal di Washington DC dan saya sendiri, Syarif
Hidayat. Tetapi saya tidak mencatat pertanyaan mereka. Yang saya catat
adalah pokok-pokok jawaban panelis.)
Generasi muda diminta untuk tetap menggunakan kepala dingin dalam menghadapi
keadaan darurat untuk menghindari hasil yang buruk dari niat yang baik.
Kita harus menghindari jangan sampai nama Indonesia menjadi tinggal sejarah
sebagaimana kita membicarakan bahwa pernah ada negara besar bernama
Sriwijaya dan Majapahit.
Bangsa Indonesia masih jelas menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap
pemimpinnya.
Pemahaman mengenai moral menghantarkan kepedulian terhadap sikap orang lain
bila kita mati yaitu kita akan didoakan atau disumpahi.
Orang pintar yang tidak bermoral lebih berbahaya daripada orang bodoh yang
tidak bermoral.
Saat ini kita harus melakukan perbaikan dari diri sendiri.
Saat ini Indonesia akan mengalami loss generation
Pemimpin yang credible harus mau dan mampu mengeluarkan kebijaksanaan yang
tidak populer karena kebijaksanaan itulah yang terbaik.
Harapan kita yang realistis pada para pemimpin sekarang mungkin sudah bukan
lagi penegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan dimasa sebelumnya
tetapi agar para pemimpin kita sekarang tidak menapaktilasi jejak para
pelaku KKN.
Ada 2 jenis korupsi yaitu 1. Korupsi besar yang dilakukan oleh sekelompok
orang (Asian tiger coruption: wholesales, project mark-up) 2. Korupsi yang
dilakukan secara masal (African coruption: retail, bergaya preman jalanan)
Pada saat kita bersepakat untuk melakukan pembersihan maka kita harus yakin
kita mempunyai alat pembersih yang bersih sehingga kita tidak terjebak pada
situasi menyapu dengan sapu kotor.
Perilaku pemimpin dan rakyat yang tidak terbiasa dan tidak mampu bermain
dengan baik dengan aturan demokrasi cenderung menyalahkan pihak lain atau
aturan main.
Demokrasi bukan sistem dengan resiko terkecil melainkan sistem yang
berorientasi pada proses dan bukan hasil. Suatu solusi disebut sah bila
solusi itu disepakati meskipun keputusan itu belum tentu dianggap yang
terbaik. Pemilihan sistem demokrasi harus dibayar dengan berbagai
pengorbanan. Sejak Indonesia memilih sistem demokrasi sudah lebih dari
15.000 nyawa melayang. Lebih besar dari kasus Kosovo yang menggemparkan
dunia.
Setiap orang harus mengakrabi cara bermain dalam sistem demokrasi dan
menerimanya sebagai aturan main yang berlaku.
TNI berusaha bersikap legawa terhadap fungsi-fungsi lain dengan harapan
fungsi-fungsi tersebut dapat berbuat seperti yang semestinya. Dulu TNI
sering berinisiatif memasuki lahan orang lain yang dipandang tidak beres
tetapi sekarang TNI akan bersikap memberi waktu kepada fungsi tersebut untuk
memperbaiki ketidakberesan itu.
Perbaikan harus dilakukan dari perbaikan individu dengan melakukan
introspeksi dan peningkatan kualitas fungsi diri.
Perlu disadari bahwa demokrasi itu mahal dan tidak efisien tetapi sistem ini
yang paling menghargai hak setiap orang.
Pada saat ini terjadi krisis kepemimpinan disegala tingkatan.
Konsep negara kesatuan itu tidak merupakan konsep mutlak.
UU politik perlu dipertimbangkan kembali karena para wakil rakyat masih
merupakan wakil partai dan tidak mengenal dan dikenal rakyat yang
diwakilinya. Sistem distrik dan proporsional akan lebih baik.
Pemimpin harus otentik yaitu sejalan antara apa yang diucapkan dan apa yang
dijalankan sehingga dapat menjadi teladan dan didengar oleh rakyatnya.
