----- Original Message -----
Sent: Tuesday, November 26, 2002 12:57
PM
Subject: [RantauNet.Com] PROVINSI
MINANGKABAU #2
Oleh
Edi Utama
PENOLAKAN
saya untuk mengganti nama Provinsi Sumatra Barat menjadi Provinsi Minangkabau
(14 Juni 2000), mendapat tanggapan yang serius dari Angku Rusdi Wahab, seorang
pekerja sosial dan menetap di Maninjau. Dengan judul tulisan “Provisi
Minangkabau, Kenapa Tidak” (21 Juni 2000), Angku Rusdi Wahab mengajukan dasar
hukum yang memungkinkan digantinya nama Provinsi Sumatra Barat menjadi
Provinsi Minangkabau. Dasar yang digunakan adalah produk Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999, serta sistem pemerintahan yang dibentuk kolonial Belanda
menjelang meletusnya Perang Dunia II, yakni tentang Keresidenan Sumatra Barat
1937-1938. Keresidenan Sumatra Barat ini dianggapnya sebagai suatu perubahan
yang bersifat reformis dalam sistem pemerintahan di Minangkabau(?).
Berdasarkan berbagai argumen, akhirnya Angku Rusdi Wahab berkesimpulan, bahwa
cukup alasan untuk mengganti nama Provinsi Sumatra Barat menjadi Provinsi
Minangkabau.
Tentu
saja perbedaan pendapat ini boleh saja. Namun pada kesempatan ini saya ingin
menegaskan kembali pandangan saya tentang topik perbincangan ini. Alasan
penolakan saya jelas, karena saya melihat Minangkabau sebagai suatu konsep
kultural. Jadi kalau berbicara tentang konsep wilayah, maka yang dimaksudkan
adalah wilayah dalam pengertian kultural tersebut. Rasanya tidak mungkin
menarik pengertian lain tetang Minangkabau, selain mendasarinya dari konsep
kultural ini. Sementara Angku Rusdi Wahab, telah mencampur-adukan antara
konsep kultural dengan konsep struktural-politis, yaitu antara Minangkabau
dengan Sumatra Barat yang jelas-jelas menunjuk pada konsep struktural-politis.
Pemerintahan kolonial Belanda pun tidak menyebut Keresidenan Minangkabau,
tetapi tetap Keresidenan Sumatra Barat. Atau, Sumatra Westkust dalam bahasa
mereka. Jadi di sinilah kerancuan itu dimulai, karena ada perbedaan yang
mendasar antara pengertian geokultural dengan geopolitik. Namun Angku Rusdi
Wahab, tidak lagi melihat perbedaan ini sebagai hal yang prinsipil. Sebagai
suatu konsep kultural, Minangkabau memang mengenal adanya pengertian wilayah
budaya, yaitu luhak dan rantau, yang bersifat dialektis dan dinamis. Wilayah
luhak yang terdiri dari nagari-nagari ini, mungkin bisa dipetakan secara
administratif-geografis, namun wilayah rantau menurut konsep kultural
Minangkabau, bagaimana memetakannya, karena begitu dinamis dan terus
berkembang.
Saya
dapat memahami jalan pikiran Angku Rusdi Wahab, sejauh ia berbicara tentang
wilayah dalam pengertian geopolitik Sumatra Barat, yang mengacu kepada
landasan historis yang dibuat pemerintahan kolonial Belanda. Namun sulit untuk
mengkaitkannya dengan Minangkabau dalam pengertian wilayah kultural?
Bagaimanakah memposisikan kepulauan Mentawai dalam konsep Provinsi Minangkabau
misalnya, pada hal secara geopolitis adalah bagian dari wilayah Provinsi
Sumatra Barat. Atau, bagaimanakah mendudukkan konsep rantau dalam pengertian
geopolitis, pada hal konsep ini sangat penting secara kultural bagi
Minangkabau.
Inilah
antara lain yang menjadi dasar pemikiran saya untuk menolak mengganti nama
Provinsi Sumatra Barat menjadi Provinsi Minangkabau. Selain mengacaukan
pengertian konsep kultural Minangkabau, juga memungkinkan terjadinya dominasi
politik dan kebudayaan dari Minangkabau terhadap minoritas yang ada di Sumatra
Barat. Bukankah kebudayaan Minangkabau menolak segala dominasi dalam bentuk
apapun.
Kemudian,
yang juga menjadi persoalan bagi saya membaca tanggapan Angku Rusdi Wahab,
adalah pemikirannya yang mengandung kontradiktif. Pada satu sisi ia mengajak
kita perlunya kembali ke akar budaya, dengan menjadikan wilayah Provinsi
Minangkabau sebagai Motherland. Namun pada sisi lain ia juga mengukuhkan akar
historis yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda, sebagai dasar dari
pembentukan Provinsi Minangkabau. Menurut saya,, kalau kita mau berbicara
tentang “kembali” ke akar budaya Minangkabau, apapun yang ingin kita
kembangkan sekarang ini tentunya harus merujuk kepada konsep budaya
Minangkabau itu sendiri. Artinya, legitimasi kulturalnya haruslah berangkat
dari konsep, nilai-nilai dan pemahaman budaya yang dibentuk dan dikembangkan
oleh sejarah kebudayaan dan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Jadi
legitimasinya bukanlah oleh dan dari pemerintahan kolonial Belanda, yang
bagaimanapun tetap merupakan pemerintahan jajahan.
Dengan
demikian, kalau kita mau berbicara untuk mengembangkan Mminangkabau sebagai
suatu wacana perubahan, seyogianya haruslah juga berangkat dari nilai-nilai
keminangkabauan itu sendiri. Oleh karena itu muncul lagi pertanyaan, apakah
dalam sejarah kebudayaan Minangkabau kita bisa menemukan pengertian tentang
wilayah administratif pemerintahan atau, geopolitik? Kalau itu ada, maka itu
tidak lain hanya terdapat dalam basis kultural masyarakat Minangkabau yang
kita sebut nagari. Di luar itu semua adalah ciptaan dari penguasa, baik
penguasa kolonial maupun oleh pemerintahan kita sendiri, yang sampai kini
masih belum juga memberikan otonomi yang sungguh-sungguh terhadap basis
kultural Minangkabau tersebut.