Moral pribadi-pribadi harus ditegakkan sehingga moral institusi dapat tegak
sehingga kontrol sosial, demokrasi dan pemulihan ekonomi dapat dilakukan.
Latar belakang pertanyaan saya, Syarif Hidayat.
Indonesia sedang dalam keadaan gawat dan yang lebih penting jutaan rakyat
sudah menjadi korban dalam arti yang sebenarnya baik nyawa, fisik, harta,
keamanan, harapan dan ekonomi.
Para politikus tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menempatkan kesejahteraan
rakyat pada posisi tertinggi seperti diamanatkan oleh UUD dan merupakan
tujuan dari pembentukan negara, apapun negara itu.
Sebagian besar politikus yang menjadi panelis adalah politikus yang
dihormati dan konon memiliki kredibilitas yang baik.
Pembicaraan dilakukan di KBRI untuk Amerika Serikat yang konon sering
membawa pengaruh yang besar pada perbaikan Indonesia.
Pembicaraan dalam panel menunjukkan bahwa mereka menerima keadaan ini
sebagai konsekuensi demokrasi dan tidak bermaksud (berhasil?) menyampaikan
gagasan-gagasan sistemik (sebagai para politikus ulung berorientasi pada
rakyat dan masa depan) untuk dipikirkan baik sebagai bangsa maupun sebagai
warga negara dengan berbagai profesi strategis. (Mungkin saya yang salah
berpersepsi tapi itulah yang saya persepsikan)
Kalau kita menonton ludruk maka biasanya kita berharap setelahnya kita
memiliki pemikiran yang segar dan mengingat beberapa percakapan dan adegan
yang lucu untuk diceritakan kepada orang lain.
Kalau kita nonton film Rambo atau Jet Lee maka biasanya kita berharap
setelahnya kita memiliki pemikiran yang segar, berjalan dengan gaya Rambo
atau Jet Lee dan mengingat beberapa percakapan dan adegan yang hebat untuk
diceritakan kepada orang lain.
Kalau kita nonton drama klasik misalnya Romeo and Juliet maka biasanya kita
berharap setelahnya kita memiliki pemikiran tentang sesuatu tragedi (hal
yang seharusnya tidak terjadi) dan mengingat beberapa percakapan dan adegan
yang tragis untuk diceritakan kepada orang lain dan dipikirkan agar kita
tidak melakukan hal itu.
Kalau kita menghadiri panel mengenai negara kita yang sedang sekarat dan
telah memakan korban yang sangat banyak, dari para politikus yang konon
terpilih dan terpercaya, maka tentunya kita berharap setelahnya kita dapat
memiliki pemikiran, tidak hanya tentang penjelasan mengapa tragedi itu bisa
terjadi, tetapi yang lebih penting lagi adalah usulan yang jelas dan
menjanjikan (sound alternative solution) sebagai jalan keluar dari tragedi
itu sehingga kita akan mengingat beberapa pemikiran tersebut untuk
dipikirkan dan diceritakan kepada orang lain agar kita dapat berkontribusi
dalam proses perbaikan negara kita tersebut.
Kalau harapan itu tidak terpenuhi dan saya adalah bagian dari generasi muda
yang dituntut oleh bangsa untuk memperbaiki Indonesia, apa yang harus saya
sampaikan kepada mereka, para politikus yang konon terpilih dan terpercaya?
Mungkin penggunaan bahasa lugas akan memicu pemikiran saya, mereka dan
hadirin sekalian.
Seperti yang saya tanyakan, saya usulkan untuk membahas demokrasi dalam
kerangka keseimbangan antara 1. Usaha memakmurkan rakyat sebagai tujuan
dasar pembentukan negara 2. Usaha untuk menegakkan government procedure
dalam berdemokrasi dan 3. Usaha para elit politik untuk memperjuangkan
kepentingan diri dan partainya. Saya berharap dengan menjaga keseimbangan
ini, tragedi yang terjadi dapat diselesaikan dan tragedi baru dapat
dihindari.
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
